Magelang (ANTARA) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar terus berupaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional berkelanjutan melalui Sustainable Development Goals (SDGs) desa sebagai langkah konkret membangun bangsa.
Abdul Halim di Magelang, Rabu, mengatakan SDGs desa merupakan turunan dari Peraturan Presiden nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau SDGs nasional.
Ia menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber seminar pekan keguruan yang diselenggarakan oleh FKIP Universitas Tidar (Untidar) Magelang.
Agar SDGs nasional bisa terwujud, dia kemudian menurunkan SDGs nasional menjadi SDGs desa. SDGs desa diharapkan sebagai acuan untuk pembangunan desa tahun 2020-2024.
"Tujuannya agar SDGs nasional tercapai. SDGs desa ini sebagai upaya terpadu untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau SDGs nasional," katanya.
Namun demikian, dia tetap memberikan keleluasaan kepada pemerintah desa untuk menentukan arah pembangunan desa yang sesuai dengan kondisi faktual di desa.
"SDGs global dan SDGs nasional tidak mengatur tentang kearifan lokal dan adat istiadat di desa. Makanya dalam SDGs desa kami tambah satu poin yang mengatur tentang kearifan lokal, agar pemerintah desa membangun desanya sesuai dengan kearifan lokal yang ada," katanya.
Oleh karena itu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah membagi sembilan tipe desa yang sesuai dengan SDGs desa, yaitu desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan. Kemudian desa peduli lingkungan hidup, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, desa tanggap budaya dan desa Pancasila.
Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini bertekad untuk menjadikan SDGs desa sebagai langkah konkret dalam membangun bangsa. Ia juga berharap agar SDGs desa ini tidak hanya dipakai di lokal desa saja.
"Supaya apa yang kita lakukan dalam membangun bangsa ini, bukan hanya bisa dipakai di lokal desa, tetapi di global pun bisa," katanya.
Abdul Halim di Magelang, Rabu, mengatakan SDGs desa merupakan turunan dari Peraturan Presiden nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau SDGs nasional.
Ia menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber seminar pekan keguruan yang diselenggarakan oleh FKIP Universitas Tidar (Untidar) Magelang.
Agar SDGs nasional bisa terwujud, dia kemudian menurunkan SDGs nasional menjadi SDGs desa. SDGs desa diharapkan sebagai acuan untuk pembangunan desa tahun 2020-2024.
"Tujuannya agar SDGs nasional tercapai. SDGs desa ini sebagai upaya terpadu untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau SDGs nasional," katanya.
Namun demikian, dia tetap memberikan keleluasaan kepada pemerintah desa untuk menentukan arah pembangunan desa yang sesuai dengan kondisi faktual di desa.
"SDGs global dan SDGs nasional tidak mengatur tentang kearifan lokal dan adat istiadat di desa. Makanya dalam SDGs desa kami tambah satu poin yang mengatur tentang kearifan lokal, agar pemerintah desa membangun desanya sesuai dengan kearifan lokal yang ada," katanya.
Oleh karena itu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah membagi sembilan tipe desa yang sesuai dengan SDGs desa, yaitu desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan. Kemudian desa peduli lingkungan hidup, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, desa tanggap budaya dan desa Pancasila.
Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini bertekad untuk menjadikan SDGs desa sebagai langkah konkret dalam membangun bangsa. Ia juga berharap agar SDGs desa ini tidak hanya dipakai di lokal desa saja.
"Supaya apa yang kita lakukan dalam membangun bangsa ini, bukan hanya bisa dipakai di lokal desa, tetapi di global pun bisa," katanya.