Jakarta (ANTARA) - Ketua KPK, Firli Bahuri, menegaskan pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi.
"Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu sejalan dengan penegakan nilai-nilai demokrasi yang juga tidak bisa ditawar," kata dia, melalui keterangannya di Jakarta, Senin.
Hal tersebut disampaikannya dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Republik Indonesia.
Baca juga: Alih status pegawai KPK tak kurangi independensi berantas korupsi
Berbicara penegakan hukum, kata dia, KPK tentu tidak dapat berjalan sendiri melakukan tugas dan kewajibannya sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di negeri ini.
Ia menilai peran aktif serta dukungan seluruh eksponen bangsa sangat diperlukan dalam perang melawan laten korupsi dan perilaku koruptif yang telah menjadi penyakit kronis di republik ini.
Ia juga mengingatkan nilai-nilai perjuangan para pejuang kemerdekaan adalah pelajaran berharga yang tak lekang oleh waktu apalagi tergerus perkembangan zaman.
Baca juga: Firli harapkan remaja Indonesia jadi agen perubahan berantas korupsi
"Sehingga selalu dapat dijadikan pelecut semangat bagi bangsa ini untuk menyelesaikan ragam persoalan yang datang silih berganti serta permasalahan mendasar di republik ini, yaitu laten korupsi dan perilaku koruptif yang berurat akar di setiap sendi kehidupan bangsa," ujarnya.
Ia pun mengharapkan dengan andil segenap anak bangsa yang memiliki integritas kuat dengan moral, etika serta nilai-nilai agama, ketuhanan dan kejujuran, Indonesia dapat bersih dari segala bentuk korupsi.
Selain itu, ditambah dengan tiga strategi pemberantasan korupsi KPK, yaitu pendekatan pendidikan masyarakat untuk membentuk "mindset" dan "culture set" baru antikorupsi, pendekatan pencegahan yang tujuan utamanya menghilangkan kesempatan dan peluang untuk korupsi, dan pendekatan penindakan.
"Di mana ketiganya adalah bidang utama KPK dalam memberantas korupsi serta dilaksanakan secara holistik, integral sistemik, dan berkelanjutan," kata dia.
Baca juga: Anggota DPR: Tim Pemburu Koruptor optimalkan berantas korupsi
"Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu sejalan dengan penegakan nilai-nilai demokrasi yang juga tidak bisa ditawar," kata dia, melalui keterangannya di Jakarta, Senin.
Hal tersebut disampaikannya dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Republik Indonesia.
Baca juga: Alih status pegawai KPK tak kurangi independensi berantas korupsi
Berbicara penegakan hukum, kata dia, KPK tentu tidak dapat berjalan sendiri melakukan tugas dan kewajibannya sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di negeri ini.
Ia menilai peran aktif serta dukungan seluruh eksponen bangsa sangat diperlukan dalam perang melawan laten korupsi dan perilaku koruptif yang telah menjadi penyakit kronis di republik ini.
Ia juga mengingatkan nilai-nilai perjuangan para pejuang kemerdekaan adalah pelajaran berharga yang tak lekang oleh waktu apalagi tergerus perkembangan zaman.
Baca juga: Firli harapkan remaja Indonesia jadi agen perubahan berantas korupsi
"Sehingga selalu dapat dijadikan pelecut semangat bagi bangsa ini untuk menyelesaikan ragam persoalan yang datang silih berganti serta permasalahan mendasar di republik ini, yaitu laten korupsi dan perilaku koruptif yang berurat akar di setiap sendi kehidupan bangsa," ujarnya.
Ia pun mengharapkan dengan andil segenap anak bangsa yang memiliki integritas kuat dengan moral, etika serta nilai-nilai agama, ketuhanan dan kejujuran, Indonesia dapat bersih dari segala bentuk korupsi.
Selain itu, ditambah dengan tiga strategi pemberantasan korupsi KPK, yaitu pendekatan pendidikan masyarakat untuk membentuk "mindset" dan "culture set" baru antikorupsi, pendekatan pencegahan yang tujuan utamanya menghilangkan kesempatan dan peluang untuk korupsi, dan pendekatan penindakan.
"Di mana ketiganya adalah bidang utama KPK dalam memberantas korupsi serta dilaksanakan secara holistik, integral sistemik, dan berkelanjutan," kata dia.
Baca juga: Anggota DPR: Tim Pemburu Koruptor optimalkan berantas korupsi