Batang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mendorong pemerintah daerah agar bantuan pangan yang diberikan pada warga terdampak COVID-19 diganti dengan uang tunai.
Ketua DPRD Kabupaten Batang Maulana Yusuf di Batang, Sabtu mengatakan bahwa selama ini banyak warga terdampak COVID-19 yang mengeluh terhadap bantuan pangan yang diberikan pada mereka karena kualitasnya jelek.
"Kami banyak menerima laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa bantuan pangan berupa sembako yang diterima, seperti beras, ikan, dan lainnya dalam kualitas jelek, bahkan memprihatinkan," katanya.
Meski sumber bantuan sosial atau pangan itu berasal dari Pemerintah Provinsi Jateng maupun pemerintah pusat, kata dia, pihaknya berulang kali mengingatkan agar terus dicek. "Jadi saya berkali kali menekankan kepada pemda agar bantuan itu dicek kondisi agar masyarakat tidak dirugikan.
"Bantuan itu harus betul-betul dicek, jangan menutup mata karena sudah banyak warga yang melaporkan kondisi bantuan pangan yang diterima mereka berkualitas jelek," katanya.
Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan pemkab harus ikut mengontrol dan mengawal proses penyaluran bantuan pangan agar kualitas sembako yang diterima oleh masyarakat penerima manfaat dapat layak dokonsumsi.
"Kami minta jangan ada permainan-permainan yang bisa berdampak merugikan dan meresahkan masyarakat," kata Maulana Yusuf.
Ia menambahkan pemberian bantuan sosial berupa uang tunai dinilai akan lebih bermanfaat dan praktis bagi para penerima manfaat karena mereka yang mengetahui persis apa yang saat itu dibutuhkan.
Ketua DPRD Kabupaten Batang Maulana Yusuf di Batang, Sabtu mengatakan bahwa selama ini banyak warga terdampak COVID-19 yang mengeluh terhadap bantuan pangan yang diberikan pada mereka karena kualitasnya jelek.
"Kami banyak menerima laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa bantuan pangan berupa sembako yang diterima, seperti beras, ikan, dan lainnya dalam kualitas jelek, bahkan memprihatinkan," katanya.
Meski sumber bantuan sosial atau pangan itu berasal dari Pemerintah Provinsi Jateng maupun pemerintah pusat, kata dia, pihaknya berulang kali mengingatkan agar terus dicek. "Jadi saya berkali kali menekankan kepada pemda agar bantuan itu dicek kondisi agar masyarakat tidak dirugikan.
"Bantuan itu harus betul-betul dicek, jangan menutup mata karena sudah banyak warga yang melaporkan kondisi bantuan pangan yang diterima mereka berkualitas jelek," katanya.
Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan pemkab harus ikut mengontrol dan mengawal proses penyaluran bantuan pangan agar kualitas sembako yang diterima oleh masyarakat penerima manfaat dapat layak dokonsumsi.
"Kami minta jangan ada permainan-permainan yang bisa berdampak merugikan dan meresahkan masyarakat," kata Maulana Yusuf.
Ia menambahkan pemberian bantuan sosial berupa uang tunai dinilai akan lebih bermanfaat dan praktis bagi para penerima manfaat karena mereka yang mengetahui persis apa yang saat itu dibutuhkan.