Boyolali (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, memastikan telah siap melakukan pengawasan dalam mengawal Pilkada serentak 2020 dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19, pada 9 Desember mendatang.
"Bawaslu Boyolali sudah siap mengawal dalam melaksanakan setiap tahapan Pilkada 2020 di Boyolali, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan," kata Ketua Bawaslu Boyolali, Taryono, di sela acara kunjungan anggota Bawaslu RI, di Kantor Bawaslu Boyolali, Rabu.
Pada acara kunjungan anggota Bawaslu RI Divisi Hukum, Fritz Edward Siregar, ke Boyolali tersebut guna memastikan kesiapan Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan termasuk di daerah ini, dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali 2020.
Taryono mengatakan Bawaslu Boyolali dalam kesiapan anggaran Pilkada Boyolali 2020 telah merestrukturisasi, sehingga tidak meminta tambahan dana lagi dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten setempat.
Menurut Taryono Bawaslu melaksanakan pengawasan dalam tahapan Pilkada tidak meminta tambahan anggaran dari pemerintah daerah di tengah pandemi COVID-19.
"Kami anggaran tetap sama seperti sudah diajukan, dan tertuang dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang telah disepakati bersama, yakni sebesar Rp8,05 miliar pada Pilkada tahun ini," kata Taryono.
Pada pelaksanaan tahapan Pilkada tahun ini, kata dia, Bawaslu di tengah pandami COVID-19, selain menambah pengadaan alat pelindung diri (APD), juga bertambahnya jumlah tempat pemungutan suara (TPS). Hal itu, tentunya kebutuhan anggaran Bawaslu akan meningkat.
"Jumlah TPS yang sebelumnya hanya sebanyak 1.779 TPS, tetapi dengan protokol kesehatan setiap TPS maksimal 500 pemilih, bertambah menjadi 2.264 TPS," katanya
Kendati demikian, Bawaslu Boyolali sudah mengalihkan beberapa pos anggaran, sehingga tidak perlu meminta tambahan anggaran untuk mencukupi kebutuhan dalam tugas mengawal pelaksanaan Pilkada 2020. APD yang dibutuhkan antara lain themogun alat pengukur suhu badan, masker, hand sanitizer, dan pelindung wajah.
Anggota Bawaslu RI Divisi Hukum Fritz Edward Siregar menjelaskan dalam kunjungannya ke Bawaslu Boyolali untuk memastikan kesiapan dalam menjalankan tugas pengawasan pada Pilkada serentak tahun ini.
Menurut Fritz Edward Siregar pihaknya melakukan persiapan Bawaslu daerah seperti anggaran dan personel hingga tingkat desa termasuk kesiapan APD dalam melaksanakan tugas di lapangan.
Pihaknya datang ke beberapa daerah di Indonesia termasuk Boyolali ingin memastikan seluruh petugas siap mengawal Pilkada serentak terkait dengan penerapan protokol kesehatan di masa menuju normal baru.
"Kami memastikan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten dan Kota siap melaksanakan Pilkada 2020," katanya.
"Bawaslu Boyolali sudah siap mengawal dalam melaksanakan setiap tahapan Pilkada 2020 di Boyolali, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan," kata Ketua Bawaslu Boyolali, Taryono, di sela acara kunjungan anggota Bawaslu RI, di Kantor Bawaslu Boyolali, Rabu.
Pada acara kunjungan anggota Bawaslu RI Divisi Hukum, Fritz Edward Siregar, ke Boyolali tersebut guna memastikan kesiapan Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan termasuk di daerah ini, dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali 2020.
Taryono mengatakan Bawaslu Boyolali dalam kesiapan anggaran Pilkada Boyolali 2020 telah merestrukturisasi, sehingga tidak meminta tambahan dana lagi dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten setempat.
Menurut Taryono Bawaslu melaksanakan pengawasan dalam tahapan Pilkada tidak meminta tambahan anggaran dari pemerintah daerah di tengah pandemi COVID-19.
"Kami anggaran tetap sama seperti sudah diajukan, dan tertuang dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang telah disepakati bersama, yakni sebesar Rp8,05 miliar pada Pilkada tahun ini," kata Taryono.
Pada pelaksanaan tahapan Pilkada tahun ini, kata dia, Bawaslu di tengah pandami COVID-19, selain menambah pengadaan alat pelindung diri (APD), juga bertambahnya jumlah tempat pemungutan suara (TPS). Hal itu, tentunya kebutuhan anggaran Bawaslu akan meningkat.
"Jumlah TPS yang sebelumnya hanya sebanyak 1.779 TPS, tetapi dengan protokol kesehatan setiap TPS maksimal 500 pemilih, bertambah menjadi 2.264 TPS," katanya
Kendati demikian, Bawaslu Boyolali sudah mengalihkan beberapa pos anggaran, sehingga tidak perlu meminta tambahan anggaran untuk mencukupi kebutuhan dalam tugas mengawal pelaksanaan Pilkada 2020. APD yang dibutuhkan antara lain themogun alat pengukur suhu badan, masker, hand sanitizer, dan pelindung wajah.
Anggota Bawaslu RI Divisi Hukum Fritz Edward Siregar menjelaskan dalam kunjungannya ke Bawaslu Boyolali untuk memastikan kesiapan dalam menjalankan tugas pengawasan pada Pilkada serentak tahun ini.
Menurut Fritz Edward Siregar pihaknya melakukan persiapan Bawaslu daerah seperti anggaran dan personel hingga tingkat desa termasuk kesiapan APD dalam melaksanakan tugas di lapangan.
Pihaknya datang ke beberapa daerah di Indonesia termasuk Boyolali ingin memastikan seluruh petugas siap mengawal Pilkada serentak terkait dengan penerapan protokol kesehatan di masa menuju normal baru.
"Kami memastikan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten dan Kota siap melaksanakan Pilkada 2020," katanya.