Semarang (ANTARA) - BKKBN Provinsi Jawa Tengah terus berupaya menekan semakin bertambahnya angka putus pakai kontrasepsi di tengah pandemi COVID-19 salah satunya dengan memberikan bantuan alat pelindung diri (APD) kepada para bidan yang tergabung dalam Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Jateng.
Penyerahan APD berupa masker dan sarung tangan medik tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Wagino dan diterima Sekretaris Pengurus Daerah IBI Jateng Sri Pudjiastuti di Kantor BKKBN Jateng Jalan Pemuda, Semarang, Selasa.
Wagino mengakui di tengah pandemi COVID-19, di sejumlah daerah menghentikan pelayanan KB karena bidan khawatir dapat tertular virus dan jika kondisi tersebut dibiarkan terus menurus, dikhawatirkan akan terjadi babyboom di Jawa Tengah pada masa mendatang.
"APD yang kami berikan ke IBI se-Jateng tujuannya agar bidan yang terdepan melayani peserta KB terjaga kesehatan, keamanan, dan pelayanan tetap berjalan meskipun pada situasi sekarang ini," kata Wagino.
Wagino menyebutkan di Jateng saat ini tercatat ada 70 persen peserta KB aktif menggunakan alat kontrasepsi nonMKJP di antaranya menggunakan alat kontrasepsi suntik 58 persen, pil dan kondom sebanyak 11 persen, sehingga jika tidak dipantau dan diberikan alat kontrasepsi pada waktunya, tetapi tidak mendapatkannya dikhawatirkan terjadi kehamilan yang cukup tinggi.
"Pemasangan IUD dan implan memang ditunda dulu karena para bidan masih was-was, sehingga dengan pemberian APD kepada 27 ribu bidan, mereka dapat melayani peserta KB aktif agar tidak terjadi baby boom dan bisa jadi beban baru pemerintah daerah setempat jika program KB tidak tertangani dengan baik," kata Wagino.
Wagino menyebutkan dengan adanya pandemi COVID-19 dampaknya luar biasa, terjadi penurunan peserta aktif yang harusnya hingga Maret 2020 tercapai di atas angka 20 persen, hingga saat ini masih di angka 15 persen.
"Kabupaten kota sudah mulai bergerak memberikan pelayanan KB kembali. Contohnya nanti pada Sabtu (18/4) di Kabupaten Klaten akan ada pemasangan kontrasepsi MOW untuk 13 orang. Di tempat lain, pelayanan tetap jalan tetapi dibatasi misalnya hanya untuk 10 orang, tetapi ada juga kabupaten yang dihentikan. Kami terus berusaha para PKB terus berkoordinasi dengan para bidan," kata.
Sekretaris Pengurus Daerah IBI Jateng Sri Pudjiastuti mengakui pada awalnya, di lapangan sebagai petugas ada ketakutan, karena belum ada perlindungan diri, terjadi lonjakan ke lonjakan ke faskes klinik atau puskesmas ke praktik mandiri bidan.
Sejumlah upaya yang diterapkan di tengah pandemi, lanjut Sri Pudjiastuti, para bidan menerapkan model janji pelayanan dan menerapkan protokol COVID-19 seperti menjaga jarak, yang masuk ke tempat fasilitas yang diberikan layanan dan pengantar dilarang masuk.
"Kami berikan layanan di kondisi yang mengkhawatirkan, oleh karena itu kami berharap ada bantuan dan alhamdulillah kami sudah mendapatkan bantuan masker dan sarung tangan. Kemudian kemudahan pendistribusian kontrasepsi yang sebelumnya lewat puskesmas, sekarang didistribusikan ke bidan praktik mandiri. Untuk harapan kami berharap ada bantuan APD standar rekomendasi Kementerian Kesehatan," demikian Sri Pudjiastuti.
Penyerahan APD berupa masker dan sarung tangan medik tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Wagino dan diterima Sekretaris Pengurus Daerah IBI Jateng Sri Pudjiastuti di Kantor BKKBN Jateng Jalan Pemuda, Semarang, Selasa.
Wagino mengakui di tengah pandemi COVID-19, di sejumlah daerah menghentikan pelayanan KB karena bidan khawatir dapat tertular virus dan jika kondisi tersebut dibiarkan terus menurus, dikhawatirkan akan terjadi babyboom di Jawa Tengah pada masa mendatang.
"APD yang kami berikan ke IBI se-Jateng tujuannya agar bidan yang terdepan melayani peserta KB terjaga kesehatan, keamanan, dan pelayanan tetap berjalan meskipun pada situasi sekarang ini," kata Wagino.
Wagino menyebutkan di Jateng saat ini tercatat ada 70 persen peserta KB aktif menggunakan alat kontrasepsi nonMKJP di antaranya menggunakan alat kontrasepsi suntik 58 persen, pil dan kondom sebanyak 11 persen, sehingga jika tidak dipantau dan diberikan alat kontrasepsi pada waktunya, tetapi tidak mendapatkannya dikhawatirkan terjadi kehamilan yang cukup tinggi.
"Pemasangan IUD dan implan memang ditunda dulu karena para bidan masih was-was, sehingga dengan pemberian APD kepada 27 ribu bidan, mereka dapat melayani peserta KB aktif agar tidak terjadi baby boom dan bisa jadi beban baru pemerintah daerah setempat jika program KB tidak tertangani dengan baik," kata Wagino.
Wagino menyebutkan dengan adanya pandemi COVID-19 dampaknya luar biasa, terjadi penurunan peserta aktif yang harusnya hingga Maret 2020 tercapai di atas angka 20 persen, hingga saat ini masih di angka 15 persen.
"Kabupaten kota sudah mulai bergerak memberikan pelayanan KB kembali. Contohnya nanti pada Sabtu (18/4) di Kabupaten Klaten akan ada pemasangan kontrasepsi MOW untuk 13 orang. Di tempat lain, pelayanan tetap jalan tetapi dibatasi misalnya hanya untuk 10 orang, tetapi ada juga kabupaten yang dihentikan. Kami terus berusaha para PKB terus berkoordinasi dengan para bidan," kata.
Sekretaris Pengurus Daerah IBI Jateng Sri Pudjiastuti mengakui pada awalnya, di lapangan sebagai petugas ada ketakutan, karena belum ada perlindungan diri, terjadi lonjakan ke lonjakan ke faskes klinik atau puskesmas ke praktik mandiri bidan.
Sejumlah upaya yang diterapkan di tengah pandemi, lanjut Sri Pudjiastuti, para bidan menerapkan model janji pelayanan dan menerapkan protokol COVID-19 seperti menjaga jarak, yang masuk ke tempat fasilitas yang diberikan layanan dan pengantar dilarang masuk.
"Kami berikan layanan di kondisi yang mengkhawatirkan, oleh karena itu kami berharap ada bantuan dan alhamdulillah kami sudah mendapatkan bantuan masker dan sarung tangan. Kemudian kemudahan pendistribusian kontrasepsi yang sebelumnya lewat puskesmas, sekarang didistribusikan ke bidan praktik mandiri. Untuk harapan kami berharap ada bantuan APD standar rekomendasi Kementerian Kesehatan," demikian Sri Pudjiastuti.