Semarang (ANTARA) - Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah bakal merasionalisasi anggaran kunjungan kerja untuk membantu pemerintah provinsi setempat secara finansial dalam penanganan pandemi virus corona jenis baru (COVID-19).
"Kami memutuskan untuk merasionalisasi anggaran belanja DPRD, termasuk anggaran perjalanan dinas, bahkan menghentikan semua kegiatan kunjungan kerja," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sukirman di Semarang, Senin.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil melalui rapat pimpinan dewan.
Baca juga: DPRD Jateng percepat tranformasi jadi parlemen modern
DPRD Jateng juga mendorong Pemprov Jateng untuk menyiapkan anggaran yang cukup untuk penanggulangan COVID-19 yang bisa difasilitasi melalui anggaran tak terduga yang sedang berjalan dan anggaran mendahului perubahan.
"Di antaranya untuk obat-obatan, ambulans, dan fasilitas rumah sakit yang memadai, serta pengobatan gratis, nominalnya sedang disusun oleh Gubernur," ujarnya.
Menurut Sukirman, berapapun anggaran yg diminta Pemprov Jateng akan disetujui kalangan legislatif sebagai bentuk dukungan terhadap penanggulangan COVID-19.
Pimpinan dewan juga menugaskan semua anggota DPRD Jateng agar turun ke daerah pemilihan masing-masing untuk melakukan monitoring dan pengawasan sampai ke tingkat desa.
"Pengawasan menyangkut pelayanan kesehatan, pelaksanaan belajar di rumah, ketersediaan dan kebutuhan pokok," katanya.
Seperti diwartakan, jumlah pasien yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 di Jateng bertambah dua orang setelah ada laporan ditemukan kembali kasus yang terkonfirmasi.
Dengan demikian jumlah total pasien yang positif terinfeksi COVID-19 dan dirawat di rumah sakit di Jateng tercatat empat kasus dengan rincian dua pasien dirawat di RSUD Dr. Moewardi, Kota Surakarta, seorang diantaranya telah meninggal dunia, sedangkan di RSUP Dr. Kariadi Semarang dan RSUD Tidar Megelang masing-masing seorang pasien.
Ketua DPRD Jawa Tengah Bambang Kusriyanto juga mengatakan kalangan legislator akan menunda perjalanan dinas ke luar daerah dan tiap anggota justru diberi tugas berkunjung ke daerah pilih mereka masing-masing.
Baca juga: Ketua DPRD Jawa Tengah minta DKJT diaktifkan kembali
"Paling tidak ada lima kunjungan dinas keluar daerah kami tunda. Anggota kami minta ke dapil masing-masing dan memberikan laporan perkembangan COVID-19," katanya.
Ia menegaskan pihaknya telah siap berkoordinasi dengan pemerintah terkait kebutuhan anggaran untuk tangani COVID-19 di provinsi setempat.
Terkait dengan hal itu, Bambang meminta Pemprov Jateng segera menyerahkan kebutuhan anggaran yang diperlukan kepada pihaknya agar rapat pembahasan dapat segera digelar untuk memutuskan pengajuan.
"Kami sudah diskusikan dengan anggota, nanti bisa saja merelokasi anggaran yang kemungkinan tidak bisa dipakai untuk menanggulangi COVID-19. Dan kalau bisa nanti mendahului perubahan,"kata pria yang akrab disapa Bambang Krebo itu.
Lebih jauh, Bambang meminta agar anggota dewan di 35 kota/kabupaten juga memiliki pandangan yang sama untuk mendukung pemerintah.
"Kalau bisa di daerah juga sama. Pemerintah butuh anggaran. Harus punya alat pelindung diri, masker, thermogun, maka kita harus bekerja bersama-sama menangani hal ini," tegas Bambang. (Adv)
Baca juga: DPRD Jateng dorong pemprov giatkan sosialisasi pertanian modern
Baca juga: DPRD Jateng percepat tranformasi jadi parlemen modern
"Kami memutuskan untuk merasionalisasi anggaran belanja DPRD, termasuk anggaran perjalanan dinas, bahkan menghentikan semua kegiatan kunjungan kerja," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sukirman di Semarang, Senin.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil melalui rapat pimpinan dewan.
Baca juga: DPRD Jateng percepat tranformasi jadi parlemen modern
DPRD Jateng juga mendorong Pemprov Jateng untuk menyiapkan anggaran yang cukup untuk penanggulangan COVID-19 yang bisa difasilitasi melalui anggaran tak terduga yang sedang berjalan dan anggaran mendahului perubahan.
"Di antaranya untuk obat-obatan, ambulans, dan fasilitas rumah sakit yang memadai, serta pengobatan gratis, nominalnya sedang disusun oleh Gubernur," ujarnya.
Menurut Sukirman, berapapun anggaran yg diminta Pemprov Jateng akan disetujui kalangan legislatif sebagai bentuk dukungan terhadap penanggulangan COVID-19.
Pimpinan dewan juga menugaskan semua anggota DPRD Jateng agar turun ke daerah pemilihan masing-masing untuk melakukan monitoring dan pengawasan sampai ke tingkat desa.
"Pengawasan menyangkut pelayanan kesehatan, pelaksanaan belajar di rumah, ketersediaan dan kebutuhan pokok," katanya.
Seperti diwartakan, jumlah pasien yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 di Jateng bertambah dua orang setelah ada laporan ditemukan kembali kasus yang terkonfirmasi.
Dengan demikian jumlah total pasien yang positif terinfeksi COVID-19 dan dirawat di rumah sakit di Jateng tercatat empat kasus dengan rincian dua pasien dirawat di RSUD Dr. Moewardi, Kota Surakarta, seorang diantaranya telah meninggal dunia, sedangkan di RSUP Dr. Kariadi Semarang dan RSUD Tidar Megelang masing-masing seorang pasien.
Ketua DPRD Jawa Tengah Bambang Kusriyanto juga mengatakan kalangan legislator akan menunda perjalanan dinas ke luar daerah dan tiap anggota justru diberi tugas berkunjung ke daerah pilih mereka masing-masing.
Baca juga: Ketua DPRD Jawa Tengah minta DKJT diaktifkan kembali
"Paling tidak ada lima kunjungan dinas keluar daerah kami tunda. Anggota kami minta ke dapil masing-masing dan memberikan laporan perkembangan COVID-19," katanya.
Ia menegaskan pihaknya telah siap berkoordinasi dengan pemerintah terkait kebutuhan anggaran untuk tangani COVID-19 di provinsi setempat.
Terkait dengan hal itu, Bambang meminta Pemprov Jateng segera menyerahkan kebutuhan anggaran yang diperlukan kepada pihaknya agar rapat pembahasan dapat segera digelar untuk memutuskan pengajuan.
"Kami sudah diskusikan dengan anggota, nanti bisa saja merelokasi anggaran yang kemungkinan tidak bisa dipakai untuk menanggulangi COVID-19. Dan kalau bisa nanti mendahului perubahan,"kata pria yang akrab disapa Bambang Krebo itu.
Lebih jauh, Bambang meminta agar anggota dewan di 35 kota/kabupaten juga memiliki pandangan yang sama untuk mendukung pemerintah.
"Kalau bisa di daerah juga sama. Pemerintah butuh anggaran. Harus punya alat pelindung diri, masker, thermogun, maka kita harus bekerja bersama-sama menangani hal ini," tegas Bambang. (Adv)
Baca juga: DPRD Jateng dorong pemprov giatkan sosialisasi pertanian modern
Baca juga: DPRD Jateng percepat tranformasi jadi parlemen modern