Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus berharap bisa mendapatkan tambahan alokasi dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT) agar pemkab setempat bisa memenuhi target Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan menyeluruh bagi penduduk Kudus.
"Dengan kenaikan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) kelas III yang cukup tinggi, tentunya cukup berat bagi daerah untuk bisa merealisasikan target UHC," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Sam'ani Intakoris saat menerima kunjungan Komisi E DPRD Jateng di Command Center Kudus, Jumat.
Menurut dia pemasukan dari hasil cukai dan hasil tembakau dari Kabupaten Kudus ke Pemerintah Pusat mencapai Rp35 triliun, sedangkan DBHCHT yang diterima Kabupaten Kudus hanya Rp150-an miliar.
Ia berharap Komisi E DPRD Jateng bisa membantu memfasilitasi agar dana bagi hasil cukai yang diterima Pemprov Jateng tersebut bisa meningkat sehingga kucuran untuk Kudus juga bisa bertambah.
Kenaikan yang diimpikan bisa mencapai 100-an persen untuk tingkat provinsi, sehingga Kabupaten Kudus nantinya juga akan menerima kucuran dengan kenaikan yang sama.
Baca juga: BPJS Kesehatan: 221 kabupaten/kota capai UHC
Baca juga: Anggaran untuk penuhi UHC masih dihitung Pemkab Kudus
Jika naik 100 persen, alokasi dana cukai yang diterima bisa mencapai Rp300-an miliar, sehingga separuhnya bisa digunakan untuk membayar iuran JKN bagi warga miskin di Kabupaten Kudus.
Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jateng Mawahib mengungkapkan pihaknya juga akan mendesak hal itu.
"Karena saat ini semangatnya otonomi daerah, maka keberadaannya hanya bisa menghimbau," ujarnya.
Pemkab Kudus sejak awal Januari 2020 menghentikan kerja sama dengan BPJS Kesehatan menyusul belum siapnya data warga miskin yang hendak didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan nasional (JKN).
Sebagai gantinya, warga miskin yang hendak membutuhkan pelayanan kesehatan bisa langsung ke pusat layanan kesehatan dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari desa.
Memasuki bulan Februari 2020 Pemkab Kudus baru mulai mendaftarkan dengan data hasil verifikasi sebanyak 47.000 warga.
Baca juga: DPRD Kudus pastikan target pencapaian UHC menjadi prioritas
"Dengan kenaikan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) kelas III yang cukup tinggi, tentunya cukup berat bagi daerah untuk bisa merealisasikan target UHC," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Sam'ani Intakoris saat menerima kunjungan Komisi E DPRD Jateng di Command Center Kudus, Jumat.
Menurut dia pemasukan dari hasil cukai dan hasil tembakau dari Kabupaten Kudus ke Pemerintah Pusat mencapai Rp35 triliun, sedangkan DBHCHT yang diterima Kabupaten Kudus hanya Rp150-an miliar.
Ia berharap Komisi E DPRD Jateng bisa membantu memfasilitasi agar dana bagi hasil cukai yang diterima Pemprov Jateng tersebut bisa meningkat sehingga kucuran untuk Kudus juga bisa bertambah.
Kenaikan yang diimpikan bisa mencapai 100-an persen untuk tingkat provinsi, sehingga Kabupaten Kudus nantinya juga akan menerima kucuran dengan kenaikan yang sama.
Baca juga: BPJS Kesehatan: 221 kabupaten/kota capai UHC
Baca juga: Anggaran untuk penuhi UHC masih dihitung Pemkab Kudus
Jika naik 100 persen, alokasi dana cukai yang diterima bisa mencapai Rp300-an miliar, sehingga separuhnya bisa digunakan untuk membayar iuran JKN bagi warga miskin di Kabupaten Kudus.
Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jateng Mawahib mengungkapkan pihaknya juga akan mendesak hal itu.
"Karena saat ini semangatnya otonomi daerah, maka keberadaannya hanya bisa menghimbau," ujarnya.
Pemkab Kudus sejak awal Januari 2020 menghentikan kerja sama dengan BPJS Kesehatan menyusul belum siapnya data warga miskin yang hendak didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan nasional (JKN).
Sebagai gantinya, warga miskin yang hendak membutuhkan pelayanan kesehatan bisa langsung ke pusat layanan kesehatan dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari desa.
Memasuki bulan Februari 2020 Pemkab Kudus baru mulai mendaftarkan dengan data hasil verifikasi sebanyak 47.000 warga.
Baca juga: DPRD Kudus pastikan target pencapaian UHC menjadi prioritas