Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan menjaga kedaulatan negara dengan secepatnya memindahkan operasi nelayan khususnya dari Pantura Jawa ke perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Menurut Luhut, rencana untuk menempatkan nelayan-nelayan Indonesia, khususnya dari Pantura Jawa, ke Natuna sebenarnya telah disampaikan sejak lama. Sayangnya, pangkalan nelayan di kawasan itu tidak pernah siap.
"Sudah bertahun-tahun kita siapkan itu (nelayan), tapi pangkalan nelayan di Natuna tidak pernah siap. Sekarang kita paksa. Saya sudah bicara dengan Menteri KKP (Edhy Prabowo), itu harus sudah siap tahun ini. Kita pindahkan nelayan kita dari pantai utara (Jawa) dan juga dari Sumatera Utara. Mereka harus punya pangkalan yang bagus, dia tinggal di situ," katanya di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Nelayan Rembang siap ke Natuna dengan jaminan keamanan
Baca juga: Empat jet tempur F-16 patroli di Natuna
Luhut tidak menyebut target waktu pemindahan atau relokasi nelayan ke Natuna itu, tapi pastinya, secepat mungkin setelah pangkalan nelayan siap digunakan.
"Kapan saja waktu itu jadi. Sudah lama ini diprogramkan, dengan ada sekarang (masalah Natuna), kita percepat lagi. Pak Edhy saya lihat lebih cepat," ujarnya.
Selain tak memiliki pangkalan nelayan, juga tidak terdapat kapal tanker di Natuna. Oleh karena itu, Luhut mengatakan pemerintah akan mendorong terlaksananya aktivitas di perairan itu sesegera mungkin.
Ia pun menyinggung masalah wewenang tugas Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang tumpang tindih dengan lembaga lain sehingga perannya sebagai penjaga laut, khususnya menjaga zona ekonomi eksklusif (ZEE), tidak optimal.
"Sekarang kita perbaiki itu. Kita perbaiki sekarang coast guard kita dengan omnibus law. Kewenangannya itu sekarang ada enam atau tujuh tempat. Pangkalan coast guard pun harus diperbaiki. Sekarang itu belum jadi. Dari dulu gak sempurna sehingga penggunaannya gak baik," katanya.
Lebih lanjut, Luhut menegaskan sikap bahwa dirinya tidak akan menggadaikan kedaulatan negara dengan investasi.
"Saya tidak mungkin menggadaikan kedaulatan untuk investasi. Tapi, apakah kita harus berkelahi, kan tidak juga. Saya bicara dengan Menhan (Prabowo Subianto), lalu kita temukan solusi, di samping masalah itu ada, kita sendiri tidak siap. Kita hanya gampang mengkritik diri kita, tapi kita tidak menyiapkan diri kita sendiri," katanya.
Baca juga: Nelayan Rembang siap ke Natuna dengan jaminan keamanan
Menurut Luhut, rencana untuk menempatkan nelayan-nelayan Indonesia, khususnya dari Pantura Jawa, ke Natuna sebenarnya telah disampaikan sejak lama. Sayangnya, pangkalan nelayan di kawasan itu tidak pernah siap.
"Sudah bertahun-tahun kita siapkan itu (nelayan), tapi pangkalan nelayan di Natuna tidak pernah siap. Sekarang kita paksa. Saya sudah bicara dengan Menteri KKP (Edhy Prabowo), itu harus sudah siap tahun ini. Kita pindahkan nelayan kita dari pantai utara (Jawa) dan juga dari Sumatera Utara. Mereka harus punya pangkalan yang bagus, dia tinggal di situ," katanya di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Nelayan Rembang siap ke Natuna dengan jaminan keamanan
Baca juga: Empat jet tempur F-16 patroli di Natuna
Luhut tidak menyebut target waktu pemindahan atau relokasi nelayan ke Natuna itu, tapi pastinya, secepat mungkin setelah pangkalan nelayan siap digunakan.
"Kapan saja waktu itu jadi. Sudah lama ini diprogramkan, dengan ada sekarang (masalah Natuna), kita percepat lagi. Pak Edhy saya lihat lebih cepat," ujarnya.
Selain tak memiliki pangkalan nelayan, juga tidak terdapat kapal tanker di Natuna. Oleh karena itu, Luhut mengatakan pemerintah akan mendorong terlaksananya aktivitas di perairan itu sesegera mungkin.
Ia pun menyinggung masalah wewenang tugas Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang tumpang tindih dengan lembaga lain sehingga perannya sebagai penjaga laut, khususnya menjaga zona ekonomi eksklusif (ZEE), tidak optimal.
"Sekarang kita perbaiki itu. Kita perbaiki sekarang coast guard kita dengan omnibus law. Kewenangannya itu sekarang ada enam atau tujuh tempat. Pangkalan coast guard pun harus diperbaiki. Sekarang itu belum jadi. Dari dulu gak sempurna sehingga penggunaannya gak baik," katanya.
Lebih lanjut, Luhut menegaskan sikap bahwa dirinya tidak akan menggadaikan kedaulatan negara dengan investasi.
"Saya tidak mungkin menggadaikan kedaulatan untuk investasi. Tapi, apakah kita harus berkelahi, kan tidak juga. Saya bicara dengan Menhan (Prabowo Subianto), lalu kita temukan solusi, di samping masalah itu ada, kita sendiri tidak siap. Kita hanya gampang mengkritik diri kita, tapi kita tidak menyiapkan diri kita sendiri," katanya.
Baca juga: Nelayan Rembang siap ke Natuna dengan jaminan keamanan