Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo disebutkan tidak menyalahkan pihak mana pun terkait kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
"Presiden Jokowi tidak menyalahkan siapa-siapa. Beliau hanya menyampaikan fakta bahwa masalah Jiwasraya sudah terjadi sejak lama. Dan bahwa ini adalah masalah yang cukup kompleks dan karenanya membutuhkan waktu untuk penyelesaiannya,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono ketika dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan saat ini Presiden Jokowi sudah memerintahkan Menteri BUMN dan Menteri Keuangan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencari solusi atas isu Jiwasraya.
Baca juga: Kasus Jiwasraya, Kejagung cekal 10 orang
Presiden sekaligus meminta agar dilakukan perbaikan sistem ke depan sehingga kejadian serupa tak terulang.
"Penegakan hukum juga sudah mulai dijalankan oleh Jaksa Agung. 10 pihak yang diduga terlibat dalam kasus Jiwasraya sudah dicekal," ucapnya.
Hal itu, kata dia, menjadi langkah keseriusan pemerintah dalam mencari solusi terbaik atas masalah Jiwasraya, baik dari sisi bisnis maupun penegakan hukum.
Baca juga: OJK dicecar Komisi XI DPR soal pengawasan ke Jiwasraya dan Bumiputera
"Jadi solusi bisnis berjalan, penegakan hukum juga berjalan," ujarnya menegaskan.
Ia menambahkan, sebaiknya ke depan semua pihak fokus kepada upaya untuk menemukan solusi dan langkah-langkah antisipasi terbaik.
"Lebih baik kita fokus pada solusi dan langkah-langkah ke depan dibandingkan membahas siapa menyalahkan siapa. Itu tidak ada gunanya," imbuhnya.
"Presiden Jokowi tidak menyalahkan siapa-siapa. Beliau hanya menyampaikan fakta bahwa masalah Jiwasraya sudah terjadi sejak lama. Dan bahwa ini adalah masalah yang cukup kompleks dan karenanya membutuhkan waktu untuk penyelesaiannya,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono ketika dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan saat ini Presiden Jokowi sudah memerintahkan Menteri BUMN dan Menteri Keuangan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencari solusi atas isu Jiwasraya.
Baca juga: Kasus Jiwasraya, Kejagung cekal 10 orang
Presiden sekaligus meminta agar dilakukan perbaikan sistem ke depan sehingga kejadian serupa tak terulang.
"Penegakan hukum juga sudah mulai dijalankan oleh Jaksa Agung. 10 pihak yang diduga terlibat dalam kasus Jiwasraya sudah dicekal," ucapnya.
Hal itu, kata dia, menjadi langkah keseriusan pemerintah dalam mencari solusi terbaik atas masalah Jiwasraya, baik dari sisi bisnis maupun penegakan hukum.
Baca juga: OJK dicecar Komisi XI DPR soal pengawasan ke Jiwasraya dan Bumiputera
"Jadi solusi bisnis berjalan, penegakan hukum juga berjalan," ujarnya menegaskan.
Ia menambahkan, sebaiknya ke depan semua pihak fokus kepada upaya untuk menemukan solusi dan langkah-langkah antisipasi terbaik.
"Lebih baik kita fokus pada solusi dan langkah-langkah ke depan dibandingkan membahas siapa menyalahkan siapa. Itu tidak ada gunanya," imbuhnya.