Semarang (ANTARA) - Sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merespons penempelan stiker antikorupsi bertuliskan "Nek Aku Korupsi Ora Slamet" di kendaraan dinas masing-masing.
"Saya baru dapat stiker tadi pagi dan sudah ditempel di mobil. Begitu dipasang langsung difoto dan saya kirim ke grup (WhatsApp) keluarga, juga saya kirim ke teman-teman," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Ariwibowo di Semarang, Selasa.
Stiker serupa juga tertempel di mobil dinas bernopol H 9519 ZZ milik Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jateng Hanung Triyono.
Dengan stiker yang ditempel di kaca belakang mobil sebelah kiri itu membuat Hanung semakin percaya diri menindak jajarannya yang nakal, bahkan tidak akan segan memutus kontrak penyedia jasa.
"Kita 'blacklist' dan putus kontrak jika melakukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi. Kepada karyawan dan staf, akan kita pecat jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi," katanya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jateng Tavip Supriyanto mengaku mendengar selentingan-selentingan anak buahnya soal penempelan stiker antikorupsi itu.
"Ini kalau ada apa-apa bagaimana ini. Kalau kita kecelakaan dikira ada kejadian (korupsi, red.) bagaimana? Ada beberapa teman yang bilang seperti itu," ujarnya.
Tavip menyadari curhatan anak buahnya tersebut karena pihaknya selama ini dianggap sebagai "lahan basah" yang rentan praktik penyimpangan, khususnya di Samsat.
Dengan adanya penegasan sikap melalui stiker antikorupsi itu, Tavip berharap akan membuat dirinya dan anak buahnya semakin berhati-hati menjalankan tugas-tugasnya.
"Tidak hanya kata-kata di stiker itu, 'Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi' kita pakai 'tagline' di mana pun karena kita sangat rentan untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan. Di lapangan kita tidak bisa mengawasi satu persatu karena ada dari kepolisian, Jasa Raharja dan lainnya," katanya.
Untuk itu, pihaknya juga menggandeng kepolisian untuk semakin memperbaiki layanan di Samsat, bahkan dirinya bersama Kapolres Purworejo meluncurkan modernisasi sistem pengecekan fisik kendaraan di Samsat.
"Tadi kapolres langsung menekankan, dengan cek fisik seperti ini kita tidak menerima sesuatu dari wajib pajak. Tidak ada pungutan sama sekali di ruang cek fisik, tidak ada biaya cek fisik. Cek fisik ini modern, begitu mobil masuk sudah terpotret fisiknya," ujarnya.
Pemasangan stiker "Nek Aku Korupsi Ora Slamet" itu diawali oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada Senin (9/12).
Setelah diperbanyak, stiker antikorupsi itu kemudian dibagikan ke seluruh organisasi perangkat daerah untuk dipasang di seluruh mobil dinas, termasuk di mobil para kepala dinas pada Selasa (10/12).(LHP)
Baca juga: Ganjar ajak pelajar tempeli stiker antikorupsi di mobil dinas
Baca juga: 15 ribu warga Jateng siap peringati Hari Antikorupsi 2019
"Saya baru dapat stiker tadi pagi dan sudah ditempel di mobil. Begitu dipasang langsung difoto dan saya kirim ke grup (WhatsApp) keluarga, juga saya kirim ke teman-teman," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Ariwibowo di Semarang, Selasa.
Prasetyo mengendarai mobil dinas Toyota Innova Reborn hitam dengan nomor polisi H 32.
Stiker serupa juga tertempel di mobil dinas bernopol H 9519 ZZ milik Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jateng Hanung Triyono.
Dengan stiker yang ditempel di kaca belakang mobil sebelah kiri itu membuat Hanung semakin percaya diri menindak jajarannya yang nakal, bahkan tidak akan segan memutus kontrak penyedia jasa.
"Kita 'blacklist' dan putus kontrak jika melakukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi. Kepada karyawan dan staf, akan kita pecat jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi," katanya.
Kalimat "Nek Aku Korupsi Ora Slamet" tersebut dianggap bukan hanya sebagai pernyataan, tetapi juga mendorong keberanian moral untuk tidak melakukan berbagai tindak pidana korupsi.
Bahkan, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jateng Sudjarwanto Dwiatmoko mengatakan bukan hanya dirinya yang tidak akan selamat jika korupsi, tetapi penambang-penambang ilegal juga tidak akan selamat karena tuah kalimat itu.
"Itu tekad yang total memerangi korupsi, saya berulang kali ngomong sama penambang, penambang yang ilegal itu saya doakan tidak selamat, itukan korupsi juga. Doa saya hanya satu itu, ini langkah saya untuk berani memerangi mereka," katanya.
Baca juga: Wali Kota Magelang ingatkan ASN cegah korupsi sekecil apapun
Bahkan, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jateng Sudjarwanto Dwiatmoko mengatakan bukan hanya dirinya yang tidak akan selamat jika korupsi, tetapi penambang-penambang ilegal juga tidak akan selamat karena tuah kalimat itu.
"Itu tekad yang total memerangi korupsi, saya berulang kali ngomong sama penambang, penambang yang ilegal itu saya doakan tidak selamat, itukan korupsi juga. Doa saya hanya satu itu, ini langkah saya untuk berani memerangi mereka," katanya.
Baca juga: Wali Kota Magelang ingatkan ASN cegah korupsi sekecil apapun
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jateng Tavip Supriyanto mengaku mendengar selentingan-selentingan anak buahnya soal penempelan stiker antikorupsi itu.
"Ini kalau ada apa-apa bagaimana ini. Kalau kita kecelakaan dikira ada kejadian (korupsi, red.) bagaimana? Ada beberapa teman yang bilang seperti itu," ujarnya.
Tavip menyadari curhatan anak buahnya tersebut karena pihaknya selama ini dianggap sebagai "lahan basah" yang rentan praktik penyimpangan, khususnya di Samsat.
Dengan adanya penegasan sikap melalui stiker antikorupsi itu, Tavip berharap akan membuat dirinya dan anak buahnya semakin berhati-hati menjalankan tugas-tugasnya.
"Tidak hanya kata-kata di stiker itu, 'Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi' kita pakai 'tagline' di mana pun karena kita sangat rentan untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan. Di lapangan kita tidak bisa mengawasi satu persatu karena ada dari kepolisian, Jasa Raharja dan lainnya," katanya.
Untuk itu, pihaknya juga menggandeng kepolisian untuk semakin memperbaiki layanan di Samsat, bahkan dirinya bersama Kapolres Purworejo meluncurkan modernisasi sistem pengecekan fisik kendaraan di Samsat.
"Tadi kapolres langsung menekankan, dengan cek fisik seperti ini kita tidak menerima sesuatu dari wajib pajak. Tidak ada pungutan sama sekali di ruang cek fisik, tidak ada biaya cek fisik. Cek fisik ini modern, begitu mobil masuk sudah terpotret fisiknya," ujarnya.
Pemasangan stiker "Nek Aku Korupsi Ora Slamet" itu diawali oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada Senin (9/12).
Setelah diperbanyak, stiker antikorupsi itu kemudian dibagikan ke seluruh organisasi perangkat daerah untuk dipasang di seluruh mobil dinas, termasuk di mobil para kepala dinas pada Selasa (10/12).(LHP)
Baca juga: Ganjar ajak pelajar tempeli stiker antikorupsi di mobil dinas
Baca juga: 15 ribu warga Jateng siap peringati Hari Antikorupsi 2019