Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, akan kembali memberikan bantuan stimulan rehabilitasi 812 rumah tidak layak huni yang tersebar di 26 kelurahan di daerah itu.
Wali Kota Pekalongan Saelany Machfudz di Pekalongan, Senin, mengatakan pada 2017 pemkot telah menyelesaikan pemugaran 1.190 RTLH dan pada 2018 1.531 unit dengan dana bersumber APBD kota dan provinsi, maupun dana bantuan dari program tanggung jawab sosial perusahaan.
"Selanjutnya pada 2019 ini, kami lanjutkan dengan memugar 812 unit RTLH yang tersebar di 26 kelurahan. Kami akan terus berupaya agar jumlah RTLH berkurang," katanya.
Ia mengatakan pengurangan jumlah kawasan kumuh dan RTLH salah satu arah kebijakan pemkot dalam rangka pencapaian tujuan pengembangan wilayah setempat.
"Oleh karena, program pemugaran RTLH ini akan diteruskan pada tahun-tahun mendatang agar segera tuntas. Kami berharap program perbaikan RTLH ini dapat tepat sasaran dan bisa bermanfaat bagi penerimanya, serta menjadi faktor penurunan angka kemiskinan di daerah," katanya.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Dinperkim) Kota Pekalongan Muhammad Sahlan mengatakan pada 2017 semula jumlah RTLH di daerah itu 6.448 unit namun masih tersisa sekitar separuh yang belum dipugar.
"Masih tersisa 3.328 unit RTLH pada 2018 yang tersebar di beberapa tempat," katanya.
Guna menurunkan jumlah RTLH di daerah itu, pemkot pada 2019 melaksanakan perbaikan 180 RTLH dengan menggunakan dana alokasi khusus (DAK).
"Di tahun yang sama, pemkot kembali melaksanakan program perbaikan sebanyak 812 unit RTLH yang masing-masing pemilik rumah mendapat bantuan Rp7,5 juta. Adapun anggaran yang digunakan berasal dari APBD," katanya.
Wali Kota Pekalongan Saelany Machfudz di Pekalongan, Senin, mengatakan pada 2017 pemkot telah menyelesaikan pemugaran 1.190 RTLH dan pada 2018 1.531 unit dengan dana bersumber APBD kota dan provinsi, maupun dana bantuan dari program tanggung jawab sosial perusahaan.
"Selanjutnya pada 2019 ini, kami lanjutkan dengan memugar 812 unit RTLH yang tersebar di 26 kelurahan. Kami akan terus berupaya agar jumlah RTLH berkurang," katanya.
Ia mengatakan pengurangan jumlah kawasan kumuh dan RTLH salah satu arah kebijakan pemkot dalam rangka pencapaian tujuan pengembangan wilayah setempat.
"Oleh karena, program pemugaran RTLH ini akan diteruskan pada tahun-tahun mendatang agar segera tuntas. Kami berharap program perbaikan RTLH ini dapat tepat sasaran dan bisa bermanfaat bagi penerimanya, serta menjadi faktor penurunan angka kemiskinan di daerah," katanya.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Dinperkim) Kota Pekalongan Muhammad Sahlan mengatakan pada 2017 semula jumlah RTLH di daerah itu 6.448 unit namun masih tersisa sekitar separuh yang belum dipugar.
"Masih tersisa 3.328 unit RTLH pada 2018 yang tersebar di beberapa tempat," katanya.
Guna menurunkan jumlah RTLH di daerah itu, pemkot pada 2019 melaksanakan perbaikan 180 RTLH dengan menggunakan dana alokasi khusus (DAK).
"Di tahun yang sama, pemkot kembali melaksanakan program perbaikan sebanyak 812 unit RTLH yang masing-masing pemilik rumah mendapat bantuan Rp7,5 juta. Adapun anggaran yang digunakan berasal dari APBD," katanya.