Jakarta (ANTARA) - Sepuluh tahun setelah terbentuknya Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) pascatragedi G-30-S/PKI, negara menghadapi krisis politik yang dapat membahayakan anak bangsa, kata Ketua Umum DPP LVRI periode 2017—2019 Letjen TNI (Purn.) Rais Abin mengawali penjelasannya terkait dengan asal usul Pemuda Panca Marga (PPM).
Dalam rilis yang disampaikan Kepala Biro Humas DPP LVRI Sudadi kepada ANTARA, Kamis petang, Raib Abin menyampaikan hal itu untuk meluruskan berbagai sumber tentang versi asal usul PPM.
Rais Abin menegaskan bahwa para veteran pejuang sangat menyadari hal itu, kemudian mereka segera memikirkan penyelamatan keluarga veteran, terutama putra/putrinya dari gangguan politik tersebut.
Atas pertimbangan situasi saat itu, direstuilah pembentukan organisasi yang diberi nama PPM dengan menggunakan Kode Etik Panca Marga sebagai pengikat mereka dengan orang tuanya.
Baca juga: Berto terpilih sebagai Ketua Umum PP Pemuda Panca Marga
"Alhamdulillah, stabilitas kembali dicapai berkat langkah-langkah serius pimpinan negara saat itu," ungkap Rais Abin yang dikenal sebagai mantan Panglima UNEF (United Nations Emergency Force) di Timur Tengah.
Kegiatan PPM, terus berlanjut yang dititikberatkan pada bidang pendidikan dan peningkatan keterampilan tanpa gangguan apa pun.
Di bidang politik, misalnya, pada Kongres IV LVRI tahun 1978 ditegaskan lagi bahwa kedudukan PPM sebagai anak organisasi LVRI yang bernaung di bawah pembinaan ayahandanya.
Perkembangan selanjutnya memperkuat kehadiran PPM dengan terlaksananya Mukernas I pada tahun 1983 yang mengukuhkan ikatan eratnya dengan LVRI. Namun, lambat laun, terutama mendekati era Reformasi, PPM statusnya sebagai organisasi kemasyarakatan mulai mengaburkan hubungan sejarahnya dengan LVRI.
Lahirlah keputusan Ketua Umum LVRI untuk tidak mengakui posisi H. Lulung sebagai Ketua Umum PP PPM. Hal ini perlu dilakukan untuk menyadarkan para pengurus PPM dan seluruh anggotanya tentang kekecewaan para ayahanda terhadap anak-anaknya yang seolah-olah mengingkari sejarah.
Rais Abin menegaskan bahwa ada dua pilihan bagi anggota PPM: pertama, kembali pada landasan sejarah lahirnya PPM yang seluruhnya dinaungi oleh LVRI dan mengacu kepada AD/ART; kedua, menjadi ormas yang berdiri sendiri terlepas dari ikatannya dengan LVRI dengan syarat tidak menggunakan Kode Etik Veteran yang bernama "Panca Marga".
Dalam rilis yang disampaikan Kepala Biro Humas DPP LVRI Sudadi kepada ANTARA, Kamis petang, Raib Abin menyampaikan hal itu untuk meluruskan berbagai sumber tentang versi asal usul PPM.
Rais Abin menegaskan bahwa para veteran pejuang sangat menyadari hal itu, kemudian mereka segera memikirkan penyelamatan keluarga veteran, terutama putra/putrinya dari gangguan politik tersebut.
Atas pertimbangan situasi saat itu, direstuilah pembentukan organisasi yang diberi nama PPM dengan menggunakan Kode Etik Panca Marga sebagai pengikat mereka dengan orang tuanya.
Baca juga: Berto terpilih sebagai Ketua Umum PP Pemuda Panca Marga
"Alhamdulillah, stabilitas kembali dicapai berkat langkah-langkah serius pimpinan negara saat itu," ungkap Rais Abin yang dikenal sebagai mantan Panglima UNEF (United Nations Emergency Force) di Timur Tengah.
Kegiatan PPM, terus berlanjut yang dititikberatkan pada bidang pendidikan dan peningkatan keterampilan tanpa gangguan apa pun.
Di bidang politik, misalnya, pada Kongres IV LVRI tahun 1978 ditegaskan lagi bahwa kedudukan PPM sebagai anak organisasi LVRI yang bernaung di bawah pembinaan ayahandanya.
Perkembangan selanjutnya memperkuat kehadiran PPM dengan terlaksananya Mukernas I pada tahun 1983 yang mengukuhkan ikatan eratnya dengan LVRI. Namun, lambat laun, terutama mendekati era Reformasi, PPM statusnya sebagai organisasi kemasyarakatan mulai mengaburkan hubungan sejarahnya dengan LVRI.
Lahirlah keputusan Ketua Umum LVRI untuk tidak mengakui posisi H. Lulung sebagai Ketua Umum PP PPM. Hal ini perlu dilakukan untuk menyadarkan para pengurus PPM dan seluruh anggotanya tentang kekecewaan para ayahanda terhadap anak-anaknya yang seolah-olah mengingkari sejarah.
Rais Abin menegaskan bahwa ada dua pilihan bagi anggota PPM: pertama, kembali pada landasan sejarah lahirnya PPM yang seluruhnya dinaungi oleh LVRI dan mengacu kepada AD/ART; kedua, menjadi ormas yang berdiri sendiri terlepas dari ikatannya dengan LVRI dengan syarat tidak menggunakan Kode Etik Veteran yang bernama "Panca Marga".