Semarang (ANTARA) - Ananda Marga Universal Relief Team (AMURT) Indonesia mendorong para kepala desa memanfaatkan sebagian dana desa untuk pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD).
"Anak-anak itu kan aset desa. Kalau mereka stunting atau kalau mereka pintar, tentu yang dapat nama kan desa," kata Direktur Eksekutif AMURT Indonesia I Gusti Putu Wati Hernawati di Semarang, Kamis (10/10).
Pengembangan PAUD tersebut, tambah Didi, panggilan akrab I Gusti Putu Wati Hernawati, bisa berupa untuk menambah insentif para guru PAUD yang sebagian besar upah mereka sangat tidak layak.
"Ada yang menerima insentif dari anak-anak PAUD, satu anak Rp2.000 sekali masuk sekolah. Apalagi mayoritas PAUD tidak ada pegawai yang negeri, mereka swasta," kata Didi.
Baca juga: Cerita Pagi dari PAUD Darul Iman
Didi mengaku AMURT terus berusaha memberikan pemahaman pada para kepala desa dan tokoh masyarakat mengenai pentingnya perhatian dan pengembangan PAUD.
Oleh karena itu, Didi menyebutkan selain memberikan pendampingan kepada sekolah, dibentuk juga komunitas peduli PAUD yang terdiri atas kepala desa, tokoh masyarakat, PKK, dan orang tua murid.
Didi menyebutkan sudah ada 48 PAUD saat pendampingan tahun 2015-2018, kemudian 30 PAUD untuk pendampingan tahun 2019-2022 yang seluruhnya dibantu dengan sistem pelatihan dan penyiapan alat pendamping pelajaran.
Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga telah memperbolehkan para kepala desa menggunakan dana desa untuk sarana kesehatan, anggaran itu bisa digunakan untuk perbaikan gizi, kontrol kesehatan, dan seterusnya.
"Anak-anak itu kan aset desa. Kalau mereka stunting atau kalau mereka pintar, tentu yang dapat nama kan desa," kata Direktur Eksekutif AMURT Indonesia I Gusti Putu Wati Hernawati di Semarang, Kamis (10/10).
Pengembangan PAUD tersebut, tambah Didi, panggilan akrab I Gusti Putu Wati Hernawati, bisa berupa untuk menambah insentif para guru PAUD yang sebagian besar upah mereka sangat tidak layak.
"Ada yang menerima insentif dari anak-anak PAUD, satu anak Rp2.000 sekali masuk sekolah. Apalagi mayoritas PAUD tidak ada pegawai yang negeri, mereka swasta," kata Didi.
Baca juga: Cerita Pagi dari PAUD Darul Iman
Didi mengaku AMURT terus berusaha memberikan pemahaman pada para kepala desa dan tokoh masyarakat mengenai pentingnya perhatian dan pengembangan PAUD.
Oleh karena itu, Didi menyebutkan selain memberikan pendampingan kepada sekolah, dibentuk juga komunitas peduli PAUD yang terdiri atas kepala desa, tokoh masyarakat, PKK, dan orang tua murid.
Didi menyebutkan sudah ada 48 PAUD saat pendampingan tahun 2015-2018, kemudian 30 PAUD untuk pendampingan tahun 2019-2022 yang seluruhnya dibantu dengan sistem pelatihan dan penyiapan alat pendamping pelajaran.
Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga telah memperbolehkan para kepala desa menggunakan dana desa untuk sarana kesehatan, anggaran itu bisa digunakan untuk perbaikan gizi, kontrol kesehatan, dan seterusnya.