Semarang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia mendorong agar kualitas tata kelola keuangan berbagai sektor di Provinsi Jawa Tengah dapat terus meningkat.
"Dengan demikian, muaranya pada pembangunan di Jawa Tengah yang terlaksana dengan baik," kata Ketua Badan Akuntabilitas Publik DPD RI Abdul Gafar Usman saat memimpin kunjungan kerja di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah di Semarang, Senin.
Terkait dengan hal tersebut, BAP DPD RI memberikan dukungan kepada BPK untuk meningkatkan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Harapannya, lanjut dia, ada rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak menjalankan aturan yang ditetapkan agar dapat terlaksana dengan baik.
"Kita juga secara teori WTP bagus dan menindaklanjuti keuangan yang terindikasi merugikan negara juga meningkat, tapi kita belum puas karena belum terselesaikan secara menyeluruh," ujarnya.
Baca juga: Tiga wajah baru dari Jateng diprediksi jadi anggota DPD
Anggota BAP DPD RI Bambang Sadono menyebutkan audit semestinya tidak hanya pada pencatatan administratf saja, tapi bagaimana dengan indikasi banyak yang memperoleh opini WTP berarti memiliki kesiapan untuk pertumbuhan ekonomi dan menyerap investasi.
”Kalau konteks Jawa Tengah harapannya BPK bisa menunjukkan apa yang harus dilakukan pemerintah daerah dan provinsi ini agar pertumbuhan ekonomi tercapai, tidak hanya pembukuan secara rapi saja," katanya.
Anggota V BPK RI Ismayatun menyambut baik kunjungan kerja BAP DPD RI dalam rangkat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di Jateng.
Terkait dengan kunjungan anggota DPD RI di kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, otaknya berdiskusi terkait masukan-masukan yang diberikan," ujarnya.
Baca juga: DPD RI uji sahih RUU Lanjut Usia di UNS
"Dengan demikian, muaranya pada pembangunan di Jawa Tengah yang terlaksana dengan baik," kata Ketua Badan Akuntabilitas Publik DPD RI Abdul Gafar Usman saat memimpin kunjungan kerja di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah di Semarang, Senin.
Terkait dengan hal tersebut, BAP DPD RI memberikan dukungan kepada BPK untuk meningkatkan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Harapannya, lanjut dia, ada rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak menjalankan aturan yang ditetapkan agar dapat terlaksana dengan baik.
"Kita juga secara teori WTP bagus dan menindaklanjuti keuangan yang terindikasi merugikan negara juga meningkat, tapi kita belum puas karena belum terselesaikan secara menyeluruh," ujarnya.
Baca juga: Tiga wajah baru dari Jateng diprediksi jadi anggota DPD
Anggota BAP DPD RI Bambang Sadono menyebutkan audit semestinya tidak hanya pada pencatatan administratf saja, tapi bagaimana dengan indikasi banyak yang memperoleh opini WTP berarti memiliki kesiapan untuk pertumbuhan ekonomi dan menyerap investasi.
”Kalau konteks Jawa Tengah harapannya BPK bisa menunjukkan apa yang harus dilakukan pemerintah daerah dan provinsi ini agar pertumbuhan ekonomi tercapai, tidak hanya pembukuan secara rapi saja," katanya.
Anggota V BPK RI Ismayatun menyambut baik kunjungan kerja BAP DPD RI dalam rangkat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di Jateng.
Terkait dengan kunjungan anggota DPD RI di kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, otaknya berdiskusi terkait masukan-masukan yang diberikan," ujarnya.
Baca juga: DPD RI uji sahih RUU Lanjut Usia di UNS