Solo (ANTARA) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy memastikan pengangkatan guru honorer akan dilakukan setiap tahun hingga 2024.
"Sesuai rencana, kami setiap tahun maksimum mengangkat 110.000 guru honorer di seluruh Indonesia," katanya di Solo, Kamis.
Ia mengatakan guru honorer tersebut untuk menutup kebutuhan jumlah guru yang menjalani purnatugas.
"Jumlah guru yang pensiun rata-rata per tahun lebih dari 40.000 orang, ditambah penambahan sekolah baru. Itu yang jadi patokan," katanya.
Ia juga memastikan setiap tahun tidak boleh ada moratorium.
"Jadi harus ada pengangkatan. Guru juga harus lulus tes, tidak boleh gratisan. Maunya ini kan pada 'nggak' mau tes. Nanti kalau mentok ya kita ambil kebijakan yang lain," katanya.
Baca juga: Raih beasiswa di Jepang, guru honorer ini ditawari Ganjar mengajar di SMK Jateng
Ia mengatakan untuk rekrutmen guru honorer ada dua pilihan, yaitu jika guru tersebut usianya di bawah 35 tahun maka bisa mengikuti tes CPNS, sedangkan jika di atas usia tersebut tidak ada pilihan lain kecuali ikut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Itu sudah sesuai dengan undang-undang. Nanti juga setiap daerah akan punya kuota," katanya.
Meski demikian, ia mengimbau Pemda tetap melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Karena yang punya data nasional dan kebutuhan guru secara lebih rinci itu ada di kementerian. Misalnya Solo butuh guru matematika beberapa itu kami punya datanya dan ini harus disepadankan," katanya.
Baca juga: PGRI: Guru honorer jadi PR pemerintah
"Sesuai rencana, kami setiap tahun maksimum mengangkat 110.000 guru honorer di seluruh Indonesia," katanya di Solo, Kamis.
Ia mengatakan guru honorer tersebut untuk menutup kebutuhan jumlah guru yang menjalani purnatugas.
"Jumlah guru yang pensiun rata-rata per tahun lebih dari 40.000 orang, ditambah penambahan sekolah baru. Itu yang jadi patokan," katanya.
Ia juga memastikan setiap tahun tidak boleh ada moratorium.
"Jadi harus ada pengangkatan. Guru juga harus lulus tes, tidak boleh gratisan. Maunya ini kan pada 'nggak' mau tes. Nanti kalau mentok ya kita ambil kebijakan yang lain," katanya.
Baca juga: Raih beasiswa di Jepang, guru honorer ini ditawari Ganjar mengajar di SMK Jateng
Ia mengatakan untuk rekrutmen guru honorer ada dua pilihan, yaitu jika guru tersebut usianya di bawah 35 tahun maka bisa mengikuti tes CPNS, sedangkan jika di atas usia tersebut tidak ada pilihan lain kecuali ikut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Itu sudah sesuai dengan undang-undang. Nanti juga setiap daerah akan punya kuota," katanya.
Meski demikian, ia mengimbau Pemda tetap melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Karena yang punya data nasional dan kebutuhan guru secara lebih rinci itu ada di kementerian. Misalnya Solo butuh guru matematika beberapa itu kami punya datanya dan ini harus disepadankan," katanya.
Baca juga: PGRI: Guru honorer jadi PR pemerintah