Karanganyar (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berupaya mencegah kekerdilan di kalangan masyarakat melalui Bina Keluarga Balita Holistik Integratif atau BKB-HI.
"Pencegahan stunting menjadi salah satu program prioritas nasional dalam rangka meningkatkan SDM agar berdaya saing dan unggul," kata Direktur Bina Balita dan Anak BKKBN Pusat Evi Ratnawati pada pembukaan Workshop Penyuluhan BKB-HI di Tawangmangu, Kabupaten Karangnyar, Jawa Tengah, Selasa.
Menurut dia, oleh pemerintah BKKBN mendapatkan wilayah intervensi dalam pengintegrasian pola asuh yang optimal di 1.000 hari pertama kehidupan.
"Langkah yang perlu diambil oleh para orang tua adalah menambah pemahaman mengenai pola asuh optimal. Terkait pelayanan Holistik Integratif dilakukan mencakup semua kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait, yaitu aspek perawatan, kesehatan dan gizi melalui posyandu, aspek pendidikan melalui PAUD dan aspek pengasuhan melalui Bina Keluarga Balita," katanya.
Ia mengatakan sejauh ini belum semua wilayah di Indonesia menjadi lokus dari program pencegahan kekerdilan.
Baca juga: Kementerian Kominfo gandeng generasi milenial turunkan prevalensi kekerdilan
"Oleh karena itu, pada workshop ini selain diikuti peserta dari wilayah yang menjadi lokus program pencegahan stunting juga diikuti oleh peserta dari luar itu," katanya.
Menurut dia, melalui program BKB-HI BKKBN ingin meningkatkan SDM melalui promosi serta komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada keluarga yang memiliki anak di bawah dua tahun.
"Yang harus diperhatikan salah satunya adalah 1.000 hari pertama kehidupan. Sebelum memasuki jenjang pernikahan harus dipersiapkan dengan betul," katanya.
Sementara itu, dikatakannya, terkait dengan keberadaan petugas lapangan KB (PLKB) sejauh ini jumlahnya belum seimbang dengan jumlah desa yang ada.
"Idealnya satu PLKB membawahi satu desa. Meski demikian, saat ini jumlah PLKB yang aktif jumlahnya 14.000, sedangkan jumlah desa sebanyak 75.000. Jadi tidak sesuai," katanya.
Apalagi, dikatakannya, dengan kondisi saat ini, khususnya di luar Jawa, jangkauan lokasinya cukup luas sehingga butuh tenaga ekstra.
"Terkait kekurangan ini strategi yang kami lakukan adalah kerja sama dengan mitra kerja, salah satunya pemda merekrut tenaga outsourcing," katanya.
Baca juga: Kasus "stunting" di Purbalingga turun
"Pencegahan stunting menjadi salah satu program prioritas nasional dalam rangka meningkatkan SDM agar berdaya saing dan unggul," kata Direktur Bina Balita dan Anak BKKBN Pusat Evi Ratnawati pada pembukaan Workshop Penyuluhan BKB-HI di Tawangmangu, Kabupaten Karangnyar, Jawa Tengah, Selasa.
Menurut dia, oleh pemerintah BKKBN mendapatkan wilayah intervensi dalam pengintegrasian pola asuh yang optimal di 1.000 hari pertama kehidupan.
"Langkah yang perlu diambil oleh para orang tua adalah menambah pemahaman mengenai pola asuh optimal. Terkait pelayanan Holistik Integratif dilakukan mencakup semua kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait, yaitu aspek perawatan, kesehatan dan gizi melalui posyandu, aspek pendidikan melalui PAUD dan aspek pengasuhan melalui Bina Keluarga Balita," katanya.
Ia mengatakan sejauh ini belum semua wilayah di Indonesia menjadi lokus dari program pencegahan kekerdilan.
Baca juga: Kementerian Kominfo gandeng generasi milenial turunkan prevalensi kekerdilan
"Oleh karena itu, pada workshop ini selain diikuti peserta dari wilayah yang menjadi lokus program pencegahan stunting juga diikuti oleh peserta dari luar itu," katanya.
Menurut dia, melalui program BKB-HI BKKBN ingin meningkatkan SDM melalui promosi serta komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada keluarga yang memiliki anak di bawah dua tahun.
"Yang harus diperhatikan salah satunya adalah 1.000 hari pertama kehidupan. Sebelum memasuki jenjang pernikahan harus dipersiapkan dengan betul," katanya.
Sementara itu, dikatakannya, terkait dengan keberadaan petugas lapangan KB (PLKB) sejauh ini jumlahnya belum seimbang dengan jumlah desa yang ada.
"Idealnya satu PLKB membawahi satu desa. Meski demikian, saat ini jumlah PLKB yang aktif jumlahnya 14.000, sedangkan jumlah desa sebanyak 75.000. Jadi tidak sesuai," katanya.
Apalagi, dikatakannya, dengan kondisi saat ini, khususnya di luar Jawa, jangkauan lokasinya cukup luas sehingga butuh tenaga ekstra.
"Terkait kekurangan ini strategi yang kami lakukan adalah kerja sama dengan mitra kerja, salah satunya pemda merekrut tenaga outsourcing," katanya.
Baca juga: Kasus "stunting" di Purbalingga turun