Solo (ANTARA) - Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita) menyatakan kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawari terkait dengan efisiensi perjalanan dinas akan memengaruhi sektor pariwisata dalam negeri.
"Terutama di Jawa Tengah akan berimbas," kata Wakil Ketua Asita Jawa Tengah Daryono di Solo, Kamis (13/6).
Selama ini, katanya, industri pariwisata di Jawa Tengah masih mengandalkan sektor Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition (MICE).
Bahkan, kata dia, sektor itu mendominasi hingga 80 persen.
"Sedangkan sisanya wisata dengan tujuan leasure," katanya.
Daryono mengatakan untuk pasar terbesar MICE di Jawa Tengah juga masih dipegang oleh pemerintah.
Meski demikian, lanjut dia, kebijakan tersebut masih lebih baik jika dibandingkan dengan kebijakan beberapa waktu lalu di mana pemerintah sempat melarang kegiatan MICE dilaksanakan di perhotelan.
Ia mengatakan kebijakan itu tentu berdampak negatif bagi sektor perhotelan.
"Kalau kebijakan ini (efisiensi perjalanan dinas, red.) artinya perjalanan dinas masih diperbolehkan dengan catatan ada penghematan," katanya.
Namun, kata dia, kebijakan pasti tetap ada dampaknya.
Untuk mengantisipasi terjadinya penurunan omzet, kata Daryono, pelaku perjalanan wisata bisa membuat paket-paket yang lebih hemat dan sesuai dengan anggaran di kementerian dan lembaga.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kementerian dan lembaga untuk lebih efisien dalam mengelola perjalanan dinas.
Hal itu dilakukan agar harga tiket pesawat yang tinggi tidak berpengaruh besar terhadap pembengkakan anggaran pemerintah.
"Terutama di Jawa Tengah akan berimbas," kata Wakil Ketua Asita Jawa Tengah Daryono di Solo, Kamis (13/6).
Selama ini, katanya, industri pariwisata di Jawa Tengah masih mengandalkan sektor Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition (MICE).
Bahkan, kata dia, sektor itu mendominasi hingga 80 persen.
"Sedangkan sisanya wisata dengan tujuan leasure," katanya.
Daryono mengatakan untuk pasar terbesar MICE di Jawa Tengah juga masih dipegang oleh pemerintah.
Meski demikian, lanjut dia, kebijakan tersebut masih lebih baik jika dibandingkan dengan kebijakan beberapa waktu lalu di mana pemerintah sempat melarang kegiatan MICE dilaksanakan di perhotelan.
Ia mengatakan kebijakan itu tentu berdampak negatif bagi sektor perhotelan.
"Kalau kebijakan ini (efisiensi perjalanan dinas, red.) artinya perjalanan dinas masih diperbolehkan dengan catatan ada penghematan," katanya.
Namun, kata dia, kebijakan pasti tetap ada dampaknya.
Untuk mengantisipasi terjadinya penurunan omzet, kata Daryono, pelaku perjalanan wisata bisa membuat paket-paket yang lebih hemat dan sesuai dengan anggaran di kementerian dan lembaga.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kementerian dan lembaga untuk lebih efisien dalam mengelola perjalanan dinas.
Hal itu dilakukan agar harga tiket pesawat yang tinggi tidak berpengaruh besar terhadap pembengkakan anggaran pemerintah.