Jepara (ANTARA) - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) mendesak pemerintah Kabupaten Jepara segera membangun pemecah gelombang di sisi selatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Ujungbatu, Kecamatan Kota Jepara, Jawa Tengah.
Ketua HNSI Jepara Sudiyatno di Jepara, Rabu, mengungkapkan daya tampung Sungai Wiso sangat terbatas sehingga saat musim baratan banyak kapal nelayan yang berkumpul di Pelabuhan Pemandian yang selama ini menjadi tempat parkir kapal penumpang.
Tanpa pemecah gelombang, kawasan sekitar TPI Ujungbatu belum aman dari terjangan gelombang tinggi sehingga nelayan hanya bisa mengandalkan muara Sungai Wiso dan Pelabuhan Pemandian atau Pelabuhan Kartini sebagai tempat berlindung kapal.
Pelaksana Tugas Bupati Jepara Dian Kristiandi mengatakan pemerintah akan mengupayakan pembangunan pemecah gelombang di kawasan itu pada 2020.
"Saat ini belum memungkinkan, karena sudah pembahasan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)," ujarnya.
Ia mengatakan kalau biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak mampu membiayai pemecah gelombang maka pemerintah kabupaten akan mengajukan bantuan ke pemerintah pusat.
Keberadaan pemecah gelombang, menurut dia, tidak hanya menguntungkan nelayan namun juga warga, yang bisa memanfaatkannya untuk memancing ikan.
Ketua HNSI Jepara Sudiyatno di Jepara, Rabu, mengungkapkan daya tampung Sungai Wiso sangat terbatas sehingga saat musim baratan banyak kapal nelayan yang berkumpul di Pelabuhan Pemandian yang selama ini menjadi tempat parkir kapal penumpang.
Tanpa pemecah gelombang, kawasan sekitar TPI Ujungbatu belum aman dari terjangan gelombang tinggi sehingga nelayan hanya bisa mengandalkan muara Sungai Wiso dan Pelabuhan Pemandian atau Pelabuhan Kartini sebagai tempat berlindung kapal.
Pelaksana Tugas Bupati Jepara Dian Kristiandi mengatakan pemerintah akan mengupayakan pembangunan pemecah gelombang di kawasan itu pada 2020.
"Saat ini belum memungkinkan, karena sudah pembahasan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)," ujarnya.
Ia mengatakan kalau biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak mampu membiayai pemecah gelombang maka pemerintah kabupaten akan mengajukan bantuan ke pemerintah pusat.
Keberadaan pemecah gelombang, menurut dia, tidak hanya menguntungkan nelayan namun juga warga, yang bisa memanfaatkannya untuk memancing ikan.