Semarang (ANTARA) - Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Wilayah Jawa Tengah minta para tokoh nasional lebih sering bertemu untuk membentuk suasana simbolik yang menciptakan kedamaian dan kerukunan.
"Elite politik di level nasional harus segera bertemu dan menyatukan kembali visi ke-Indonesia-an yang sebelumnya sudah terbentuk," kata Ketua ICMI Wilayah Jawa Tengah Suradi Wijaya Saputra di Semarang, Kamis.
ICMI Jawa Tengah, kata dia, juga menyerukan kepada para pimpinan dan elite politik agar budaya demokrasi yang adil dan beradab dengan menegakkan etika politik, serta lebih mengutamakan kepentingan serta persatuan bangsa dan negara.
Selain itu untuk mendorong percepatan stabilitas politik, ekonomi, dan sosial budaya, kata dia, ICMI Jawa Tengah juga menyerukan agar para aktor politik menahan diri dari ucapan, ungkapan, dan komentar ke ranah publik yang merusak tatanan keadaban masyarakat.
"Kami mengajak mereka untuk mempertimbangkan diksi-diksi yang berpotensi merusak hubungan keadaan sosial dan mendorong produksi konten-konten positif," katanya.
Menurut dia, pemilu merupakan agenda kerja bersama yang saat ini tahapannya tengah diproses di Mahkamah Konstitusi.
"Urusan di luar pemilu, seperti kehidupan sosial, ekonomi, dan sosial budaya harus terus dimungkinkan berlanjut," katanya.
"Elite politik di level nasional harus segera bertemu dan menyatukan kembali visi ke-Indonesia-an yang sebelumnya sudah terbentuk," kata Ketua ICMI Wilayah Jawa Tengah Suradi Wijaya Saputra di Semarang, Kamis.
ICMI Jawa Tengah, kata dia, juga menyerukan kepada para pimpinan dan elite politik agar budaya demokrasi yang adil dan beradab dengan menegakkan etika politik, serta lebih mengutamakan kepentingan serta persatuan bangsa dan negara.
Selain itu untuk mendorong percepatan stabilitas politik, ekonomi, dan sosial budaya, kata dia, ICMI Jawa Tengah juga menyerukan agar para aktor politik menahan diri dari ucapan, ungkapan, dan komentar ke ranah publik yang merusak tatanan keadaban masyarakat.
"Kami mengajak mereka untuk mempertimbangkan diksi-diksi yang berpotensi merusak hubungan keadaan sosial dan mendorong produksi konten-konten positif," katanya.
Menurut dia, pemilu merupakan agenda kerja bersama yang saat ini tahapannya tengah diproses di Mahkamah Konstitusi.
"Urusan di luar pemilu, seperti kehidupan sosial, ekonomi, dan sosial budaya harus terus dimungkinkan berlanjut," katanya.