Pati (ANTARA) - Keterlibatan Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dalam program 100 kabupaten/kota "smart city" demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih mudah dan cepat, tidak sekadar membangun citra dengan banyak aplikasi digital, kata Wakil Bupati Pati Saiful Arifin.
"Dengan sejumlah aplikasi yang ada, kami justru ingin mewujudkan pelayanan yang 'smart' bagi masyarakat di Kabupaten Pati," ujarnya saat menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) Dewan Smartcity dan Launching Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Ruang Pragola Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Selasa.
Ia menambahkan hal terpenting untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan publik sehingga bisa mensejahterakan masyarakat.
Smart city, lanjut dia, juga dapat memberi gambaran mengenai suatu kota/kabupaten agar daya saingnya diketahui daerah lain.
"Jika sebelumnya Pati selalu disebut kota pensiun, sekarang harus dikemas ulang dengan mempertimbangkan program smart city ini," tuturnya.
Ia menegaskan smart city merupakan bagian dari prakarsa Kabupaten Pati dalam mengikuti dinamika perkembangan zaman.
Menurut dia standar kemajuan suatu daerah senantiasa berubah pada setiap zaman.
"Kini, standar kemajuan yang berlaku seberapa jauh penerapan aplikasi digital daring untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Ia menegaskan untuk menyukseskan program smart city dan program pembangunan secara umum, pihak swasta harus dilibatkan.
Namun, kata dia, dari sudut pandang swasta, mereka akan selalu melihat keterbukaan suatu daerah sebelum memutuskan berinvestasi.
"Pemkab Pati harus terbuka dengan investasi. Jika hanya bertumpu pada APBD Pati sebesar Rp2,7 triliun, pembangunan di Pati tentunya tertinggal, berbeda ketika ada swasta yang masuk tentunya akan terbantu," ujarnya.
Lapangan kerja bagi masyarakat, katanya, akan terbuka, pendapatan daerah juga akan meningkat.
"Dengan sejumlah aplikasi yang ada, kami justru ingin mewujudkan pelayanan yang 'smart' bagi masyarakat di Kabupaten Pati," ujarnya saat menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) Dewan Smartcity dan Launching Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Ruang Pragola Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Selasa.
Ia menambahkan hal terpenting untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan publik sehingga bisa mensejahterakan masyarakat.
Smart city, lanjut dia, juga dapat memberi gambaran mengenai suatu kota/kabupaten agar daya saingnya diketahui daerah lain.
"Jika sebelumnya Pati selalu disebut kota pensiun, sekarang harus dikemas ulang dengan mempertimbangkan program smart city ini," tuturnya.
Ia menegaskan smart city merupakan bagian dari prakarsa Kabupaten Pati dalam mengikuti dinamika perkembangan zaman.
Menurut dia standar kemajuan suatu daerah senantiasa berubah pada setiap zaman.
"Kini, standar kemajuan yang berlaku seberapa jauh penerapan aplikasi digital daring untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Ia menegaskan untuk menyukseskan program smart city dan program pembangunan secara umum, pihak swasta harus dilibatkan.
Namun, kata dia, dari sudut pandang swasta, mereka akan selalu melihat keterbukaan suatu daerah sebelum memutuskan berinvestasi.
"Pemkab Pati harus terbuka dengan investasi. Jika hanya bertumpu pada APBD Pati sebesar Rp2,7 triliun, pembangunan di Pati tentunya tertinggal, berbeda ketika ada swasta yang masuk tentunya akan terbantu," ujarnya.
Lapangan kerja bagi masyarakat, katanya, akan terbuka, pendapatan daerah juga akan meningkat.