Semarang (ANTARA) - Nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dicatut oleh oknum biro jasa sekaligus lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mencari kemudahan saat mengurus perizinan usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng.
Hal tersebut diketahui Ganjar saat melakukan inspeksi mendadak pelayanan perizinan di kantor DPMPTSP Provinsi Jateng, di Semarang, Selasa.
Saat menyapa dan melihat kinerja pegawai, khususnya di meja pelayanan utama, tiba-tiba Ganjar didatangi dua orang yang kemudian dengan nada tinggi mengatakan bahwa perizinan di DPMPTSP harus ada diskresi atau kebebasan pejabat mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi.
Mereka mengaku sudah beberapa kali datang ke kantor DPMPTSP, namun belum juga urusannya rampung dan mengatakan kepada Ganjar mestinya komunikasi pengurusan perizinan antara pusat dan daerah harus sinkron.
Mendengar hal tersebut, Ganjar langsung mencecar mereka dengan rentetan pertanyaan dan diketahui ternyata mereka dari biro jasa yang sekaligus LSM yang tengah mengurus perizinan perusahaan untuk pengambilan air tanah.
Ganjar lantas menggiring dua lelaki tersebut dan menyuruh salah satunya untuk mengecek riwayat proses perizinan yang telah diurus di komputer.
Ulin Yusron
Setelah ditunggui beberapa saat, Ganjar justru melihat keduanya yang salah satunya diketahui bernama Ulin Yusron itu kebingungan dan nampak beberapa kali menelepon.
"Mas, kalau tidak tahu, tidak bisa ya jangan emosi dulu. Kalem dulu, mental LSM-nya disimpan dulu dan jadilah warga biasa. 'Sampeyan' ini biro jasa, calo jangan asal nyuruh untuk diskresi dong. Ada aturannya, Mas," kata Ganjar dengan nada meninggi.
Sempat dibilang tidak ada sinkronisasi dengan pelayanan di pusat atau Menko Perekonomian, Ganjar juga langsung meminta salah satu pegawai DPMPTSP untuk menelpon call center untuk perizinannya.
Ternyata persoalannya adalah data yang diajukan perusahaan untuk kepengurusan pengambilan air tanah belum lengkap sehingga dengan demikian, Ganjar berharap agar semua perusahaan mengurus segala perizinannya sendiri tidak lewat calo.
"Ternyata di perizinan itu banyak perusahaan yang menggunakan biro jasa. Biro jasanya ternyata LSM, gayanya adalah protes marah-marah. Seperti ini tidak bisa, maka saya sampaikan kepada para pengusaha kalau mau ngurus izin seperti ini datang langsung saja, urus sendiri saja, kami akan bantu sepenuhnya," katanya.
"Tidak ada uang (tambahan). Uangnya (yang dibayar) sesuai tarif yang ada. Tidak ada uang tambahan atau uang ekstra, kami melayani dengan cepat," ujarnya.
Ganjar memastikan dirinya tidak bakal mengirim orang untuk mengurus perizinan usaha tanpa diketahui pimpinan dinas, terlebih dengan marah-marah.
"Terbukti tadi biro jasa saja tidak bisa ikut buka, kelihatan 'ngapusi' tadi, maka saya umumkan, tidak ada namanya Ganjar Pranowo mengurus izin, kecuali ada laporan masyarakat yang memang izinnya tidak beres-beres, tapi itu urusannya lapor masyarakat ke Ganjar menggunakan sistem yang dimiliki dan langsung saya teruskan ke pimpinan dinas," tuturnya.
Hal tersebut diketahui Ganjar saat melakukan inspeksi mendadak pelayanan perizinan di kantor DPMPTSP Provinsi Jateng, di Semarang, Selasa.
Saat menyapa dan melihat kinerja pegawai, khususnya di meja pelayanan utama, tiba-tiba Ganjar didatangi dua orang yang kemudian dengan nada tinggi mengatakan bahwa perizinan di DPMPTSP harus ada diskresi atau kebebasan pejabat mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi.
Mereka mengaku sudah beberapa kali datang ke kantor DPMPTSP, namun belum juga urusannya rampung dan mengatakan kepada Ganjar mestinya komunikasi pengurusan perizinan antara pusat dan daerah harus sinkron.
Mendengar hal tersebut, Ganjar langsung mencecar mereka dengan rentetan pertanyaan dan diketahui ternyata mereka dari biro jasa yang sekaligus LSM yang tengah mengurus perizinan perusahaan untuk pengambilan air tanah.
Ganjar lantas menggiring dua lelaki tersebut dan menyuruh salah satunya untuk mengecek riwayat proses perizinan yang telah diurus di komputer.
Ulin Yusron
Setelah ditunggui beberapa saat, Ganjar justru melihat keduanya yang salah satunya diketahui bernama Ulin Yusron itu kebingungan dan nampak beberapa kali menelepon.
"Mas, kalau tidak tahu, tidak bisa ya jangan emosi dulu. Kalem dulu, mental LSM-nya disimpan dulu dan jadilah warga biasa. 'Sampeyan' ini biro jasa, calo jangan asal nyuruh untuk diskresi dong. Ada aturannya, Mas," kata Ganjar dengan nada meninggi.
Sempat dibilang tidak ada sinkronisasi dengan pelayanan di pusat atau Menko Perekonomian, Ganjar juga langsung meminta salah satu pegawai DPMPTSP untuk menelpon call center untuk perizinannya.
Ternyata persoalannya adalah data yang diajukan perusahaan untuk kepengurusan pengambilan air tanah belum lengkap sehingga dengan demikian, Ganjar berharap agar semua perusahaan mengurus segala perizinannya sendiri tidak lewat calo.
"Ternyata di perizinan itu banyak perusahaan yang menggunakan biro jasa. Biro jasanya ternyata LSM, gayanya adalah protes marah-marah. Seperti ini tidak bisa, maka saya sampaikan kepada para pengusaha kalau mau ngurus izin seperti ini datang langsung saja, urus sendiri saja, kami akan bantu sepenuhnya," katanya.
"Tidak ada uang (tambahan). Uangnya (yang dibayar) sesuai tarif yang ada. Tidak ada uang tambahan atau uang ekstra, kami melayani dengan cepat," ujarnya.
Ganjar memastikan dirinya tidak bakal mengirim orang untuk mengurus perizinan usaha tanpa diketahui pimpinan dinas, terlebih dengan marah-marah.
"Terbukti tadi biro jasa saja tidak bisa ikut buka, kelihatan 'ngapusi' tadi, maka saya umumkan, tidak ada namanya Ganjar Pranowo mengurus izin, kecuali ada laporan masyarakat yang memang izinnya tidak beres-beres, tapi itu urusannya lapor masyarakat ke Ganjar menggunakan sistem yang dimiliki dan langsung saya teruskan ke pimpinan dinas," tuturnya.