Semarang (ANTARA) - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Tengah dituntut lebih inovatif dan kreatif dalam mengoptimalkan berbagai potensi yang ada guna meningkatkan pendapatan daerah sekaligus untuk mengikuti perkembangan bisnis
"BUMD Provinsi Jateng kontribusi deviden 2018 Rp459 miliar, diharapkan semakin meningkat atau paling tidak Rp1 triliun karena BUMD sebagai penopang atau penyokong sumber dana pembangunan di Jateng," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sri Puryono di Semarang, Kamis.
Sekda menyebutkan agar BUMD dapat meningkatkan deviden, maka harus melakukan loncatan yang lebih cepat antara lain dengan membuat penyertaan modal untuk usaha yang produktif dan memberikan dampak ekonomi, sosial, serta kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, pengelolaan migas, "rest area" yang dikelola akan terintegrasi dengan agrowisata, serta potensi lain yang nilainya sangat besar dan semakin hari kian meningkat.
"Ini menjadi harapan kita karena BUMD mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah," ujarnya.
Tidak kalah penting, lanjut Sekda, peningkatan sinergi dengan pihak swasta sehingga investasi daerah terus berkembang.
"Dengan perkembangan investasi itu diharapkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah melonjak, pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat," katanya.
Agar tercapai tujuan tersebut, Sekda meminta investasi daerah harus memperhatikan asas kepastian hukum yang dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, asas efisiensi diarahkan agar dana investasi yang digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan, dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah secara optimal.
Pemprov Jateng saat ini tercatat memiliki 10 BUMD yang bergerak diberbagai bidang usaha yakni PT Bank Jateng, PT Citra Mandiri Jawa Tengah, BPR BKK, PT Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB), Kawasan Industri Wijaya Kusuma, PT Askrida, PT Pusat Rekreasi Promosi dan Pembangunan (PRPP), PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), PT Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC), dan PT Jamkrida.
"BUMD Provinsi Jateng kontribusi deviden 2018 Rp459 miliar, diharapkan semakin meningkat atau paling tidak Rp1 triliun karena BUMD sebagai penopang atau penyokong sumber dana pembangunan di Jateng," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sri Puryono di Semarang, Kamis.
Sekda menyebutkan agar BUMD dapat meningkatkan deviden, maka harus melakukan loncatan yang lebih cepat antara lain dengan membuat penyertaan modal untuk usaha yang produktif dan memberikan dampak ekonomi, sosial, serta kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, pengelolaan migas, "rest area" yang dikelola akan terintegrasi dengan agrowisata, serta potensi lain yang nilainya sangat besar dan semakin hari kian meningkat.
"Ini menjadi harapan kita karena BUMD mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah," ujarnya.
Tidak kalah penting, lanjut Sekda, peningkatan sinergi dengan pihak swasta sehingga investasi daerah terus berkembang.
"Dengan perkembangan investasi itu diharapkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah melonjak, pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat," katanya.
Agar tercapai tujuan tersebut, Sekda meminta investasi daerah harus memperhatikan asas kepastian hukum yang dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, asas efisiensi diarahkan agar dana investasi yang digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan, dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah secara optimal.
Pemprov Jateng saat ini tercatat memiliki 10 BUMD yang bergerak diberbagai bidang usaha yakni PT Bank Jateng, PT Citra Mandiri Jawa Tengah, BPR BKK, PT Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB), Kawasan Industri Wijaya Kusuma, PT Askrida, PT Pusat Rekreasi Promosi dan Pembangunan (PRPP), PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), PT Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC), dan PT Jamkrida.