Pati (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong semua kabupaten/kota menerapkan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang bertujuan menampung dan menyelesaikan segala persoalan layanan pemerintah kepada masyarakat terutama warga miskin karena hingga sekarang tercatat baru delapan kabupaten/kota yang sudah menerapkannya.
"Kedelapan kabupaten/kota yang menerapkan SLRT, yakni Kabupaten Demak, Kendal, Semarang, Sukoharjo, Sragen, Surakarta, Pekalongan, dan Kota Semarang," kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di sela-sela melakukan sosialisasi SLRT di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis.
Turut hadir dalam kegiatan itu Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, Wakil Pati Saiful Arifin, Wakil Bupati Kudus Hartopo, serta perwakilan di eks Keresidenan Pati dan eks Keresidenan Semarang.
Menuru Taj Yasin, dengan adanya SLRT dalam mendata warga miskin, bisa tepat sasaran dan mendapatkan pelayanan secara menyeluruh sehingga data masyarakat miskin tersebut nantinya menjadi rujukan.
Sistem ini, menurut dia, sangat dibutuhkan karena selama ini data bantuan tidak jarang membuat masalah karena datanya masih perlu koreksi.
"Terkadang ada warga yang tidak bersedia keluar dari program bantuan sosial. Apalagi besaran bantuan lumayan besar dan belum lagi bantuan nontunai. Sementara itu, masyarakat yang lebih miskin masih ada dan memang membutuhkan," jelasnya.
Untuk itulah, kata dia, SLRT sangat penting diterapkan karena tidak hanya bantuan sosial, melainkan juga ada bisnis ke bisnis.
"Masyarakat diajak untuk melek dengan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mengentas masyarakat dari kemiskinan," ujarnya.
SLRT diharapkan juga diterapkan di Keresidenan Pati dan Semarang, sehingga data warga miskin lebih valid.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nur Hadi Amiyanto mengatakan bahwa saat ini baru delapan kota/kabupaten yang menerapkan SLRT.
"Harapannya, sistem tersebut dapat menjadi data warga miskin yang lebih valid dan selalu diperbarui," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Pati Saiful Arifin menambahkan bahwa program pemerintah kabupaten yang berlangsung telah memberikan dampak pada kualitas pendidikan, perbaikan infrastruktur, kesehatan, pertanian, UMKM, serta kesejahteraan masyarakat.
Hal itu, kata dia, dapat dilihat dari angka kemiskinan yang menurun signifikan karena pada tahun 2017 angka kemiskinan masih sebesar 11,38 persen sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi 9,90 persen.
"Hal itu juga menjadi bukti nyata keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pati," ujarnya.
"Kedelapan kabupaten/kota yang menerapkan SLRT, yakni Kabupaten Demak, Kendal, Semarang, Sukoharjo, Sragen, Surakarta, Pekalongan, dan Kota Semarang," kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di sela-sela melakukan sosialisasi SLRT di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis.
Turut hadir dalam kegiatan itu Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, Wakil Pati Saiful Arifin, Wakil Bupati Kudus Hartopo, serta perwakilan di eks Keresidenan Pati dan eks Keresidenan Semarang.
Menuru Taj Yasin, dengan adanya SLRT dalam mendata warga miskin, bisa tepat sasaran dan mendapatkan pelayanan secara menyeluruh sehingga data masyarakat miskin tersebut nantinya menjadi rujukan.
Sistem ini, menurut dia, sangat dibutuhkan karena selama ini data bantuan tidak jarang membuat masalah karena datanya masih perlu koreksi.
"Terkadang ada warga yang tidak bersedia keluar dari program bantuan sosial. Apalagi besaran bantuan lumayan besar dan belum lagi bantuan nontunai. Sementara itu, masyarakat yang lebih miskin masih ada dan memang membutuhkan," jelasnya.
Untuk itulah, kata dia, SLRT sangat penting diterapkan karena tidak hanya bantuan sosial, melainkan juga ada bisnis ke bisnis.
"Masyarakat diajak untuk melek dengan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mengentas masyarakat dari kemiskinan," ujarnya.
SLRT diharapkan juga diterapkan di Keresidenan Pati dan Semarang, sehingga data warga miskin lebih valid.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nur Hadi Amiyanto mengatakan bahwa saat ini baru delapan kota/kabupaten yang menerapkan SLRT.
"Harapannya, sistem tersebut dapat menjadi data warga miskin yang lebih valid dan selalu diperbarui," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Pati Saiful Arifin menambahkan bahwa program pemerintah kabupaten yang berlangsung telah memberikan dampak pada kualitas pendidikan, perbaikan infrastruktur, kesehatan, pertanian, UMKM, serta kesejahteraan masyarakat.
Hal itu, kata dia, dapat dilihat dari angka kemiskinan yang menurun signifikan karena pada tahun 2017 angka kemiskinan masih sebesar 11,38 persen sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi 9,90 persen.
"Hal itu juga menjadi bukti nyata keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pati," ujarnya.