Purwokerto (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk menjaga netralitas saat pelaksanaan Pemilu 2019.
"Sebagai pelayan masyarakat, Satlinmas harus netral untuk menghindari pengotak-kotakan, konflik kepentingan, dan diskriminasi pelayanan," katanya dalam sambutan tertulis yang dibacakan Bupati Banyumas Achmad Husein saat Apel Siaga Satlinmas Wilayah eks-Bakorwil III Dalam Rangka Pengamanan Pemilu Serentak 2019 di Gelanggang Olahraga Satria, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis.
Ia mengatakan netral artinya tidak memihak sehingga pemerintah harus bebas dari pengaruh atau intervensi partai politik.
Selain itu, kata dia, pemerintah juga harus netral dalam pelayanan dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Tidak boleh menguntungkan dan merugikan salah satu peserta pemilu. Kita juga dilarang memberikan dukungan kepada calon, terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung capres maupun caleg, serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon," katanya.
Dalam sambutannya, Gubernur Pranowo juga meminta seluruh personel Satlinmas untuk benar-benar menjunjung tinggi tanggung jawab demi terjaganya situasi kondusif Jawa Tengah.
Dia mengharapkan personel Satlinmas untuk bisa ikut menjaga iklim kondusif selama tahapan Pemilu 2019.
"Simulasi pengamanan harus dilakukan. Koordinasi dan komunikasi juga intens dilakukan bersama rekan-rekan TNI, Polri, serta penyelenggara pemilu," katanya.
Saat ditemui wartawan usai apel, Bupati Banyumas Achmad Husein mengatakan sesuai dengan pesan Gubernur Jawa Tengah dalam sambutan tertulis yang dibacakannya, personel Satlinmas khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas bertugas membantu pengamanan pemilu supaya jujur dan adil serta bersikap netral.
Dia memperkirakan potensi kerawanan dalam Pemilu 2019 masih seperti pemilu sebelumnya, di antaranya surat suara yang tertukar.
"Sudah diantisipasi supaya tidak terulang lagi seperti dahulu," katanya didampingi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyumas Imam Pamungkas.
Ia mengatakan sekarang di Kabupaten Banyumas terdapat 9.172 personel Satlinmas sehingga tidak mencukupi kebutuhan pengamanan tempat pemungutan suara (TPS) yang 5.437 tempat.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jumlah personel Satlinmas di setiap TPS dua orang, sehingga Kabupaten Banyumas masih kekurangan 1.702 personel Satlinmas dari total kebutuhan untuk pengamanan TPS 10.874 orang, belum termasuk personel yang bertugas di kantor desa/kelurahan dan kantor kecamatan.
Terkait dengan hal itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Banyumas Imam Pamungkas mengatakan pihaknya sedang berupaya menambah personel Satlinmas di setiap desa.
"Kami masih verifikasi karena personel Satlinmas yang sepuh-sepuh juga sudah dikurangi supaya jangan aktif, kasihan," katanya.
Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Budiyanto Eko Purwono mengatakan honor bagi personel Satlinmas yang bertugas di TPS bersumber dari APBN yang disalurkan melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Personel Satlinmas tidak mendapatkan gaji setiap bulan melainkan hanya honor saat menjalankan tugas pengamanan TPS selama tiga hari, yakni pada H-1 hingga H+1 pemungutan suara.
"Mereka hanya mendapat honor ketika ada kegiatan dan besarannya pun tidak seberapa. Sebenarnya basis mereka adalah betul-betul relawan, enggak digaji, sama seperti teman-teman yang aktif dalam penanggulangan bencana itu relawan penuh, sampai-sampai keluarga nomor 2, yang penting kalau ada bencana mereka berangkat," katanya.
"Sebagai pelayan masyarakat, Satlinmas harus netral untuk menghindari pengotak-kotakan, konflik kepentingan, dan diskriminasi pelayanan," katanya dalam sambutan tertulis yang dibacakan Bupati Banyumas Achmad Husein saat Apel Siaga Satlinmas Wilayah eks-Bakorwil III Dalam Rangka Pengamanan Pemilu Serentak 2019 di Gelanggang Olahraga Satria, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis.
Ia mengatakan netral artinya tidak memihak sehingga pemerintah harus bebas dari pengaruh atau intervensi partai politik.
Selain itu, kata dia, pemerintah juga harus netral dalam pelayanan dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Tidak boleh menguntungkan dan merugikan salah satu peserta pemilu. Kita juga dilarang memberikan dukungan kepada calon, terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung capres maupun caleg, serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon," katanya.
Dalam sambutannya, Gubernur Pranowo juga meminta seluruh personel Satlinmas untuk benar-benar menjunjung tinggi tanggung jawab demi terjaganya situasi kondusif Jawa Tengah.
Dia mengharapkan personel Satlinmas untuk bisa ikut menjaga iklim kondusif selama tahapan Pemilu 2019.
"Simulasi pengamanan harus dilakukan. Koordinasi dan komunikasi juga intens dilakukan bersama rekan-rekan TNI, Polri, serta penyelenggara pemilu," katanya.
Saat ditemui wartawan usai apel, Bupati Banyumas Achmad Husein mengatakan sesuai dengan pesan Gubernur Jawa Tengah dalam sambutan tertulis yang dibacakannya, personel Satlinmas khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas bertugas membantu pengamanan pemilu supaya jujur dan adil serta bersikap netral.
Dia memperkirakan potensi kerawanan dalam Pemilu 2019 masih seperti pemilu sebelumnya, di antaranya surat suara yang tertukar.
"Sudah diantisipasi supaya tidak terulang lagi seperti dahulu," katanya didampingi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyumas Imam Pamungkas.
Ia mengatakan sekarang di Kabupaten Banyumas terdapat 9.172 personel Satlinmas sehingga tidak mencukupi kebutuhan pengamanan tempat pemungutan suara (TPS) yang 5.437 tempat.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jumlah personel Satlinmas di setiap TPS dua orang, sehingga Kabupaten Banyumas masih kekurangan 1.702 personel Satlinmas dari total kebutuhan untuk pengamanan TPS 10.874 orang, belum termasuk personel yang bertugas di kantor desa/kelurahan dan kantor kecamatan.
Terkait dengan hal itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Banyumas Imam Pamungkas mengatakan pihaknya sedang berupaya menambah personel Satlinmas di setiap desa.
"Kami masih verifikasi karena personel Satlinmas yang sepuh-sepuh juga sudah dikurangi supaya jangan aktif, kasihan," katanya.
Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Budiyanto Eko Purwono mengatakan honor bagi personel Satlinmas yang bertugas di TPS bersumber dari APBN yang disalurkan melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Personel Satlinmas tidak mendapatkan gaji setiap bulan melainkan hanya honor saat menjalankan tugas pengamanan TPS selama tiga hari, yakni pada H-1 hingga H+1 pemungutan suara.
"Mereka hanya mendapat honor ketika ada kegiatan dan besarannya pun tidak seberapa. Sebenarnya basis mereka adalah betul-betul relawan, enggak digaji, sama seperti teman-teman yang aktif dalam penanggulangan bencana itu relawan penuh, sampai-sampai keluarga nomor 2, yang penting kalau ada bencana mereka berangkat," katanya.