Solo (Antaranews Jateng) - Pemerintah Kota Surakarta berharap "tipping fee" atau biaya pengelolaan sampah yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada investor untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempo ditanggung oleh pusat.
"Nantinya biaya layanan pengolahan sampah (BPLS) cepat turun jika pembangkit bisa menghasilkan 10 MW. Kalau baru 5 MW 'no tipping fee'," kata Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo di Solo, Kamis.
Oleh karena itu, ia mendorong PLTSa Putri Cempo dengan daya 10 MW bisa selesai sesuai dengan kontrak, yaitu tanggal 2021.
Ia mengatakan untuk besaran biaya tersebut sesuai dengan aturan pemerintah, yaitu maksimal Rp500.000/ton. Meski demikian, untuk proyek PLTSa Putri Cempo, dikatakannya, PT Solo Citra Metro Plasma Power (SCMPP) selaku Kontraktor Pelaksana Proyek PLTSa Putri Cempo hanya meminta Rp400.000/ton.
"Jika ini bisa direalisasikan maka bisa menyelesaikan masalah sampah. Kami ingin BPLS-nya ditanggung pemerintah pusat," katanya.
Menurut dia, sampah merupakan permasalahan yang harus diselesaikan karena jika tidak maka akan menyebabkan permasalahan lain, yaitu air bersih.
Sementara itu, Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Bastari Pandji Indra mengatakan proyek PLTSa Surakarta merupakan salah satu proyek prioritas yang diterapkan pemerintah.
"Sejauh ini 'progress'-nya juga lebih maju dibandingkan daerah lain. Ini menarik di tingkat nasional karena bisa jadi percontohan dalam rangka mengatasi masalah sampah kota," katanya.
Menurut dia, program tersebut perlu didukung agar lebih cepat beroperasi dengan memanfaatkan teknologi yang lebih baik.
"Kami akan mendorong itu karena ini merupakan proyek prioritas bagi nasional, seperti misalnya izin dipermudah dan penjaminan bisa diberikan," katanya.
Ia mengatakan sebetulnya pengembangan PLTSa ini juga diterapkan di kota lain tetapi beberapa daerah lain tersebut masih menghadapi masalah.
"Salah satunya menuntut 'tipping fee' yang lebih besar. Oleh karena itu, harapannya Surakarta bisa menjadi percontohan ke depan," katanya.
"Nantinya biaya layanan pengolahan sampah (BPLS) cepat turun jika pembangkit bisa menghasilkan 10 MW. Kalau baru 5 MW 'no tipping fee'," kata Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo di Solo, Kamis.
Oleh karena itu, ia mendorong PLTSa Putri Cempo dengan daya 10 MW bisa selesai sesuai dengan kontrak, yaitu tanggal 2021.
Ia mengatakan untuk besaran biaya tersebut sesuai dengan aturan pemerintah, yaitu maksimal Rp500.000/ton. Meski demikian, untuk proyek PLTSa Putri Cempo, dikatakannya, PT Solo Citra Metro Plasma Power (SCMPP) selaku Kontraktor Pelaksana Proyek PLTSa Putri Cempo hanya meminta Rp400.000/ton.
"Jika ini bisa direalisasikan maka bisa menyelesaikan masalah sampah. Kami ingin BPLS-nya ditanggung pemerintah pusat," katanya.
Menurut dia, sampah merupakan permasalahan yang harus diselesaikan karena jika tidak maka akan menyebabkan permasalahan lain, yaitu air bersih.
Sementara itu, Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Bastari Pandji Indra mengatakan proyek PLTSa Surakarta merupakan salah satu proyek prioritas yang diterapkan pemerintah.
"Sejauh ini 'progress'-nya juga lebih maju dibandingkan daerah lain. Ini menarik di tingkat nasional karena bisa jadi percontohan dalam rangka mengatasi masalah sampah kota," katanya.
Menurut dia, program tersebut perlu didukung agar lebih cepat beroperasi dengan memanfaatkan teknologi yang lebih baik.
"Kami akan mendorong itu karena ini merupakan proyek prioritas bagi nasional, seperti misalnya izin dipermudah dan penjaminan bisa diberikan," katanya.
Ia mengatakan sebetulnya pengembangan PLTSa ini juga diterapkan di kota lain tetapi beberapa daerah lain tersebut masih menghadapi masalah.
"Salah satunya menuntut 'tipping fee' yang lebih besar. Oleh karena itu, harapannya Surakarta bisa menjadi percontohan ke depan," katanya.