Batang (Antaranews Jateng) - Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Inspektur Jenderal Polisi Condro Kirono melakukan pertemuan dengan ratusan nelayan Kabupaten Batang terkait dengan regulasi perpanjangan surat izin penangkapan ikan (SIPI) yang akan berakhir pada Maret 2019.
"Aspirasi nelayan di Batang hampir sama dengan nelayan di Rembang, dan Juwana Pati yaitu mengenai permintaan masa perpanjangan surat izin penangkapan ikan yang batas waktunya akan habis pada Maret 2019," katanya Kapolda Jateng usai acara silaturahim bersama ratusan nelayan di Batang, Selasa sore.
Menurut dia, kegiatan silaturahmi dengan masyarakat nelayan ini juga atas perintah dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menyerap persoalaan masyarakat nelayan supaya batas waktu izin penggunaan alat tangkap canrang dan masalah batas wilayah operasional agar dapat di selesaikan sebelum Pemilu 2019.
Penggunaan batas waktu berlayar kapal cantrang bagi kapal yang berbobot di bawah 30 groston (GT), kata dia, akan dikoordinasikan dengan Gubernur Jateng sedang kapal di atas 30 GT akan dikonsultasikan pada Kapolri dan Panglima TNI.
"Insya Allah, akan ada perpanjangan izin berlayar. Namun, kapan kami belum tahu," katanya.
Pemilik kapal Sukisno meminta Kapolda Jateng agar permohonan surat izin penangkapan ikan dengan menggunakan kapal tangkpa ikan cantrang di bawah 30 GT bisa diperpanjang sebelum Maret mendatang.
"SIPI yang dimiliki para nelayan akan berakhir Maret 2019 sehingga saya mohon ada pelayanan perpanjangan, dan pungutan pajak yang dalam satu tahunnya ada dua kali sebesar Rp100 ribu ini agar tidak mengganggu pelaksanaan pesta demokrasi," katanya.
Hal yang sama disampaikan juga oleh nelayan Maghrib Baini yang meminta Kapolda Jateng untuk mencarikan solusi terkait masalah yang sedang dihadapi oleh para nelayan kapal cantrang.
"Kami berharap ada solusi bagi nelayan agar pelaksanaan Pemilu berjalan aman dan damai. Kami yakin nelayan pantura utara akan damai, kalau izin SIPI bisa di perpanjang sebelum Pemilihan Presiden," katanya.
"Aspirasi nelayan di Batang hampir sama dengan nelayan di Rembang, dan Juwana Pati yaitu mengenai permintaan masa perpanjangan surat izin penangkapan ikan yang batas waktunya akan habis pada Maret 2019," katanya Kapolda Jateng usai acara silaturahim bersama ratusan nelayan di Batang, Selasa sore.
Menurut dia, kegiatan silaturahmi dengan masyarakat nelayan ini juga atas perintah dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menyerap persoalaan masyarakat nelayan supaya batas waktu izin penggunaan alat tangkap canrang dan masalah batas wilayah operasional agar dapat di selesaikan sebelum Pemilu 2019.
Penggunaan batas waktu berlayar kapal cantrang bagi kapal yang berbobot di bawah 30 groston (GT), kata dia, akan dikoordinasikan dengan Gubernur Jateng sedang kapal di atas 30 GT akan dikonsultasikan pada Kapolri dan Panglima TNI.
"Insya Allah, akan ada perpanjangan izin berlayar. Namun, kapan kami belum tahu," katanya.
Pemilik kapal Sukisno meminta Kapolda Jateng agar permohonan surat izin penangkapan ikan dengan menggunakan kapal tangkpa ikan cantrang di bawah 30 GT bisa diperpanjang sebelum Maret mendatang.
"SIPI yang dimiliki para nelayan akan berakhir Maret 2019 sehingga saya mohon ada pelayanan perpanjangan, dan pungutan pajak yang dalam satu tahunnya ada dua kali sebesar Rp100 ribu ini agar tidak mengganggu pelaksanaan pesta demokrasi," katanya.
Hal yang sama disampaikan juga oleh nelayan Maghrib Baini yang meminta Kapolda Jateng untuk mencarikan solusi terkait masalah yang sedang dihadapi oleh para nelayan kapal cantrang.
"Kami berharap ada solusi bagi nelayan agar pelaksanaan Pemilu berjalan aman dan damai. Kami yakin nelayan pantura utara akan damai, kalau izin SIPI bisa di perpanjang sebelum Pemilihan Presiden," katanya.