Solo (Antaranews Jateng) - Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Ravik Karsidi meminta mahasiswa yang melakukan kuliah kerja nyata (KKN) untuk tidak berkampanye di tengah masyarakat.
"Ini sudah suasana pemilu, di lokasi KKN jangan ajak orang lain untuk mengikuti pilihan anda (mahasiswa, red)," katanya di depan ribuan mahasiswa pada Pelepasan Mahasiswa KKN Tematik Integratif Periode Januari-Februari 2019 di Halaman Gedung Rektorat UNS, Selasa.
Ia mengatakan akan salah apabila mahasiswa meminta orang lain untuk mengikuti pilihan politiknya.
"Jadilah netral, jadikan pilihan itu untuk anda (mahasiswa, red) sendiri. Memang setiap orang dan termasuk mahasiswa mempunyai hak politik. Mereka sudah jadi pemilih, meski pemilih pemula. Oleh karena itu, di lapangan jangan tergoda, meskipun dia menjadi pendukung salah satu paslon," katanya.
Menurut dia ketika berada di lokasi KKN, mahasiswa harus fokus pada program kerja yang diusungnya.
"Jangan seperti pengalaman tahun lalu, KKN di daerah wisata kemudian tergoda untuk berwisata tetapi pulang tinggal jasadnya. Jangan terjadi, itu juga merepotkan kami," katanya.
Sementara itu, dikatakannya, jika mahasiswa terbukti melakukan kampanye di lokasi KKN maka akan ada sanksi, baik sanksi akademik maupun nonakademik.
"Ini kan lembaga yang punya aturan. Punya regulasi yang harus ditaati," katanya.
Pada periode ini, UNS memberangkatkan sebanyak 1.756 mahasiswa dan 80 dosen pembimbing lapangan. Untuk jumlah mahasiswa yang KKN di Pulau Jawa sebanyak 1.390 mahasiswa yang tersebar di 19 kabupaten, 26 kecamatan, dan 134 desa.
"Sedangkan 366 mahasiswa melaksanakan KKN di luar Jawa yang tersebar di 1 kabupaten, 16 kecamatan, dan 17 desa. Selain itu ada satu lokasi di luar negeri, yaitu Sabah, Malaysia," katanya.
"Ini sudah suasana pemilu, di lokasi KKN jangan ajak orang lain untuk mengikuti pilihan anda (mahasiswa, red)," katanya di depan ribuan mahasiswa pada Pelepasan Mahasiswa KKN Tematik Integratif Periode Januari-Februari 2019 di Halaman Gedung Rektorat UNS, Selasa.
Ia mengatakan akan salah apabila mahasiswa meminta orang lain untuk mengikuti pilihan politiknya.
"Jadilah netral, jadikan pilihan itu untuk anda (mahasiswa, red) sendiri. Memang setiap orang dan termasuk mahasiswa mempunyai hak politik. Mereka sudah jadi pemilih, meski pemilih pemula. Oleh karena itu, di lapangan jangan tergoda, meskipun dia menjadi pendukung salah satu paslon," katanya.
Menurut dia ketika berada di lokasi KKN, mahasiswa harus fokus pada program kerja yang diusungnya.
"Jangan seperti pengalaman tahun lalu, KKN di daerah wisata kemudian tergoda untuk berwisata tetapi pulang tinggal jasadnya. Jangan terjadi, itu juga merepotkan kami," katanya.
Sementara itu, dikatakannya, jika mahasiswa terbukti melakukan kampanye di lokasi KKN maka akan ada sanksi, baik sanksi akademik maupun nonakademik.
"Ini kan lembaga yang punya aturan. Punya regulasi yang harus ditaati," katanya.
Pada periode ini, UNS memberangkatkan sebanyak 1.756 mahasiswa dan 80 dosen pembimbing lapangan. Untuk jumlah mahasiswa yang KKN di Pulau Jawa sebanyak 1.390 mahasiswa yang tersebar di 19 kabupaten, 26 kecamatan, dan 134 desa.
"Sedangkan 366 mahasiswa melaksanakan KKN di luar Jawa yang tersebar di 1 kabupaten, 16 kecamatan, dan 17 desa. Selain itu ada satu lokasi di luar negeri, yaitu Sabah, Malaysia," katanya.