Semarang (Antaranews Jateng) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus memantapkan program Kampung KB bersama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Salah satu pemantapan Kampung KB, menurut Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal yakni dengan memanfaatkan anggaran dana alokasi khusus (DAK) yang berasal dari APBN, selain dukungan dari berbagai pihak karena ada pembiayaan yang berasal dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan mandiri.
"Saat ini sudah ada 11 ribu Kampung KB yang terbentuk di Indonesia dan 1.400 di antaranya berada di Jawa Tengah," kata Nofrijal.
Ia mengakui tahun ini ada pemotongan anggaran hingga Rp1,7 triliun atau 60 persen anggaran operasional karena bertepatan dengan tahun politik, namun ada pengganti dari DAK Rp2,6 triliun (sebanyak Rp1,9 triliun untuk kebutuhan fisik dan Rp700 miliar untuk kebutuhan bersifat fisik seperti pembangunan balai penyuluhan).
Kepala BKKBN Provinsi Jawa Tengah Wagino menambahkan bahwa capaian program Kampung KB di Jawa Tengah sudah teralisasi lebih dari 100 persen dari target 538 Kampung KB (setiap kabupaten dan kota sudah ada Kampung KB).
"Memang ada beberapa Kampung KB yang perlu dievaluasi karena banyak yang berlum dilengkapi dengan profil, sehingga di 2019 perlu dilakukan pemantapan Kampung KB untuk melengkapi profilnya," katanya.
Plt Kepala Dinas Perberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Sri Winarna menambahkan bahwa program Kampung KB di Jateng sudah berjalan dengan baik.
"Di Jateng satu-satunya yang sudah ada Peraturan Gubernur (Pergub) Kampung KB dan 2019 untuk pemantapan. Seluruh OPD akan bersama-sama 'mengeroyok' untuk pemantapan Kampung KB," katanya.
Salah satu pemantapan Kampung KB, menurut Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal yakni dengan memanfaatkan anggaran dana alokasi khusus (DAK) yang berasal dari APBN, selain dukungan dari berbagai pihak karena ada pembiayaan yang berasal dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan mandiri.
"Saat ini sudah ada 11 ribu Kampung KB yang terbentuk di Indonesia dan 1.400 di antaranya berada di Jawa Tengah," kata Nofrijal.
Ia mengakui tahun ini ada pemotongan anggaran hingga Rp1,7 triliun atau 60 persen anggaran operasional karena bertepatan dengan tahun politik, namun ada pengganti dari DAK Rp2,6 triliun (sebanyak Rp1,9 triliun untuk kebutuhan fisik dan Rp700 miliar untuk kebutuhan bersifat fisik seperti pembangunan balai penyuluhan).
Kepala BKKBN Provinsi Jawa Tengah Wagino menambahkan bahwa capaian program Kampung KB di Jawa Tengah sudah teralisasi lebih dari 100 persen dari target 538 Kampung KB (setiap kabupaten dan kota sudah ada Kampung KB).
"Memang ada beberapa Kampung KB yang perlu dievaluasi karena banyak yang berlum dilengkapi dengan profil, sehingga di 2019 perlu dilakukan pemantapan Kampung KB untuk melengkapi profilnya," katanya.
Plt Kepala Dinas Perberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Sri Winarna menambahkan bahwa program Kampung KB di Jateng sudah berjalan dengan baik.
"Di Jateng satu-satunya yang sudah ada Peraturan Gubernur (Pergub) Kampung KB dan 2019 untuk pemantapan. Seluruh OPD akan bersama-sama 'mengeroyok' untuk pemantapan Kampung KB," katanya.