Semarang (Antaranews Jateng) - Pengamat ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang F.X.Sugiyanto mengungkapkan pajak daerah yang berkontribusi terhadap PAD provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir hanya meningkat 2,61 persen.
"Kontribusi pajak daerah dalam kurun waktu 2013 hingga 2017 hanya mengalami kenaikan dari 81,78 persen menjadi 84,39 persen," kata guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undip Semarang itu di Semarang, Sabtu.
Ia menyebut komponen pajak daerah antara lain terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama, serta pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
Laju pertumbuhan PAD yang melambat, lanjut dia, berdampak pula terhadap gejala penurunan ruang fiskal daerah.
"Sampai saat ini, pajao daerah merupakan sumber utama PAD," katanya.
Selain PAD, kata dia, sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) juga menjadi salah satu penyebab menurunnya ruang fiskal daerah.
"Gejala penurunan ruang fiskal daerah provinsi Jawa Tengah dan kabupaten/ kota nampak jelas dari melambatnya pertumbuhan PAD dan besarnya Silpa," katanya.
Nilai Silpa yang cukup besar mengindikasikan terjadinya "Budgetary Slack" atau fenomena penganggaran yang lebih besar dari yang semestinya dibutuhkan.
"Apapun penyebab Silpa tetaplah, hal itu tetapkan merupqkqn kondisi yabg mencerminkan ketidakoptimalan penggunaan anggaran yang sesungguhnya menunjukkan adanya ruang untuk meningkatkan produktivitqw anggaran," katanya.
Sugiyanto juga menyoroti berbagai kasus korupsi yang melibatkan aparat pemerintahan di Jawa Tengah.
Menurut dia, berbagai kasus korupsi yang melibatkan aparat pemerintahan itu menjadi refleksi penting pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota, khususnya berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi perekonomian.
"Kontribusi pajak daerah dalam kurun waktu 2013 hingga 2017 hanya mengalami kenaikan dari 81,78 persen menjadi 84,39 persen," kata guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undip Semarang itu di Semarang, Sabtu.
Ia menyebut komponen pajak daerah antara lain terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama, serta pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
Laju pertumbuhan PAD yang melambat, lanjut dia, berdampak pula terhadap gejala penurunan ruang fiskal daerah.
"Sampai saat ini, pajao daerah merupakan sumber utama PAD," katanya.
Selain PAD, kata dia, sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) juga menjadi salah satu penyebab menurunnya ruang fiskal daerah.
"Gejala penurunan ruang fiskal daerah provinsi Jawa Tengah dan kabupaten/ kota nampak jelas dari melambatnya pertumbuhan PAD dan besarnya Silpa," katanya.
Nilai Silpa yang cukup besar mengindikasikan terjadinya "Budgetary Slack" atau fenomena penganggaran yang lebih besar dari yang semestinya dibutuhkan.
"Apapun penyebab Silpa tetaplah, hal itu tetapkan merupqkqn kondisi yabg mencerminkan ketidakoptimalan penggunaan anggaran yang sesungguhnya menunjukkan adanya ruang untuk meningkatkan produktivitqw anggaran," katanya.
Sugiyanto juga menyoroti berbagai kasus korupsi yang melibatkan aparat pemerintahan di Jawa Tengah.
Menurut dia, berbagai kasus korupsi yang melibatkan aparat pemerintahan itu menjadi refleksi penting pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota, khususnya berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi perekonomian.