Purwokerto (Antaranews Jateng) - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berperan strategis untuk meningkatkan perekonomian desa sehingga keberadaannya harus dioptimalkan, kata dosen komunikasi pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jenderal Soedirman, Adhi Iman Sulaiman.
"Menurut hasil riset di beberapa wilayah, kebijakan mendirikan BUMDes sangat bagus karena menunjukkan keseriusan pemerintah terhadap peningkatan ekonomi desa," katanya di Purwokerto, Sabtu.
Keberadaan BUMDes, kata dia, merupakan representasi keseriusan terhadap implementasi otonomi ekonomi desa, sehingga desa bisa semakin berdaya, bisa semakin maju, dan pada akhirnya bisa menyejahterakan masyarakat setempat.
Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan oleh pengelola BUMDes dan pihak terkait lainnya.
"Pelaksanaan operasional BUMDes harus memperhatikan penguatan manajemen, pengelolaan SDM, administrasi keuangan hingga manajemen organisasinya," katanya.
Selain itu, kata dia, pemerintah dan pengelola BUMDes harus membuat program pemberdayaan yang komprehensif dan berkelanjutan.
"Program pemberdayaan yang komprehensif dan berkelanjutan, misalkan, selain melakukan penyuluhan, pelatihan, juga melakukan program pendampingan, dan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan," katanya.
BUMDes, kata dia, harus memetakan potensi, permasalahan, dan juga kebutuhan yang terdapat di lingkungan sekitarnya.
"Dari situ bisa dibuat program pemberdayaan yang tepat, misalkan desanya memiliki potensi agrowisata, maka fokus kepada hal itu dan buat program pemberdayaan yang strategis, atau buat program kemitraan," katanya.
Selama ini, kata dia, hambatan dalam program pemberdayaan adalah kurang optimalnya pendampingan dari para pihak terkait.
"Misalkan, pada suatu daerah yang memiliki potensi tanaman stroberi, pendampingan jangan hanya sampai bagaimana membuat sirup, membuat selai dari stroberi, tapi terus dampingi sampai akhir, misalkan sampai pemasaran dan lain sebagainya sehingga berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan untuk mewujudkan hal itu, kata dia, memerlukan integrasi antarpemangku kepentingan," katanya.
"Menurut hasil riset di beberapa wilayah, kebijakan mendirikan BUMDes sangat bagus karena menunjukkan keseriusan pemerintah terhadap peningkatan ekonomi desa," katanya di Purwokerto, Sabtu.
Keberadaan BUMDes, kata dia, merupakan representasi keseriusan terhadap implementasi otonomi ekonomi desa, sehingga desa bisa semakin berdaya, bisa semakin maju, dan pada akhirnya bisa menyejahterakan masyarakat setempat.
Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan oleh pengelola BUMDes dan pihak terkait lainnya.
"Pelaksanaan operasional BUMDes harus memperhatikan penguatan manajemen, pengelolaan SDM, administrasi keuangan hingga manajemen organisasinya," katanya.
Selain itu, kata dia, pemerintah dan pengelola BUMDes harus membuat program pemberdayaan yang komprehensif dan berkelanjutan.
"Program pemberdayaan yang komprehensif dan berkelanjutan, misalkan, selain melakukan penyuluhan, pelatihan, juga melakukan program pendampingan, dan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan," katanya.
BUMDes, kata dia, harus memetakan potensi, permasalahan, dan juga kebutuhan yang terdapat di lingkungan sekitarnya.
"Dari situ bisa dibuat program pemberdayaan yang tepat, misalkan desanya memiliki potensi agrowisata, maka fokus kepada hal itu dan buat program pemberdayaan yang strategis, atau buat program kemitraan," katanya.
Selama ini, kata dia, hambatan dalam program pemberdayaan adalah kurang optimalnya pendampingan dari para pihak terkait.
"Misalkan, pada suatu daerah yang memiliki potensi tanaman stroberi, pendampingan jangan hanya sampai bagaimana membuat sirup, membuat selai dari stroberi, tapi terus dampingi sampai akhir, misalkan sampai pemasaran dan lain sebagainya sehingga berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan untuk mewujudkan hal itu, kata dia, memerlukan integrasi antarpemangku kepentingan," katanya.