Purwokerto (Antaranews Jateng) - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dinpertan-KP) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menjamin ketersediaan pupuk pada musim tanam pertama tahun 2018/2019 dalam posisi aman, kata Kepala Dinpertan-KP Kabupaten Banyumas Widarso.
"Kalau dari sisi jumlah tidak ada masalah karena itu sudah sesuai dengan pengajuan alokasi dari provinsi," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis.
Bahkan, kata dia, pihaknya akan mengajukan pengurangan alokasi pupuk urea untuk tahun 2019 karena tidak terserap secara maksimal.
Alokasi pupuk urea untuk Kabupaten Banyumas pada tahun 2018 mencapai kisaran 22.000 ton.
"Berdasarkan evaluasi, pupuk urea hanya terserap sekitar 90 persen (sekitar 19.800 ton, red.). Kelebihan alokasi pupuk urea tersebut akan dikembalikan ke provinsi dan nanti provinsi yang akan mengatur ulang," jelasnya.
Menurut dia, berkurangnya penyerapan pupuk urea disebabkan dalam penyediaannya menggunakan dosis maksimal, sedangkan kondisi tanah di setiap wilayah tidak selalu sama sehingga ketika tanahnya sudah subur, petani mengurangi dosis penggunaan urea.
"Jika ureanya terlalu banyak, tanamannya bisa roboh. Belajar dari pengalaman itu, petani yang biasanya memakai urea sebanyak 250-300 kilogram, dikurangi menjadi separuhnya," kata Widarso.
Dengan demikian berdasarkan evaluasi hingga akhir tahun, kata dia, penyerapan terhadap pupuk urea hanya mencapai kisaran 90 persen dari total alokasi yang sebesar 22.000 ton.
Menurut dia, kondisi tersebut sebenarnya selalu terjadi dari tahun ke tahun dan secara kebetulan, besaran alokasi pupuk urea setiap tahunnya selalu sama atau tidak pernah dikurangi.
"Memang, pemerintah kabupaten/kota setiap menjelang akhir tahun diharapkan untuk bisa menyesuaikan. Kalau yang kurang ya menambah, sedangkan yang merasa lebih ya direalokasi ke kabupaten/kota lain," katanya.
Selain karena berkurangnya penggunaan pupuk urea, kata dia, kondisi tersebut juga dipengaruhi berkembangnya pertanian organik di Kabupaten Banyumas meskipun luasan sawahnya masih relatif kecil karena baru mencapai kisaran 16.000 hektare atau 5 persen dari total luas sawah di Kabupaten Banyumas yang mencapai 32.000 hektare.
Menurut dia, pertanian organik tersebut banyak dikembangkan di daerah-daerah yang sumber airnya tidak menggunakan irigasi teknis seperti di wilayah sabuk Gunung Slamet maupun di perbukitan Kecamatan Banyumas.
Lebih lanjut, Widarso memperkirakan alokasi pupuk untuk Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 mengalami perubahan karena pemerintah pusat akan mengeluarkan data luas area pertanian termasuk luas sawah yang dimungkinkan menjadi dasar untuk menentukan alokasi pupuk bersubsidi bagi setiap kabupaten/kota.
"Dengan demikian, luasan sawah di Kabupaten Banyumas akan berubah, bisa berkurang dan bisa juga bertambah. Ini karena pendataannnya menggunakan citra satelit sehingga luasan sawah di daerah pelosok yang semula tidak terpantau, karena menggunakan satelit bisa terbaca," katanya.
"Kalau dari sisi jumlah tidak ada masalah karena itu sudah sesuai dengan pengajuan alokasi dari provinsi," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis.
Bahkan, kata dia, pihaknya akan mengajukan pengurangan alokasi pupuk urea untuk tahun 2019 karena tidak terserap secara maksimal.
Alokasi pupuk urea untuk Kabupaten Banyumas pada tahun 2018 mencapai kisaran 22.000 ton.
"Berdasarkan evaluasi, pupuk urea hanya terserap sekitar 90 persen (sekitar 19.800 ton, red.). Kelebihan alokasi pupuk urea tersebut akan dikembalikan ke provinsi dan nanti provinsi yang akan mengatur ulang," jelasnya.
Menurut dia, berkurangnya penyerapan pupuk urea disebabkan dalam penyediaannya menggunakan dosis maksimal, sedangkan kondisi tanah di setiap wilayah tidak selalu sama sehingga ketika tanahnya sudah subur, petani mengurangi dosis penggunaan urea.
"Jika ureanya terlalu banyak, tanamannya bisa roboh. Belajar dari pengalaman itu, petani yang biasanya memakai urea sebanyak 250-300 kilogram, dikurangi menjadi separuhnya," kata Widarso.
Dengan demikian berdasarkan evaluasi hingga akhir tahun, kata dia, penyerapan terhadap pupuk urea hanya mencapai kisaran 90 persen dari total alokasi yang sebesar 22.000 ton.
Menurut dia, kondisi tersebut sebenarnya selalu terjadi dari tahun ke tahun dan secara kebetulan, besaran alokasi pupuk urea setiap tahunnya selalu sama atau tidak pernah dikurangi.
"Memang, pemerintah kabupaten/kota setiap menjelang akhir tahun diharapkan untuk bisa menyesuaikan. Kalau yang kurang ya menambah, sedangkan yang merasa lebih ya direalokasi ke kabupaten/kota lain," katanya.
Selain karena berkurangnya penggunaan pupuk urea, kata dia, kondisi tersebut juga dipengaruhi berkembangnya pertanian organik di Kabupaten Banyumas meskipun luasan sawahnya masih relatif kecil karena baru mencapai kisaran 16.000 hektare atau 5 persen dari total luas sawah di Kabupaten Banyumas yang mencapai 32.000 hektare.
Menurut dia, pertanian organik tersebut banyak dikembangkan di daerah-daerah yang sumber airnya tidak menggunakan irigasi teknis seperti di wilayah sabuk Gunung Slamet maupun di perbukitan Kecamatan Banyumas.
Lebih lanjut, Widarso memperkirakan alokasi pupuk untuk Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 mengalami perubahan karena pemerintah pusat akan mengeluarkan data luas area pertanian termasuk luas sawah yang dimungkinkan menjadi dasar untuk menentukan alokasi pupuk bersubsidi bagi setiap kabupaten/kota.
"Dengan demikian, luasan sawah di Kabupaten Banyumas akan berubah, bisa berkurang dan bisa juga bertambah. Ini karena pendataannnya menggunakan citra satelit sehingga luasan sawah di daerah pelosok yang semula tidak terpantau, karena menggunakan satelit bisa terbaca," katanya.