Semarang (Antaranews Jateng) - Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Juliari Batubara menilai poster "Raja Jokowi" yang sempat beredar di wilayah Jawa Tengah sebagai bentuk kampanye hitam terhadap politikus PDIP tersebut.
"Kalau menurut saya sudah masuk kategori 'black campaign', karena Jokowi dicitrakan sebagai seorang raja, seoranf feodal," kata Juliari usai Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan bersama para pekerja seni di Ungaran, Kabupaten Semarang, Kamis.
Politikus PDIP ini justru mengungkapkan bahwa sosok Joko Widodo yang sangat berkebalikan dengan apa yang dicitrakan dalam poster tersebut.
"Jokowi sangat jauh sekali dari sifat seperti itu," kata anggota Komisi VI DPR ini.
Wakil Bendaharan DPP PDIP ini mengatakan pengurus pusat telah menginstruksikan kepada pengurus dan kader di daerah untuk mencopot poster yang sangat tidak populis tersebut.
Adapun oknum yang memasang, lanjut dia, juga sudah mulai terindikasi siapa pelaku.
Namun, Juliari belum bisa mengungkapkan siapa pihak dibalik dugaan kampanye hitam tersebut.
"Secara pencitraan ini akan merugikan," tambahnya.
Meski demikian, ia meyakini keberadaan poster tersebut tidak akan menyebabkan citra Presiden Joko Widodo ternodai, khususnya di wilayah Jawa Tengah.
"Kalau menurut saya sudah masuk kategori 'black campaign', karena Jokowi dicitrakan sebagai seorang raja, seoranf feodal," kata Juliari usai Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan bersama para pekerja seni di Ungaran, Kabupaten Semarang, Kamis.
Politikus PDIP ini justru mengungkapkan bahwa sosok Joko Widodo yang sangat berkebalikan dengan apa yang dicitrakan dalam poster tersebut.
"Jokowi sangat jauh sekali dari sifat seperti itu," kata anggota Komisi VI DPR ini.
Wakil Bendaharan DPP PDIP ini mengatakan pengurus pusat telah menginstruksikan kepada pengurus dan kader di daerah untuk mencopot poster yang sangat tidak populis tersebut.
Adapun oknum yang memasang, lanjut dia, juga sudah mulai terindikasi siapa pelaku.
Namun, Juliari belum bisa mengungkapkan siapa pihak dibalik dugaan kampanye hitam tersebut.
"Secara pencitraan ini akan merugikan," tambahnya.
Meski demikian, ia meyakini keberadaan poster tersebut tidak akan menyebabkan citra Presiden Joko Widodo ternodai, khususnya di wilayah Jawa Tengah.