Solo (Antaranews Jateng) Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menerma penghargaan Muhammadiyah Award dalam acara puncak peringatan Milad ke-106 Muhammadiyah yang digelar di Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah, Minggu malam.
Penyerahan Muhammadiyah Award kepada Wapres Jusuf Kalla tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, dan disaksikan ribuan para tamu undangan yang hadir di bangunan bersejarah Pura Mangkunegaran.
Menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, penghargaan Muhammadiyah Award untuk Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebagai tanda terima kasih dan penghormatan PP Muhammadiyah kepada beliau sebagai tokoh bangsa yang sangat berperan penting dan penuh pengabdian dalam menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian serta kemanusiaan.
JK dinilai memiliki kedekatan dengan tokoh dan warga Muhammadiyah serta banyak membantu dan bekerja sama dengan Muhammadiyah dalam menyelesaikan masalah organisasi, umat, dan bangsa.
Haedar Nashir mengatakan pada peringatan Milad 106 Muhammadiyah yang digelar di Pura Mangkunegaran, Surakarta dengan tujuan sebagai ajang konsolidasi sebelum diselenggarakannya Muktamar Muhammadiyah ke-48, pada 2020. Sedangkan Pura Mangkunegaran dipilih sebagai tempat acara, selain karena representatif dan juga karena nilai historis Pura Mangkunegaran sebagai pusat peradaban Islam juga karena hubungannya dengan Muhammadiyah.
Pada 1985, Pura Mangkunegaran menjadi tempat Pembukaan Muktamar. Saat Muktamar Surakarta, Muhammadiyah menerima dan menetapkan Pancasila sebagai asas organisasi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.
Milad kali ini mengangkat tema "Ta'awun untuk Negeri". Alasan diangkat tema itu, karena belakangan ini, Indonesia tengah diuji oleh banyak musibah bencana alam, persoalan keumatan dan kebangsaan.
Oleh karena itu, melalui milad ke 106 ini, Pimpinan Pusat Muhammadiyah berkeinginan untuk menggelorakan semangat tolong menolong, kerja sama, dan membangun kebersamaan di tubuh umat dan bangsa agar Indonesia negeri tercinta ini menjadi negeri yang "baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur".
Muhammadiyah dalam konteks keumatan dan kebangsaan, bahkan dalam konteks kemanusiaan universal terus menggelorakan praksis Islam, yakni nilai-nilai Islam yang mewujudkan dalam program-program kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan usaha-usaha pemberdayaan yang benar-benar membawa pada perubahan.
Haedar mengatakan Muhammadiyah mempunyai komitmen untuk terus membantu korban bencana yang terjadi di beberapa daerah. Seperti di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng).
Haedar berpesan agar semua tergerak untuk peduli, berbagi untuk meringankan beban para korban. Agar masyarakat di daerah yang menjadi korban bencana bisa segera bangkit dan bisa beraktivitas seperti sedia kala.
Pada kesempatan Milad 106 ini, Muhammadiyah juga meluncurkan penanggulangan bencana dalam proses akselerasi.
Milad Muhammadiyah di Solo tersebut selain dihadiri ribuan warga Muhammadyah, juga para tamu undangan dan pejabat negara seperti Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri Agraria dan Tata ruang Sofyan Djalil, Menkominfo Rudiyantara, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Ketua KPU Arief Budiman, dan sejumlah anggota DPR RI.
Penyerahan Muhammadiyah Award kepada Wapres Jusuf Kalla tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, dan disaksikan ribuan para tamu undangan yang hadir di bangunan bersejarah Pura Mangkunegaran.
Menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, penghargaan Muhammadiyah Award untuk Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebagai tanda terima kasih dan penghormatan PP Muhammadiyah kepada beliau sebagai tokoh bangsa yang sangat berperan penting dan penuh pengabdian dalam menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian serta kemanusiaan.
JK dinilai memiliki kedekatan dengan tokoh dan warga Muhammadiyah serta banyak membantu dan bekerja sama dengan Muhammadiyah dalam menyelesaikan masalah organisasi, umat, dan bangsa.
Haedar Nashir mengatakan pada peringatan Milad 106 Muhammadiyah yang digelar di Pura Mangkunegaran, Surakarta dengan tujuan sebagai ajang konsolidasi sebelum diselenggarakannya Muktamar Muhammadiyah ke-48, pada 2020. Sedangkan Pura Mangkunegaran dipilih sebagai tempat acara, selain karena representatif dan juga karena nilai historis Pura Mangkunegaran sebagai pusat peradaban Islam juga karena hubungannya dengan Muhammadiyah.
Pada 1985, Pura Mangkunegaran menjadi tempat Pembukaan Muktamar. Saat Muktamar Surakarta, Muhammadiyah menerima dan menetapkan Pancasila sebagai asas organisasi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.
Milad kali ini mengangkat tema "Ta'awun untuk Negeri". Alasan diangkat tema itu, karena belakangan ini, Indonesia tengah diuji oleh banyak musibah bencana alam, persoalan keumatan dan kebangsaan.
Oleh karena itu, melalui milad ke 106 ini, Pimpinan Pusat Muhammadiyah berkeinginan untuk menggelorakan semangat tolong menolong, kerja sama, dan membangun kebersamaan di tubuh umat dan bangsa agar Indonesia negeri tercinta ini menjadi negeri yang "baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur".
Muhammadiyah dalam konteks keumatan dan kebangsaan, bahkan dalam konteks kemanusiaan universal terus menggelorakan praksis Islam, yakni nilai-nilai Islam yang mewujudkan dalam program-program kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan usaha-usaha pemberdayaan yang benar-benar membawa pada perubahan.
Haedar mengatakan Muhammadiyah mempunyai komitmen untuk terus membantu korban bencana yang terjadi di beberapa daerah. Seperti di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng).
Haedar berpesan agar semua tergerak untuk peduli, berbagi untuk meringankan beban para korban. Agar masyarakat di daerah yang menjadi korban bencana bisa segera bangkit dan bisa beraktivitas seperti sedia kala.
Pada kesempatan Milad 106 ini, Muhammadiyah juga meluncurkan penanggulangan bencana dalam proses akselerasi.
Milad Muhammadiyah di Solo tersebut selain dihadiri ribuan warga Muhammadyah, juga para tamu undangan dan pejabat negara seperti Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri Agraria dan Tata ruang Sofyan Djalil, Menkominfo Rudiyantara, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Ketua KPU Arief Budiman, dan sejumlah anggota DPR RI.