Kudus (Antaranews Jateng) - DPRD Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mendorong Pemerintah Kabupaten Kudus untuk menyiapkan strategi guna mengurangi ketergantungan struktur APBD Kudus terhadap pemerintah atasan, kata anggota Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kudus Sudjarwo.
"Dari sisi pendapatan daerah ternyata Pendapan Asli Daerah (PAD) Kudus hanya berkonstribusi sebesar 18,89 persen dari total pendapatan APBD Kabupaten Kudus, sehingga ketergantungan struktur APBD kepada pemerintah atasan masih sangat tinggi. Hal ini, tentunya harus dicarikan solusi agar bisa dikurangi," ujarnya saat Rapat Paripurna DPRD Kudus dengan agena menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan APBD Kabupaten Kudus, Jumat.
Ia berharap pemerintah daerah hendaknya mempunyai strategi dan perencanaan ke depan sehingga tingkat ketergantungan kepada pemerintah atasan tidak begitu tinggi.
Pada kesempatan tersebut, Fraksi Partai Nasdem juga mempertanyakan penurunan target pendapatan tahun 2019.
Di dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019, pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-Lain PAD yang sah ditargetkan sebesar Rp1,71 triliun mengalami penurunan sebesar 14,99 persen dari tahun anggaran 2018.
Ia juga mempertanyakan target PAD meningkat sebesar 4,34 persen atau sebesar Rp323,75 miliar apakah realistis, sementara dalam nota pengantar disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten Kudus ditahun 2019 mengalami penurunan.
Terhadap dana perimbangan yang mengalami penurunan sebesar 20 persen dari tahun sebelumnya yang disebabkan belum dialokasikannya Dana Alokasi Umum (DAU) karena menunggu perpres tentang rincian APBN tahun 2019, diharapkan pemerintah mempunyai startegi dalam mensiasati dan merencanakan penganggarannya sehingga tidak menimbulkan implikasi hukum di kemudian hari.
Juru bicara Fraksi PDIP DPRD Kudus Hadi Sucahyono juga menyoroti soal tingginya ketergantungan Pemkab Kudus terhadap APBN.
"Tentunya perlu dilakukan pencermatan, termasuk upaya memaksimalkan pendapatan asli daerah dari pajak maupun retribusi," ujarnya.
Kesadaran wajib pajak, katanya, masih rendah sehingga perlu diberikan pemahaman agar kesadarannya membayar pajak maupun retribusi semakin meningkat karena dana yang terkumpul juga digunakan untuk mendukung pembangunan di daerah.
Ia juga mengingatkan terkait belanja hibah yang begitu besar, jangan sampai mengabaikan kewajiban utama dalam pembangunan.
Sementara dari juru bicara Fraksi PKB DPRD Kudus Sutejo menyoroti soal program bedah rumah yang masih diharapkan masyarakat.
"Jumlah rumah tidak layak huni masih banyak sehingga program tersebut perlu dilanjutkan dengan nilai bantuan yang perlu ditingkatkan," ujarnya.
"Dari sisi pendapatan daerah ternyata Pendapan Asli Daerah (PAD) Kudus hanya berkonstribusi sebesar 18,89 persen dari total pendapatan APBD Kabupaten Kudus, sehingga ketergantungan struktur APBD kepada pemerintah atasan masih sangat tinggi. Hal ini, tentunya harus dicarikan solusi agar bisa dikurangi," ujarnya saat Rapat Paripurna DPRD Kudus dengan agena menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan APBD Kabupaten Kudus, Jumat.
Ia berharap pemerintah daerah hendaknya mempunyai strategi dan perencanaan ke depan sehingga tingkat ketergantungan kepada pemerintah atasan tidak begitu tinggi.
Pada kesempatan tersebut, Fraksi Partai Nasdem juga mempertanyakan penurunan target pendapatan tahun 2019.
Di dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019, pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-Lain PAD yang sah ditargetkan sebesar Rp1,71 triliun mengalami penurunan sebesar 14,99 persen dari tahun anggaran 2018.
Ia juga mempertanyakan target PAD meningkat sebesar 4,34 persen atau sebesar Rp323,75 miliar apakah realistis, sementara dalam nota pengantar disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten Kudus ditahun 2019 mengalami penurunan.
Terhadap dana perimbangan yang mengalami penurunan sebesar 20 persen dari tahun sebelumnya yang disebabkan belum dialokasikannya Dana Alokasi Umum (DAU) karena menunggu perpres tentang rincian APBN tahun 2019, diharapkan pemerintah mempunyai startegi dalam mensiasati dan merencanakan penganggarannya sehingga tidak menimbulkan implikasi hukum di kemudian hari.
Juru bicara Fraksi PDIP DPRD Kudus Hadi Sucahyono juga menyoroti soal tingginya ketergantungan Pemkab Kudus terhadap APBN.
"Tentunya perlu dilakukan pencermatan, termasuk upaya memaksimalkan pendapatan asli daerah dari pajak maupun retribusi," ujarnya.
Kesadaran wajib pajak, katanya, masih rendah sehingga perlu diberikan pemahaman agar kesadarannya membayar pajak maupun retribusi semakin meningkat karena dana yang terkumpul juga digunakan untuk mendukung pembangunan di daerah.
Ia juga mengingatkan terkait belanja hibah yang begitu besar, jangan sampai mengabaikan kewajiban utama dalam pembangunan.
Sementara dari juru bicara Fraksi PKB DPRD Kudus Sutejo menyoroti soal program bedah rumah yang masih diharapkan masyarakat.
"Jumlah rumah tidak layak huni masih banyak sehingga program tersebut perlu dilanjutkan dengan nilai bantuan yang perlu ditingkatkan," ujarnya.