Pekalongan (Antaranews Jateng) - Peneliti Lembaga Kemitraan/Patnership Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Lenny Hidayat mengatakan perlu adanya serangkaian pembenahan dan pengetahuan komprehensip untuk menjadikan Kota Pekalongan siap menghadapi dampak perubahan iklim.
"Kota Pekalongan sebagai salah salah satu wilayah pilot implementasi program adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan oleh Bappenas seharusnya memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup komprehensif terkait perubahan iklim," katanya di Pekalongan, Sabtu.
Menurut dia, berdasar hasil survei persepsi penelitian kemitraan, menunjukan baik pejabat politik, birokrasi maupun masyarakat belum memiliki pengetahuan yang cukup atau masih minim terkait perubahan iklim, meski secara dampak mereka telah merasakan.
"Oleh karena, perlu ada upaya sungguh-sungguh dari berbagai elemen di Kota Pekalongan untuk menyikapi masalah itu," katanya.
Ia mengatakan lembaga kemitraan/patnership ini telah melakukan penelitian terkait dampak perubahan iklim pada empat daerah yaitu Kota Pekalongan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Pulang Pisau (Kalimantan Tengah), dan Donggala (Sulawesi Tengah).
Sebanyak empat kabupaten/kota yang dijadikan wilayah penelitian tersebut, kata dia, wilayah Kota Pekalongan mendapatkan predikat terbaik dalam penelitian tata kelola perubahan iklim.
"Kinerja aktor tata kelola pemerintahan Kota Pekalongan seperti pejabat politik, birokrasi, masyarakat sipil maupun ekonomi relatif lebih baik dari kinerja aktor lain pada tiga wilayah penelitian. Namun jika melihat skor yang diperoleh, hanya memperoleh nilai 5,37 dari skala pengukuran 1 hingga 10," katanya.
Ia menambahkan Pemerintah Kota Pekalongan perlu penanganan lebih komprehensif dalam menanggulangi yang ditimbulkan akibat rob seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan isu terkait perempuan.
"Kota Pekalongan sebagai salah salah satu wilayah pilot implementasi program adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan oleh Bappenas seharusnya memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup komprehensif terkait perubahan iklim," katanya di Pekalongan, Sabtu.
Menurut dia, berdasar hasil survei persepsi penelitian kemitraan, menunjukan baik pejabat politik, birokrasi maupun masyarakat belum memiliki pengetahuan yang cukup atau masih minim terkait perubahan iklim, meski secara dampak mereka telah merasakan.
"Oleh karena, perlu ada upaya sungguh-sungguh dari berbagai elemen di Kota Pekalongan untuk menyikapi masalah itu," katanya.
Ia mengatakan lembaga kemitraan/patnership ini telah melakukan penelitian terkait dampak perubahan iklim pada empat daerah yaitu Kota Pekalongan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Pulang Pisau (Kalimantan Tengah), dan Donggala (Sulawesi Tengah).
Sebanyak empat kabupaten/kota yang dijadikan wilayah penelitian tersebut, kata dia, wilayah Kota Pekalongan mendapatkan predikat terbaik dalam penelitian tata kelola perubahan iklim.
"Kinerja aktor tata kelola pemerintahan Kota Pekalongan seperti pejabat politik, birokrasi, masyarakat sipil maupun ekonomi relatif lebih baik dari kinerja aktor lain pada tiga wilayah penelitian. Namun jika melihat skor yang diperoleh, hanya memperoleh nilai 5,37 dari skala pengukuran 1 hingga 10," katanya.
Ia menambahkan Pemerintah Kota Pekalongan perlu penanganan lebih komprehensif dalam menanggulangi yang ditimbulkan akibat rob seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan isu terkait perempuan.