Semarang (Antaranews Jateng) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diminta melakukan sertifikasi aset dengan jelas sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Sertifikasi aset ini yang harus ditempuh biar semua jelas keberadaan maupun statusnya, baik aset yang dikelola organisasi perangkat daerah, maupun instansi khusus yang mengelola aset daerah," kata anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Hasan Asyari di Semarang, Kamis.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menilai jika pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah masih kurang maksimal, bahkan PAD yang didapat, mayoritas berasal dari pajak kendaraan bermotor serta aset yang ada belum sepenuhnya bersertifikat.
Ia menyebutkan, langkah selanjutnya setelah sertifikasi aset adalah pemetaan aset berdasarkan letak dan fungsinya agar aset yang dimaksud memiliki manfaat yang maksimal, baik dikelola sendiri oleh Pemprov Jateng maupun kerja sama badan usaha milik daerah, dan swasta murni.
Kendati demikian, lanjut dia, semua harus dilakukan dengan perencanaan proyeksi, baik itu proyeksi peruntukan aset yang ada maupun hasil yang akan diperoleh.
"Tentu dalam hal ini tidak boleh asal-asalan, butuh analisis yang matang. Jangan sampai potensinya miliaran, kemudian hasilnya hanya puluhan juta," ujar pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPW PKB Jateng ini.
Selain itu, dalam penataan maupun optimalisasi aset juga dibutuhkan profesionalisme dari tajperencanaan, pengelolaan, maupun sumber daya manusia yang ada.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono saat dikonfirmasi terpisah mengungkapkan bahwa pihaknya terus mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset yang dimiliki dan tersebar di sejumlah kabupaten/kota, guna meningkatkan PAD.
"Saat ini upaya optimalisasi pemanfaatan aset dilakukan melalui kerja sama antara kami dengan kalangan legislatif dan perguruan tinggi," katanya
"Sertifikasi aset ini yang harus ditempuh biar semua jelas keberadaan maupun statusnya, baik aset yang dikelola organisasi perangkat daerah, maupun instansi khusus yang mengelola aset daerah," kata anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Hasan Asyari di Semarang, Kamis.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menilai jika pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah masih kurang maksimal, bahkan PAD yang didapat, mayoritas berasal dari pajak kendaraan bermotor serta aset yang ada belum sepenuhnya bersertifikat.
Ia menyebutkan, langkah selanjutnya setelah sertifikasi aset adalah pemetaan aset berdasarkan letak dan fungsinya agar aset yang dimaksud memiliki manfaat yang maksimal, baik dikelola sendiri oleh Pemprov Jateng maupun kerja sama badan usaha milik daerah, dan swasta murni.
Kendati demikian, lanjut dia, semua harus dilakukan dengan perencanaan proyeksi, baik itu proyeksi peruntukan aset yang ada maupun hasil yang akan diperoleh.
"Tentu dalam hal ini tidak boleh asal-asalan, butuh analisis yang matang. Jangan sampai potensinya miliaran, kemudian hasilnya hanya puluhan juta," ujar pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPW PKB Jateng ini.
Selain itu, dalam penataan maupun optimalisasi aset juga dibutuhkan profesionalisme dari tajperencanaan, pengelolaan, maupun sumber daya manusia yang ada.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono saat dikonfirmasi terpisah mengungkapkan bahwa pihaknya terus mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset yang dimiliki dan tersebar di sejumlah kabupaten/kota, guna meningkatkan PAD.
"Saat ini upaya optimalisasi pemanfaatan aset dilakukan melalui kerja sama antara kami dengan kalangan legislatif dan perguruan tinggi," katanya