Pekalongan (Antaranews Jateng) - Badan Penyelengara Jaminan Sosial menyelenggarakan kegiatan "Focus Group Discussion (FGD) Komite Pengawas Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi (KPMRTI) Tata Kelola Manajemen Resiko" untuk mengidentifikasi dan mengukur resiko guna melihat risiko terhadap kinerja perusahaan.
Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Aditya Warman di Pekalongan, Rabu, mengatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan sebagai organisasi masa depan harus mempunyai intuisi atau kemampuan melihat resiko.
"Oleh karena, melalui kegiatan ini kami ingin menemukan inisiatif apa yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan di tingkat cabang ketika melayani peserta," katanya.
Ia mencontohkan apabila ada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengajukan klaim jaminan kematian maka Kepala Cabang BPJS Ketengakerjaan harus memiliki langkah-langkah antisipasi untuk mengatasi hambatan yang kemungkinan terjadi pada proses pencairan klaim tersebut.
"Kami minta jangan sampai (Kepala Cabang BPJS) tidak mempunyai antisipasi dalam menghadapi permasalahan yang bisa menghambat pelayanan. Kami ingin memotret bagaimana kesiapan organisasi kalau terjadi risiko di luar kontrol," katanya.
Menurut dia, ada tiga hal yang harus diperhatikan pada masing-masing Kepala Cabang BPJS untuk meningkatkan pelayanan dan resiko yang menghambat pelayanan yaitu manajemen kebijakan, sumber daya manusia (SDM), dan teknologi informasi yang mumpuni.
"Bayangkan saja ketika teknologi terganggu maka pelayanan di 320 cabang akan berhenti. Makanya, kami kelola dengan baik pada tiga hal tersebut agar mencapai organisasi dengan pelayanan excellent," katanya.
Selain itu, kata Aditya, maka pekerja atau peserta juga merasa aman dan nyaman mendapat pelayanan dari BPJS Ketenagakerjaan.
Asisten Deputi Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jateng-DIY Helmi Setiani mengatakan pada sejumlah kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan memiliki kanal-kanal pengaduan yang bertujuan untuk mempercepat pelayanan.
"Kalau ada keluhan (peserta) maka langsung dapat ditindaklanjuti," kata Helmi.
Kepala Kantor Cabang BPJS TK Cabang Pekalongan Wiwik Septi Herawati mengatakan bahwa cabang BPJS Ketenagakerjaan selalu menjalankan kebijakan pusat dengan sebaik-baiknya.
"Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan sudah melakukan pendekatan pada semua pihak. Alkhamdulliah sudah terjadi sinergi dengan pekerja, pengusaha, serta pemerintah daerah," katanya.
Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Aditya Warman di Pekalongan, Rabu, mengatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan sebagai organisasi masa depan harus mempunyai intuisi atau kemampuan melihat resiko.
"Oleh karena, melalui kegiatan ini kami ingin menemukan inisiatif apa yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan di tingkat cabang ketika melayani peserta," katanya.
Ia mencontohkan apabila ada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengajukan klaim jaminan kematian maka Kepala Cabang BPJS Ketengakerjaan harus memiliki langkah-langkah antisipasi untuk mengatasi hambatan yang kemungkinan terjadi pada proses pencairan klaim tersebut.
"Kami minta jangan sampai (Kepala Cabang BPJS) tidak mempunyai antisipasi dalam menghadapi permasalahan yang bisa menghambat pelayanan. Kami ingin memotret bagaimana kesiapan organisasi kalau terjadi risiko di luar kontrol," katanya.
Menurut dia, ada tiga hal yang harus diperhatikan pada masing-masing Kepala Cabang BPJS untuk meningkatkan pelayanan dan resiko yang menghambat pelayanan yaitu manajemen kebijakan, sumber daya manusia (SDM), dan teknologi informasi yang mumpuni.
"Bayangkan saja ketika teknologi terganggu maka pelayanan di 320 cabang akan berhenti. Makanya, kami kelola dengan baik pada tiga hal tersebut agar mencapai organisasi dengan pelayanan excellent," katanya.
Selain itu, kata Aditya, maka pekerja atau peserta juga merasa aman dan nyaman mendapat pelayanan dari BPJS Ketenagakerjaan.
Asisten Deputi Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jateng-DIY Helmi Setiani mengatakan pada sejumlah kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan memiliki kanal-kanal pengaduan yang bertujuan untuk mempercepat pelayanan.
"Kalau ada keluhan (peserta) maka langsung dapat ditindaklanjuti," kata Helmi.
Kepala Kantor Cabang BPJS TK Cabang Pekalongan Wiwik Septi Herawati mengatakan bahwa cabang BPJS Ketenagakerjaan selalu menjalankan kebijakan pusat dengan sebaik-baiknya.
"Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan sudah melakukan pendekatan pada semua pihak. Alkhamdulliah sudah terjadi sinergi dengan pekerja, pengusaha, serta pemerintah daerah," katanya.