Sukoharjo (Antaranews Jateng) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berupaya meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjalankan Konsolidasi Perencanaan (Koren) II Program dan Anggaran Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tahun Anggaran 2018.
"Dengan adanya penurunan anggaran sebesar Rp1,7 triliun untuk tahun 2019, kami berupaya menguatkan kerja sama dengan pemda," kata Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal pada pembukaan Koren II di Hotel Best Western Solobaru, Kabupaten Sukoharjo, Senin petang.
Adapun, terhadap penurunan anggaran tersebut dari Rp5,4 triliun di tahun ini. ia mengatakan, pihaknya berupaya memahami kondisi keuangan negara.
"Oleh karena itu, dengan kerja sama pemda harapannya ada pembiayaan dengan dana APBD," katanya.
Pihaknya juga mengaku telah memperoleh lampu hijau dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia memanfaatkan dana desa untuk kepentingan program kependudukan KB.
"Kami juga berupaya efisiensi dalam penggunaan dana. Pada prinsipnya ini berkaitan dengan langkah strategis, semangat tetap dibangun, mekanisme kerja dibenahi. Harapannya 2020 bisa kembali lagi," katanya.
Meski secara umum anggaran diturunkan, dikatakannya, khusus untuk biaya operasional KB justru naik dari Rp1,1 triliun menjadi Rp1,2 triliun.?
"Ini untuk operasional kecamatan ke bawah. Dana yang sifatnya tidak langsung akan dipotong, tetapi yang sifatnya langsung untuk masyarakat justru ditingatkan," katanya.
Pada kesempatan yang sama Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin mengatakan akan terus mendukung program pembangunan KB.?
"Masalah kependudukan sangat krusial karena berpengaruh pada pembangunan. KB suatu keniscayaan karena berhubungan dalam menyiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas," katanya.
Ia menilai program kerja KB harus tepat sasaran dan sesuai dengan program Nawacita yang didengungkan oleh pemerintah.
"Program KB sudah sejak periode lalu dilakukan oleh Pemprov Jateng. Kami juga bentuk Kampung KB yaitu yang memfasilitasi dan memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya KB. Bagaimana merencanakan keluarga sejahtera dan mandiri. Kami mendorong bagaimana menciptakan program tentang ketahanan keluarga," katanya.
"Dengan adanya penurunan anggaran sebesar Rp1,7 triliun untuk tahun 2019, kami berupaya menguatkan kerja sama dengan pemda," kata Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal pada pembukaan Koren II di Hotel Best Western Solobaru, Kabupaten Sukoharjo, Senin petang.
Adapun, terhadap penurunan anggaran tersebut dari Rp5,4 triliun di tahun ini. ia mengatakan, pihaknya berupaya memahami kondisi keuangan negara.
"Oleh karena itu, dengan kerja sama pemda harapannya ada pembiayaan dengan dana APBD," katanya.
Pihaknya juga mengaku telah memperoleh lampu hijau dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia memanfaatkan dana desa untuk kepentingan program kependudukan KB.
"Kami juga berupaya efisiensi dalam penggunaan dana. Pada prinsipnya ini berkaitan dengan langkah strategis, semangat tetap dibangun, mekanisme kerja dibenahi. Harapannya 2020 bisa kembali lagi," katanya.
Meski secara umum anggaran diturunkan, dikatakannya, khusus untuk biaya operasional KB justru naik dari Rp1,1 triliun menjadi Rp1,2 triliun.?
"Ini untuk operasional kecamatan ke bawah. Dana yang sifatnya tidak langsung akan dipotong, tetapi yang sifatnya langsung untuk masyarakat justru ditingatkan," katanya.
Pada kesempatan yang sama Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin mengatakan akan terus mendukung program pembangunan KB.?
"Masalah kependudukan sangat krusial karena berpengaruh pada pembangunan. KB suatu keniscayaan karena berhubungan dalam menyiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas," katanya.
Ia menilai program kerja KB harus tepat sasaran dan sesuai dengan program Nawacita yang didengungkan oleh pemerintah.
"Program KB sudah sejak periode lalu dilakukan oleh Pemprov Jateng. Kami juga bentuk Kampung KB yaitu yang memfasilitasi dan memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya KB. Bagaimana merencanakan keluarga sejahtera dan mandiri. Kami mendorong bagaimana menciptakan program tentang ketahanan keluarga," katanya.