Purwokerto (Antaranews Jateng) - Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, memperoleh penghargaan dari Menteri Keuangan atas pencapaian laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut untuk periode 2013-2017.
Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 dengan tema "Pengelolaan Keuangan Negara yang Sehat untuk Indonesia Kuat" di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Kamis.
Dalam siaran pers Humas Pemkab Banjarnegara yang diterima Antara di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis malam, Bupati Budhi Sarwono mengatakan predikat atau opini WTP berhasil diraih Banjarnegara berkat kerja keras semua elemen eksekutif.
"Terima kasih dan apresiasi yang tinggi untuk seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemkab Banjarnegara. Opini WTP itu terwujud tak lain karena OPD makin disiplin dan tertib aturan, tertib administrasi, tepat sasaran, dan tepat manfaat," katanya.
Ia mengatakan WTP bukanlah tujuan akhir namun yang lebih penting adalah wujud nyata hasil pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Banjarnegara.
Menurut dia, pengelolaan keuangan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas, termasuk peningkatan kesejahteraan.
"Kami harap pegawai tidak hanya sibuk mengurus SPJ (Surat Pertanggungjawaban), tapi harus mengutamakan kinerja, sehingga memberikan dampak langsung ke masyarakat," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Banjarnegara Indarto mengatakan opini WTP diberikan atas akuntabilitas laporan keuangan yang dilakukan setiap tahun.
Menurut dia, laporan tersebut telah dilakukan pengawasan dan keseimbangan dari laporan yang ada dengan lima indikator pernyataan (assertions) laporan keuangan.
"Kabupaten Banjarnegara sudah menjalani penilaian mengenai laporan keuangan yang ada dengan melihat keterjadian dan keberadaan, dibuktikan dengan transaksi hingga wujud fisiknya. Selain itu, ada juga penilaian hak dan kewajiban, kelengkapan, dan pengungkapan," katanya.
Berdasarkan observasi Kementerian Keuangan, ada delapan pemerintah provinsi dan 38 Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian selama lima tahun berturut-turut sejak 2013-2017, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Barat.
Sementara dari 38 kabupaten/kota yang mencapai opini WTP lima kali berturut-turut, lima kabupaten/kota di antaranya berasal dari Jawa Tengah, yakni Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Semarang, dan Kota Surakarta.
Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 dengan tema "Pengelolaan Keuangan Negara yang Sehat untuk Indonesia Kuat" di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Kamis.
Dalam siaran pers Humas Pemkab Banjarnegara yang diterima Antara di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis malam, Bupati Budhi Sarwono mengatakan predikat atau opini WTP berhasil diraih Banjarnegara berkat kerja keras semua elemen eksekutif.
"Terima kasih dan apresiasi yang tinggi untuk seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemkab Banjarnegara. Opini WTP itu terwujud tak lain karena OPD makin disiplin dan tertib aturan, tertib administrasi, tepat sasaran, dan tepat manfaat," katanya.
Ia mengatakan WTP bukanlah tujuan akhir namun yang lebih penting adalah wujud nyata hasil pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Banjarnegara.
Menurut dia, pengelolaan keuangan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas, termasuk peningkatan kesejahteraan.
"Kami harap pegawai tidak hanya sibuk mengurus SPJ (Surat Pertanggungjawaban), tapi harus mengutamakan kinerja, sehingga memberikan dampak langsung ke masyarakat," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Banjarnegara Indarto mengatakan opini WTP diberikan atas akuntabilitas laporan keuangan yang dilakukan setiap tahun.
Menurut dia, laporan tersebut telah dilakukan pengawasan dan keseimbangan dari laporan yang ada dengan lima indikator pernyataan (assertions) laporan keuangan.
"Kabupaten Banjarnegara sudah menjalani penilaian mengenai laporan keuangan yang ada dengan melihat keterjadian dan keberadaan, dibuktikan dengan transaksi hingga wujud fisiknya. Selain itu, ada juga penilaian hak dan kewajiban, kelengkapan, dan pengungkapan," katanya.
Berdasarkan observasi Kementerian Keuangan, ada delapan pemerintah provinsi dan 38 Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian selama lima tahun berturut-turut sejak 2013-2017, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Barat.
Sementara dari 38 kabupaten/kota yang mencapai opini WTP lima kali berturut-turut, lima kabupaten/kota di antaranya berasal dari Jawa Tengah, yakni Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Semarang, dan Kota Surakarta.