Semarang (Antaranews Jateng - Otoritas Jasa Keuangan menawarkan potensi penerbitan obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur di berbagai sektor kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
"OJK menilai pembangunan infrastruktur di Jateng cukup pesat sehingga kami menyampaikan potensi-potensi penerbitan obligasi daerah," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Pusat Wimboh Santoso saat beraudiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa obligasi daerah merupakan salah satu bagian kecil metode pembiayaan yang dilakukan dan jika tidak terintegrasi, serta tidak ada rencana pembangunan yang besar, maka pembangunannya hanya berdasarkan dana yang ada.
"Dengan kata lain, pembangunan yang membutuhkan biaya besar, tapi anggarannya tidak mencukupi, maka sumber pembiayaan bisa disinergikan baik dari kredit perbankan maupun obligasi daerah," ujarnya.
Terkait dengan hal itu, OJK mempunyai program-program untuk mendorong berbagai industri berorientasi ekspor sekaligus mendorong kawasan pariwisata dan pertumbuhan sektor perumahan.
Menurut dia, jika program pembangunan tersebut terkendala pembiayaan, maka ada kesempatan untuk mengeluarkan obligasi daerah sehingga menjadi program yang terintegrasi yang dapat mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan kerja, dan menaikan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga otomatis menaikan pendapatan pajak daerah.
"Jika potensi-potensi ini tidak digali dikhawatirkan akan jalan di tempat, padahal Jateng memiliki tempat wisata yang tidak sedikit," katanya.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengungkapkan, banyak potensi ekonomi di Jateng yang bisa ditumbuhkan dan ada satu harapan yang bisa diberikan kepada daerah dari model-model pengelolaan keuangan dan pencarian sumber non-APBD antara lain, menerapkan pola-pola keuangan dengan pinjam bank atau penerbitan obligasi daerah.
Terkait penerbitan obligasi daerah, Ganjar mengatakan bahwa Pemprov Jateng segera menyiapkan berbagai hal, termasuk membuat peraturan daerah terlebih dulu, kemudian menyusun pilihan pembangunan yang dibiayai obligasi daerah dan menghitung apakah "multipliernya" mampu menyerap banyak tenaga kerja, serta yang dapat menghasilkan keuntungan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Itu semua perlu dihitung dan harus berhati-hati karena ini menyangkut utang yang harus diangsur. Saat ini kami akan menerbitkan perda lebih dulu," ujarnya.
"OJK menilai pembangunan infrastruktur di Jateng cukup pesat sehingga kami menyampaikan potensi-potensi penerbitan obligasi daerah," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Pusat Wimboh Santoso saat beraudiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa obligasi daerah merupakan salah satu bagian kecil metode pembiayaan yang dilakukan dan jika tidak terintegrasi, serta tidak ada rencana pembangunan yang besar, maka pembangunannya hanya berdasarkan dana yang ada.
"Dengan kata lain, pembangunan yang membutuhkan biaya besar, tapi anggarannya tidak mencukupi, maka sumber pembiayaan bisa disinergikan baik dari kredit perbankan maupun obligasi daerah," ujarnya.
Terkait dengan hal itu, OJK mempunyai program-program untuk mendorong berbagai industri berorientasi ekspor sekaligus mendorong kawasan pariwisata dan pertumbuhan sektor perumahan.
Menurut dia, jika program pembangunan tersebut terkendala pembiayaan, maka ada kesempatan untuk mengeluarkan obligasi daerah sehingga menjadi program yang terintegrasi yang dapat mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan kerja, dan menaikan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga otomatis menaikan pendapatan pajak daerah.
"Jika potensi-potensi ini tidak digali dikhawatirkan akan jalan di tempat, padahal Jateng memiliki tempat wisata yang tidak sedikit," katanya.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengungkapkan, banyak potensi ekonomi di Jateng yang bisa ditumbuhkan dan ada satu harapan yang bisa diberikan kepada daerah dari model-model pengelolaan keuangan dan pencarian sumber non-APBD antara lain, menerapkan pola-pola keuangan dengan pinjam bank atau penerbitan obligasi daerah.
Terkait penerbitan obligasi daerah, Ganjar mengatakan bahwa Pemprov Jateng segera menyiapkan berbagai hal, termasuk membuat peraturan daerah terlebih dulu, kemudian menyusun pilihan pembangunan yang dibiayai obligasi daerah dan menghitung apakah "multipliernya" mampu menyerap banyak tenaga kerja, serta yang dapat menghasilkan keuntungan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Itu semua perlu dihitung dan harus berhati-hati karena ini menyangkut utang yang harus diangsur. Saat ini kami akan menerbitkan perda lebih dulu," ujarnya.