Semarang (Antaranews Jateng) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah menggunakan ketahanan keluarga untuk mengenalkan keluarga berencana (KB) terutama untuk daerah yang terkendala oleh adat istiadat yang menolak pembatasan jumlah dua anak.
"Pendekatannya bisa diawali dengan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas keluarga, karena ada daerah yang terbentur dengan adat istiadat yang menolak program KB dua anak cukup," kata Kepala Latihan dan Pengembangan BKKBN Jateng Rustamadi di Semarang, Rabu.
Pernyataan Rustamadi tersebut terkait dengan kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Papua dalam penyebaran program KB karena masyarakat berpegang teguh terhadap adat istiadat memiliki anak sebanyak-banyaknya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Papua Anike Rawar dalam studi banding program KB di BKKBN Jateng mengaku adat istiadat Papua tidak membatasi jumlah anak.
"Papua masih luas, sehingga begitu sudah terbentuk keluarga, maka tugas istri melahirkan anak sebanyak-banyaknya dan ini bertentangan dengan program KB," katanya.
Anike menjelaskan di Papua hingga saat ini masih ada keluarga dengan enam hingga 14 anak, sehingga tahap awal dalam mengenalkan program KB masih fokus pada menambah jarak kelahiran anak.
"Untuk saat ini, pada sebagian wilayah masih fokus pada menambah jarak kelahiran karena masih ada yang anaknya 12 hingga 14 anak," kata Anike.
Rustamadi menambahkan upaya lain yang dapat dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Papua adalah dengan pendekatan program ketahanan keluarga dan kualitas keluarga.
"Ketahanan keluarga misalnya bagaimana agar anaknya sehat dan dapat mendapatkan pendidikan secara maksimal," demikian Rustamadi.
"Pendekatannya bisa diawali dengan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas keluarga, karena ada daerah yang terbentur dengan adat istiadat yang menolak program KB dua anak cukup," kata Kepala Latihan dan Pengembangan BKKBN Jateng Rustamadi di Semarang, Rabu.
Pernyataan Rustamadi tersebut terkait dengan kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Papua dalam penyebaran program KB karena masyarakat berpegang teguh terhadap adat istiadat memiliki anak sebanyak-banyaknya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Papua Anike Rawar dalam studi banding program KB di BKKBN Jateng mengaku adat istiadat Papua tidak membatasi jumlah anak.
"Papua masih luas, sehingga begitu sudah terbentuk keluarga, maka tugas istri melahirkan anak sebanyak-banyaknya dan ini bertentangan dengan program KB," katanya.
Anike menjelaskan di Papua hingga saat ini masih ada keluarga dengan enam hingga 14 anak, sehingga tahap awal dalam mengenalkan program KB masih fokus pada menambah jarak kelahiran anak.
"Untuk saat ini, pada sebagian wilayah masih fokus pada menambah jarak kelahiran karena masih ada yang anaknya 12 hingga 14 anak," kata Anike.
Rustamadi menambahkan upaya lain yang dapat dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Papua adalah dengan pendekatan program ketahanan keluarga dan kualitas keluarga.
"Ketahanan keluarga misalnya bagaimana agar anaknya sehat dan dapat mendapatkan pendidikan secara maksimal," demikian Rustamadi.