Kudus (Antaranews Jateng) - Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, diprediksi masih diwarnai motif transaksional untuk bisa meraih dukungan sebanyak-banyaknya, kata pakar ilmu politik Univesitas Muria Kudus Hidayatullah.
"Politik uang yang terus terjadi dan menjadi lingkaran setan yang gagal diputus karena mereka sangat menginginkan bisa duduk di kursi dewan sehingga melakukan segala upaya," ujarnya di Kudus, Jumat.
Akibatnya, lanjut dia, figur calon anggota dewan yang bisa duduk di kursi dewan nantinya bukan karena faktor kualitas, melainkan kekuatan dana.
Padahal, kata dia, orang yang seharusnya duduk di kursi dewan merupakan figur yang nantinya bisa menjadi contoh bagi masyarakat luas.
Ia juga menyangsikan kualitas calon anggota legislatif dari kalangan perempuan karena cenderung hanya sebagai pelengkap persyaratan minimal 30 persen.?
Menurut dia, permasalahan soal figur calon anggota legislstif tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak untuk menyelesaikannya.
Untuk itu, dia mengajak masyarakat di Kabupaten Kudus untuk cerdas memilih figur calon anggota legislatif, bukan sekadar karena politik uang.
"KPU sendiri sudah melakukan tugasnya memfilter orang-orang yang bisa mendaftarkan diri, yakni bukan orang yang pernah terlibat kasus korupsi, pencabulan terhadap anak serta terlibat dalam penyalahgunaan narkoba," ujarnya.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kudus Teguh Santoso mengaku optimistis bisa meraih kursi di DPRD Kudus tanpa harus mengeluarkan biaya mahal seperti anggapan sejumlah kalangan.
Ia menganggap bukan hal yang mustahil bisa menjadi anggota DPRD Kudus tanpa harus mengeluarkan biaya mahal.
"Asalkan dibarengi dengan usaha keras, sosialisasi partai dan sosialisasi secara personal," ujarnya.
PSI, katanya, memulai menghilangkan stigma bahwa mnjadi caleg harus siap dana besar karena untuk pendaftaran PSI memulai mnerapkan tanpa mahar.?
Hal itu, kata dia, sebagai salah satu upaya mengajak semua calon untuk berjuang menuju kursi DPRD Kudus tanpa harus melakukan politik transaksional, melainkan lebih mengedepankan kualitas.
"Politik uang yang terus terjadi dan menjadi lingkaran setan yang gagal diputus karena mereka sangat menginginkan bisa duduk di kursi dewan sehingga melakukan segala upaya," ujarnya di Kudus, Jumat.
Akibatnya, lanjut dia, figur calon anggota dewan yang bisa duduk di kursi dewan nantinya bukan karena faktor kualitas, melainkan kekuatan dana.
Padahal, kata dia, orang yang seharusnya duduk di kursi dewan merupakan figur yang nantinya bisa menjadi contoh bagi masyarakat luas.
Ia juga menyangsikan kualitas calon anggota legislatif dari kalangan perempuan karena cenderung hanya sebagai pelengkap persyaratan minimal 30 persen.?
Menurut dia, permasalahan soal figur calon anggota legislstif tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak untuk menyelesaikannya.
Untuk itu, dia mengajak masyarakat di Kabupaten Kudus untuk cerdas memilih figur calon anggota legislatif, bukan sekadar karena politik uang.
"KPU sendiri sudah melakukan tugasnya memfilter orang-orang yang bisa mendaftarkan diri, yakni bukan orang yang pernah terlibat kasus korupsi, pencabulan terhadap anak serta terlibat dalam penyalahgunaan narkoba," ujarnya.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kudus Teguh Santoso mengaku optimistis bisa meraih kursi di DPRD Kudus tanpa harus mengeluarkan biaya mahal seperti anggapan sejumlah kalangan.
Ia menganggap bukan hal yang mustahil bisa menjadi anggota DPRD Kudus tanpa harus mengeluarkan biaya mahal.
"Asalkan dibarengi dengan usaha keras, sosialisasi partai dan sosialisasi secara personal," ujarnya.
PSI, katanya, memulai menghilangkan stigma bahwa mnjadi caleg harus siap dana besar karena untuk pendaftaran PSI memulai mnerapkan tanpa mahar.?
Hal itu, kata dia, sebagai salah satu upaya mengajak semua calon untuk berjuang menuju kursi DPRD Kudus tanpa harus melakukan politik transaksional, melainkan lebih mengedepankan kualitas.