Pekalongan (Antaranews Jateng) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, memetakan beberapa potensi kerawanan pemilu di daerah pada pelaksanaan Pemilu 2019.
Anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan Nur Anis Kurlia di Pekalongan, Jumat, mengatakan bahwa pemetaan kerawanan pemilu ini merupakan bagian dari upaya penyusunan indeks kerawanan pemilu (IKP).
"Analisis pemberitaan itu merupakan bagian dari lima variabel yang disurvei pada penyusunan IKP. Hal ini mengacu dengan instruksi dari Bawaslu RI," katanya.
Bawaslu RI menginstruksikan Bawaslu kabupaten/kota untuk menyusun IKP yang nantinya bertujuan memetakan potensi-potensi kerawanan dari berbagai variabel yang ada sehingga kerja pengawasan pemilu lebih terarah.
Ia mengatakan bahwa analisis pemberitaan merupakan bagian dari variabel media karena Bawaslu melihat pemberitaan terkait dengan pemilu yang terjadi sepanjang pelaksanaan pemilu anggota legislatif dan Pilpres 2014, pilkada pada tahun 2015, dan juga Pilgub 2018, terutama terkait dengan pelanggaran yang menyangkut kinerja penyelenggaraan pemilu.
Menurut dia, selain variabel media, penyusunan IKP juga dilakukan dengan penggalian data dari kepolisian, KPU, Bawaslu, dan dari penyelenggara. Setiap variabel memuat indikator yang harus dijawab dengan dilengkapi data dukung yang akurat.
"Hasil analisis ini nantinya akan dilaporkan ke pusat, tentunya dengan memberikan data yang dapat dipertanggungjawabkan," katanya.
Olah data tersebut secara nasional akan dilakukan oleh Bawaslu RI dan nantinya akan terpetakan potensi-potensi kerawanan pemilu, termasuk di Kabupaten Pekalongan.
"IKP ini akan bermanfaat sebagai panduan atau navigasi Bawaslu dalam kegiatan pengawasan. Dengan demikian, bisa ditentukan strategi pengawasan yang paling tepat," katanya.
Anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan Nur Anis Kurlia di Pekalongan, Jumat, mengatakan bahwa pemetaan kerawanan pemilu ini merupakan bagian dari upaya penyusunan indeks kerawanan pemilu (IKP).
"Analisis pemberitaan itu merupakan bagian dari lima variabel yang disurvei pada penyusunan IKP. Hal ini mengacu dengan instruksi dari Bawaslu RI," katanya.
Bawaslu RI menginstruksikan Bawaslu kabupaten/kota untuk menyusun IKP yang nantinya bertujuan memetakan potensi-potensi kerawanan dari berbagai variabel yang ada sehingga kerja pengawasan pemilu lebih terarah.
Ia mengatakan bahwa analisis pemberitaan merupakan bagian dari variabel media karena Bawaslu melihat pemberitaan terkait dengan pemilu yang terjadi sepanjang pelaksanaan pemilu anggota legislatif dan Pilpres 2014, pilkada pada tahun 2015, dan juga Pilgub 2018, terutama terkait dengan pelanggaran yang menyangkut kinerja penyelenggaraan pemilu.
Menurut dia, selain variabel media, penyusunan IKP juga dilakukan dengan penggalian data dari kepolisian, KPU, Bawaslu, dan dari penyelenggara. Setiap variabel memuat indikator yang harus dijawab dengan dilengkapi data dukung yang akurat.
"Hasil analisis ini nantinya akan dilaporkan ke pusat, tentunya dengan memberikan data yang dapat dipertanggungjawabkan," katanya.
Olah data tersebut secara nasional akan dilakukan oleh Bawaslu RI dan nantinya akan terpetakan potensi-potensi kerawanan pemilu, termasuk di Kabupaten Pekalongan.
"IKP ini akan bermanfaat sebagai panduan atau navigasi Bawaslu dalam kegiatan pengawasan. Dengan demikian, bisa ditentukan strategi pengawasan yang paling tepat," katanya.