Semarang (Antaranews Jateng) - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyarankan BPJS Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi lewat berbagai media sosial guna meningkatkan jumlah kepesertaan.
"Sosialisasi bisa dilakukan di berbagai media sosial dengan menyebarkan testimoni-testimoni dari masyarakat yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," kata Ganjar di Semarang, Selasa.
Ganjar menyebutkan, bahwa BPJS Ketenagakerjaan baru dianggap penting oleh masyarakat jika mereka sudah terkena risiko sehingga dengan adanya testimoni dari masyarakat tentang penting dan manfaatnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan akan dapat menginspirasi masyarakat lainnya.
"Mereka bisa bercerita, kalau yang belum tidak pernah tahu, tapi kalau yang sudah mengalami akan menginspirasi dan mendorong," ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga meminta agar BPJS Ketenagakerjaan bisa lebih berkontribusi untuk para pesertanya diluar klaim kecelakaan kerja, misalnya melakukan subsidi silang dengan pemerintah untuk membantu meringankan beban biaya transportasi buruh.
"Bisa juga melakukan investasi perumahan buruh, agar buruh bisa membeli rumah dengan harga yang lebih murah," katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui dinas tenaga kerja dan transmigrasi terus berupaya meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan agar bisa mencapai 100 persen, baik di kalangan pekerja formal maupun nonformal.
"Saat ini posisi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 94 persen untuk yang formal artinya bekerja di perusahaan, sedangkan yang nonformal masih jauh di bawah itu," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Wika Bintang.
Upaya-upaya yang dilakukan jajaran Disnakertrans Jateng untuk meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, antara lain menjaring perusahaan yang belum mengikutsertakan pekerjanya sama sekali atau sudah, tapi baru sebagian.
"Sosialisasi bisa dilakukan di berbagai media sosial dengan menyebarkan testimoni-testimoni dari masyarakat yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," kata Ganjar di Semarang, Selasa.
Ganjar menyebutkan, bahwa BPJS Ketenagakerjaan baru dianggap penting oleh masyarakat jika mereka sudah terkena risiko sehingga dengan adanya testimoni dari masyarakat tentang penting dan manfaatnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan akan dapat menginspirasi masyarakat lainnya.
"Mereka bisa bercerita, kalau yang belum tidak pernah tahu, tapi kalau yang sudah mengalami akan menginspirasi dan mendorong," ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga meminta agar BPJS Ketenagakerjaan bisa lebih berkontribusi untuk para pesertanya diluar klaim kecelakaan kerja, misalnya melakukan subsidi silang dengan pemerintah untuk membantu meringankan beban biaya transportasi buruh.
"Bisa juga melakukan investasi perumahan buruh, agar buruh bisa membeli rumah dengan harga yang lebih murah," katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui dinas tenaga kerja dan transmigrasi terus berupaya meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan agar bisa mencapai 100 persen, baik di kalangan pekerja formal maupun nonformal.
"Saat ini posisi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 94 persen untuk yang formal artinya bekerja di perusahaan, sedangkan yang nonformal masih jauh di bawah itu," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Wika Bintang.
Upaya-upaya yang dilakukan jajaran Disnakertrans Jateng untuk meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, antara lain menjaring perusahaan yang belum mengikutsertakan pekerjanya sama sekali atau sudah, tapi baru sebagian.