Semarang (Antaranews Jateng) - Jumlah warga miskin di Provinsi Jawa Tengah berkurang 300.290 jiwa pada periode September 2017 hingga Maret 2018.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diunduh dari situs bps.go.id di Semarang, Selasa, penurunan jumlah warga miskin di Provinsi Jateng tersebut merupakan penurunan yang terbanyak di Indonesia.
Hingga Maret 2018. jumlah warga miskin di Indonesia mengalami penurunan 633.000 jiwa menjadi 25,95 juta dari kondisi September 2017 yang tercatat 26,58 juta.
Dari 633.000 jiwa tersebut, sebagian besar dicatatkan Provinsi Jateng dengan jumlah 300.290 jiwa atau menurun dari 12,23 persen menjadi 11,32 persen, sedangkan persentase penurunan angka kemiskinan secara nasional 9,82 persen.
Dibandingkan dengan dua provinsi lain yang berpenduduk padat, Provinsi Jateng paling unggul karena penurunan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat hanya 158.620 orang, sedangkan di Provinsi Jawa Timur 72.680 orang.
Menanggapi penurunan warga miskin di Provinsi Jateng 0,91 persen, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa hal itu merupakan hasil kerja keras semua pihak, utamanya pemerintah dari level pusat hingga desa.
"Saya memang 'surprise' saat diberikan data-data itu, berarti kerja keras selama ini memberikan hasil dengan penurunan tertinggi," ujarnya saat dihubungi melalui telepon.
Penurunan kemiskinan yang signifikan itu, kata Ganjar, dipengaruhi beberapa faktor, yakni kesadaran mengakui masih adanya angka kemiskinan yang tinggi pada level kabupaten/kota hingga desa, dilakukannya pembahasan dan rapat secara terus-menerus sehingga memunculkan ide kreatif dari kabupaten/kota sebagai solusi pengentasan kemiskinan.
"Karena tidak malu mengakui masih ada yang miskin, ini lalu muncul banyak ide dan tugas provinsi sebenarnya menstimulasi, memberi data dan 'sharing' program apakah itu RTLH (rumah tidak layak huni), akses permodalan, pendidikan, kesehatan yang diberikan," katanya.
Kendati demikian, politikus PDI Perjuangan itu, mengakui jika pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara instan.
Hal yang masih terus diperbaiki yakni ketepatan data agar program dan perlakuan yang diberikan pada warga miskin tidak meleset, kemudian pada bidang pendidikan dan kesehatan.
Tiga hal itu yang menurut Ganjar akan menjadi fokus guna percepatan pengentasan kemiskinan, termasuk program padat karya yang menjadi salah satu program nasional memang turut berperan menurunkan angka kemiskinan.
"Yang lebih penting adalah mendorong masyarakat untuk bisa memiliki kemandirian ekonomi, program padat karya itu salah satu, dan tidak bisa hanya itu karena ke depannya harus ada program yang bisa menolong mereka mandiri secara ekonomi," ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diunduh dari situs bps.go.id di Semarang, Selasa, penurunan jumlah warga miskin di Provinsi Jateng tersebut merupakan penurunan yang terbanyak di Indonesia.
Hingga Maret 2018. jumlah warga miskin di Indonesia mengalami penurunan 633.000 jiwa menjadi 25,95 juta dari kondisi September 2017 yang tercatat 26,58 juta.
Dari 633.000 jiwa tersebut, sebagian besar dicatatkan Provinsi Jateng dengan jumlah 300.290 jiwa atau menurun dari 12,23 persen menjadi 11,32 persen, sedangkan persentase penurunan angka kemiskinan secara nasional 9,82 persen.
Dibandingkan dengan dua provinsi lain yang berpenduduk padat, Provinsi Jateng paling unggul karena penurunan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat hanya 158.620 orang, sedangkan di Provinsi Jawa Timur 72.680 orang.
Menanggapi penurunan warga miskin di Provinsi Jateng 0,91 persen, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa hal itu merupakan hasil kerja keras semua pihak, utamanya pemerintah dari level pusat hingga desa.
"Saya memang 'surprise' saat diberikan data-data itu, berarti kerja keras selama ini memberikan hasil dengan penurunan tertinggi," ujarnya saat dihubungi melalui telepon.
Penurunan kemiskinan yang signifikan itu, kata Ganjar, dipengaruhi beberapa faktor, yakni kesadaran mengakui masih adanya angka kemiskinan yang tinggi pada level kabupaten/kota hingga desa, dilakukannya pembahasan dan rapat secara terus-menerus sehingga memunculkan ide kreatif dari kabupaten/kota sebagai solusi pengentasan kemiskinan.
"Karena tidak malu mengakui masih ada yang miskin, ini lalu muncul banyak ide dan tugas provinsi sebenarnya menstimulasi, memberi data dan 'sharing' program apakah itu RTLH (rumah tidak layak huni), akses permodalan, pendidikan, kesehatan yang diberikan," katanya.
Kendati demikian, politikus PDI Perjuangan itu, mengakui jika pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara instan.
Hal yang masih terus diperbaiki yakni ketepatan data agar program dan perlakuan yang diberikan pada warga miskin tidak meleset, kemudian pada bidang pendidikan dan kesehatan.
Tiga hal itu yang menurut Ganjar akan menjadi fokus guna percepatan pengentasan kemiskinan, termasuk program padat karya yang menjadi salah satu program nasional memang turut berperan menurunkan angka kemiskinan.
"Yang lebih penting adalah mendorong masyarakat untuk bisa memiliki kemandirian ekonomi, program padat karya itu salah satu, dan tidak bisa hanya itu karena ke depannya harus ada program yang bisa menolong mereka mandiri secara ekonomi," ujarnya.