Kudus (Antaranews Jateng) - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mengimbau masyarakat Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, agar tidak menjadi golongan putih atau golput pada pemilihan kepala daerah serentak yang digelar 27 Juni 2018.
"Jika memilih golput, tentunya menghilangkan kesempatan Kabupaten Kudus memiliki kepala daerah yang berkompeten," kata Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam ditemui usai kunjungan kerja ke KPU Kabupaten Kudus dan Bawaslu Kudus, Selasa.
Menurut dia, pilihan golput justru akan merugikan masyarakat sendiri karena setiap suara akan menentukan masa depan Jateng maupun Kabupaten Kudus.
Tentunya, kata dia, program pembangunan untuk masa akan datang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Selain itu, lanjut dia, misi utama kepemimpinan juga untuk memberikan umpan balik pelaksanaan Pilkada berikutnya.
Pada kesempatan tersebut, dia juga mengapresiasi KPU Kudus yang menyiapkan personel dalam jumlah banyak untuk pelaksanaan Pilkada serentak.
"Jika perbandingannya satu personel bisa melayani masyarakat dengan jumlah semakin sedikit, tentunya bebannya semakin berkurang," ujarnya.
Hal demikian, kata dia, tentunya bisa dijadikan percontohan untuk wilayah Jateng, karena daerah lain ternyata satu personel masih harus melayani masyarakat dalam jumlah lebih banyak.
Meskipun semua persiapan telah dilaksanan, termasuk distribusi kebutuhan logistik pemilu juga sudah dipenuhi, dia juga mengingatkan, agar pelaksana pemilu tetap mewaspadai kemungkinan adanya politik uang.
"Hal tersebut, tentunya menjadi tanggung jawabnya Bawaslu untuk meminimalkan kemungkinan adanya politik uang," ujarnya.
Menyinggung soal keakuratan data kependudukan, kata dia, pemerintah juga perlu melakukan langkah-langkah strategis agar tidak ada prasangka atas data kependudukan yang dijadikan basis data untuk dapat pemilih.
Apalagi dinamika jumlah pemilih akan bertambah atau berkurang, secara ilmu pengetahuan mudah diketahui.
"Sebaiknya, pemerintah melakukan unifikasi, modifikasi, dan penyatuan data kependudukan sangat penting," ujarnya.
Ia berharap sejumlah kekurangan dalam hal data kependudukan yang menjadi basis data untuk daftar pemilih tidak dimanfaatkan sebagai bagian rekayasa pihak tertentu untuk mengunggulkan pihak tertentu.?
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Kudus Moh Khanafi menyampaikan kesiapannya dalam menyelenggarakan Pilkada serentak 2018.
"Kesiapan kami sudah matang, mulai dari sisi perencanaan, tahapan, dan pelaksanaannya sudah sesuai arahan KPU RI," ujarnya.
Ia menambahkan dalam pemungutan suara, rekap hasil suara diproses dari tanggal 28 Juni hingga 4 Juli 2018. Ssedangkan di tingkat KPU Pusat pada 4-6 Juli 2018 untuk proses rekapitulasi keseluruhan Pilkada serentak.
Jumlah personel yang dipersiapkan mencapai 13.419 orang, ditambah petugas TPS sebanyak 396 personel yang tersebar di 1.419 TPS yang berada di 132 desa/kelurahan.
Sementara jumlah DPT untuk Pilkada Kudus 2018 berjumlah 611.879 pemilih yang didominasi kaum perempuan dengan jumlah mencapai 310.200 pemilih, sedangkan laki-laki berjumlah 301.679.
Pilkada Kudus 2018 diikuti lima pasangan calon, Sri Hartini-Setia Budi Wibowo, Muhammad Tamzil-Hartopo, Akhwan-Hadi Sucipto, Masan-Noor Yasin, dan Nor Hartoyo-Junaidi.
"Jika memilih golput, tentunya menghilangkan kesempatan Kabupaten Kudus memiliki kepala daerah yang berkompeten," kata Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam ditemui usai kunjungan kerja ke KPU Kabupaten Kudus dan Bawaslu Kudus, Selasa.
Menurut dia, pilihan golput justru akan merugikan masyarakat sendiri karena setiap suara akan menentukan masa depan Jateng maupun Kabupaten Kudus.
Tentunya, kata dia, program pembangunan untuk masa akan datang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Selain itu, lanjut dia, misi utama kepemimpinan juga untuk memberikan umpan balik pelaksanaan Pilkada berikutnya.
Pada kesempatan tersebut, dia juga mengapresiasi KPU Kudus yang menyiapkan personel dalam jumlah banyak untuk pelaksanaan Pilkada serentak.
"Jika perbandingannya satu personel bisa melayani masyarakat dengan jumlah semakin sedikit, tentunya bebannya semakin berkurang," ujarnya.
Hal demikian, kata dia, tentunya bisa dijadikan percontohan untuk wilayah Jateng, karena daerah lain ternyata satu personel masih harus melayani masyarakat dalam jumlah lebih banyak.
Meskipun semua persiapan telah dilaksanan, termasuk distribusi kebutuhan logistik pemilu juga sudah dipenuhi, dia juga mengingatkan, agar pelaksana pemilu tetap mewaspadai kemungkinan adanya politik uang.
"Hal tersebut, tentunya menjadi tanggung jawabnya Bawaslu untuk meminimalkan kemungkinan adanya politik uang," ujarnya.
Menyinggung soal keakuratan data kependudukan, kata dia, pemerintah juga perlu melakukan langkah-langkah strategis agar tidak ada prasangka atas data kependudukan yang dijadikan basis data untuk dapat pemilih.
Apalagi dinamika jumlah pemilih akan bertambah atau berkurang, secara ilmu pengetahuan mudah diketahui.
"Sebaiknya, pemerintah melakukan unifikasi, modifikasi, dan penyatuan data kependudukan sangat penting," ujarnya.
Ia berharap sejumlah kekurangan dalam hal data kependudukan yang menjadi basis data untuk daftar pemilih tidak dimanfaatkan sebagai bagian rekayasa pihak tertentu untuk mengunggulkan pihak tertentu.?
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Kudus Moh Khanafi menyampaikan kesiapannya dalam menyelenggarakan Pilkada serentak 2018.
"Kesiapan kami sudah matang, mulai dari sisi perencanaan, tahapan, dan pelaksanaannya sudah sesuai arahan KPU RI," ujarnya.
Ia menambahkan dalam pemungutan suara, rekap hasil suara diproses dari tanggal 28 Juni hingga 4 Juli 2018. Ssedangkan di tingkat KPU Pusat pada 4-6 Juli 2018 untuk proses rekapitulasi keseluruhan Pilkada serentak.
Jumlah personel yang dipersiapkan mencapai 13.419 orang, ditambah petugas TPS sebanyak 396 personel yang tersebar di 1.419 TPS yang berada di 132 desa/kelurahan.
Sementara jumlah DPT untuk Pilkada Kudus 2018 berjumlah 611.879 pemilih yang didominasi kaum perempuan dengan jumlah mencapai 310.200 pemilih, sedangkan laki-laki berjumlah 301.679.
Pilkada Kudus 2018 diikuti lima pasangan calon, Sri Hartini-Setia Budi Wibowo, Muhammad Tamzil-Hartopo, Akhwan-Hadi Sucipto, Masan-Noor Yasin, dan Nor Hartoyo-Junaidi.