Semarang (Antaranews Jateng) - Tim Pemenangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sudirman Said-Ida Fauziyah menemukan sekitar 3 juta calon pemilih bermasalah yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub Jawa Tengah 2018 hasil pendataan KPU.
"Ada potensi sekitar 3 juta pemilih yang termasuk dalam pemilih ganda dan pemilih invalid," kata juru bicara tim pemenangan Sudirman-Ida, Sriyanto Saputro, di Semarang, Senin.
Dari penelusuran di seluruh kabupaten/ kota di Jawa Tengah, lanjut dia, diperkirakan masih terdapat potensi sekitat 366 ribu pemilih ganda.
Selain itu, menurut dia, terdapat 2,6 juta calon pemelih yang data kependudukannya invalid.
"Hal ini bisa dicek langsung melalui sistem data pemilih yang terdapat di laman www.kpu.go.id," kata anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah ini.
Beberapa contoh DPT bermasalah itu seperti, pemilik dengan nomor induk kependudukan (NIK) sama, nama sama, tercatat di TPS yang sama.
"Lebih parah lagi, NIK sama, nama beda, tercatat di TPS yang berbeda-beda," katanya.
Sementara untuk data yang invalid, lanjut dia, di antaranya didapati nomor Kartu Keluarga (KK) yang bukan berasal dari Jawa Tengah.
"Nomor KK untuj wilayah Jawa Tengah diawali dengan angka 33, namun banyak didapati KK yang diawali angka 32," katanya.
Temuan yang berpotensi menyebabkan kecurangan dalam pilgub ini, kata dia, sudah dilaporkan langsung ke Bawaslu Jawq Tengah.
Ia mengajak seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk turut menjadi pengawas dalam pelaksanaan pemungutan suara 27 Juni mendatang.
"Awasi pelaksanaan pemungutan hingga penghitungab suara, jangan golput," katanya.
"Ada potensi sekitar 3 juta pemilih yang termasuk dalam pemilih ganda dan pemilih invalid," kata juru bicara tim pemenangan Sudirman-Ida, Sriyanto Saputro, di Semarang, Senin.
Dari penelusuran di seluruh kabupaten/ kota di Jawa Tengah, lanjut dia, diperkirakan masih terdapat potensi sekitat 366 ribu pemilih ganda.
Selain itu, menurut dia, terdapat 2,6 juta calon pemelih yang data kependudukannya invalid.
"Hal ini bisa dicek langsung melalui sistem data pemilih yang terdapat di laman www.kpu.go.id," kata anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah ini.
Beberapa contoh DPT bermasalah itu seperti, pemilik dengan nomor induk kependudukan (NIK) sama, nama sama, tercatat di TPS yang sama.
"Lebih parah lagi, NIK sama, nama beda, tercatat di TPS yang berbeda-beda," katanya.
Sementara untuk data yang invalid, lanjut dia, di antaranya didapati nomor Kartu Keluarga (KK) yang bukan berasal dari Jawa Tengah.
"Nomor KK untuj wilayah Jawa Tengah diawali dengan angka 33, namun banyak didapati KK yang diawali angka 32," katanya.
Temuan yang berpotensi menyebabkan kecurangan dalam pilgub ini, kata dia, sudah dilaporkan langsung ke Bawaslu Jawq Tengah.
Ia mengajak seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk turut menjadi pengawas dalam pelaksanaan pemungutan suara 27 Juni mendatang.
"Awasi pelaksanaan pemungutan hingga penghitungab suara, jangan golput," katanya.