Semarang (Antaranews Jateng) - Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah menyiapkan 74.323 pengawas untuk mengawal tahapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur Jateng 2018 pada 27 Juni.
"Saat ini sudah ada 10.386 pengawas yang bekerja dari tingkat provinsi hingga desa," kata Ketua Bawaslu Jawa Tengah Fajar Subhi di Semarang, Rabu.
Jumlah tersebut akan ditambah dengan pengawas tempat pemungutan suara yang mencapai 63.937 pengawas yang masih dalam proses seleksi.
Menurut dia, pengawasan secara ketat tersebut sebagai salah satu upaya untuk menjaga legitimasi proses dan hasil pemilu.
"Pengawasan akan dilakukan secara aktif hingga akhir pelaksanaan pilgub," kata mantan Ketua KPU Jawa Tengah ini.
Dengan jumlah pemilih yang mencapai 27 juta jiwa, kata dia, fokus pengawasan dilakukan secara konstruktif dan tepat melalui instrumen pengawasan.
Ia menyebutkan terdapat beberapa masalah yang harus segera diselesaikan berkaitan dengan jumlah pemilih yang belum terdaftar.
Bawaslu mencatat 196.840 warga provinsi ini belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik sebagai syarat untuk memberikan suara dalam Pilgub 2018.
"Dari sekitar 485.000 calon pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, 196.840 di antaranya belum memiliki e-KTP," kata Fajar.
Menurut dia, hal tersebut harus segera diselesaikan mengingat berkaitan dengan penyediaan surat suara.
"Dikhawatirkan nanti terjadi pemilih tanpa surat suara di beberapa daerah," katannya.
"Saat ini sudah ada 10.386 pengawas yang bekerja dari tingkat provinsi hingga desa," kata Ketua Bawaslu Jawa Tengah Fajar Subhi di Semarang, Rabu.
Jumlah tersebut akan ditambah dengan pengawas tempat pemungutan suara yang mencapai 63.937 pengawas yang masih dalam proses seleksi.
Menurut dia, pengawasan secara ketat tersebut sebagai salah satu upaya untuk menjaga legitimasi proses dan hasil pemilu.
"Pengawasan akan dilakukan secara aktif hingga akhir pelaksanaan pilgub," kata mantan Ketua KPU Jawa Tengah ini.
Dengan jumlah pemilih yang mencapai 27 juta jiwa, kata dia, fokus pengawasan dilakukan secara konstruktif dan tepat melalui instrumen pengawasan.
Ia menyebutkan terdapat beberapa masalah yang harus segera diselesaikan berkaitan dengan jumlah pemilih yang belum terdaftar.
Bawaslu mencatat 196.840 warga provinsi ini belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik sebagai syarat untuk memberikan suara dalam Pilgub 2018.
"Dari sekitar 485.000 calon pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, 196.840 di antaranya belum memiliki e-KTP," kata Fajar.
Menurut dia, hal tersebut harus segera diselesaikan mengingat berkaitan dengan penyediaan surat suara.
"Dikhawatirkan nanti terjadi pemilih tanpa surat suara di beberapa daerah," katannya.