Purwokerto (Antaranews Jateng) - Sosialisasi mengenai upaya mitigasi atau pengurangan dampak risiko bencana masih perlu ditingkatkan, kata Ketua Pusat Mitigasi LPPM Unsoed Dr Endang Hilmi
"Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi tentang mitigasi bencana," kata Endang di Purwokerto, Senin.
Dia mencontohkan pemerintah daerah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengetahui potensi-potensi bencana di sekitarnya.
Selain itu, melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemasangan rambu-rambu peringatan dini bencana dan jalur-jalur evakuasi.
Selain itu, contoh lainnya adalah menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai bangunan rumah tahan gempa.
"Dengan demikian, pemerintah daerah bisa sekaligus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait potensi bencana dan upaya mengurangi dampak risiko bencana," katanya.
Pemerintah daerah, tambah dia, juga perlu membuat potensi kerawanan di wilayah masing-masing.
"Perlu dibuat peta rawan bencana, peta jalur evakuasi hingga membangun rencana kontijensi," katanya.
Dia juga mengingatkan pemerintah daerah perlu melibatkan sejumlah pihak dalam upaya pengurangan risiko bencana.
"Perlu sinergi antara pemerintah, akademisi, komunitas, dunia usaha dan seluruh masyarakat. Sinergi diperlukan terutama saat sosialisasi, penyusunan rencana kontijensi, simulasi, kajian dan penelitian hingga membangun kelembagaan," katanya.
Dia juga menambahkan peran komunitas juga menjadi kunci untuk keberhasilan kegiatan mitigasi bencana melalui partisipasi aktif masyarakat.
"Sementara peran swasta misalnya memberikan dukungan fasiltas, infrastuktur dan dana melalui CSR atau dana kebencanaan," katanya.
Dia menambahkan pada saat ini, hampir semua daerah memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
"Artinya peran pemerintah hadir. Namun yang terpentimg adalah juga memastikan bahwa seluruh kabupaten/kota memiliki perda penanggulangan bencana sebagai payung hukum kebijakan, hal itu akan membuat upaya mitigasi hingga penanggulangan bencana menjadi lebih terarah," katanya.
"Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi tentang mitigasi bencana," kata Endang di Purwokerto, Senin.
Dia mencontohkan pemerintah daerah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengetahui potensi-potensi bencana di sekitarnya.
Selain itu, melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemasangan rambu-rambu peringatan dini bencana dan jalur-jalur evakuasi.
Selain itu, contoh lainnya adalah menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai bangunan rumah tahan gempa.
"Dengan demikian, pemerintah daerah bisa sekaligus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait potensi bencana dan upaya mengurangi dampak risiko bencana," katanya.
Pemerintah daerah, tambah dia, juga perlu membuat potensi kerawanan di wilayah masing-masing.
"Perlu dibuat peta rawan bencana, peta jalur evakuasi hingga membangun rencana kontijensi," katanya.
Dia juga mengingatkan pemerintah daerah perlu melibatkan sejumlah pihak dalam upaya pengurangan risiko bencana.
"Perlu sinergi antara pemerintah, akademisi, komunitas, dunia usaha dan seluruh masyarakat. Sinergi diperlukan terutama saat sosialisasi, penyusunan rencana kontijensi, simulasi, kajian dan penelitian hingga membangun kelembagaan," katanya.
Dia juga menambahkan peran komunitas juga menjadi kunci untuk keberhasilan kegiatan mitigasi bencana melalui partisipasi aktif masyarakat.
"Sementara peran swasta misalnya memberikan dukungan fasiltas, infrastuktur dan dana melalui CSR atau dana kebencanaan," katanya.
Dia menambahkan pada saat ini, hampir semua daerah memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
"Artinya peran pemerintah hadir. Namun yang terpentimg adalah juga memastikan bahwa seluruh kabupaten/kota memiliki perda penanggulangan bencana sebagai payung hukum kebijakan, hal itu akan membuat upaya mitigasi hingga penanggulangan bencana menjadi lebih terarah," katanya.