Semarang (Antaranews Jateng) - Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan Juliari P Batubara menilai tidak ada muatan politis terkait pengesahan peraturan pemerintah (PP) tentang tunjangan hari raya (THR).
"Untuk pemberian THR sebelum-sebelumnya sama juga kan. Saya kira, keputusan pemerintah saja," katanya, usai membuka gelaran lomba burung berkicau "Juara (Juliari Batubara) Cup" di Semarang, Minggu.
Lomba burung berkicau "Juara Cup" merupakan even tahunan yang diprakarsai Ari, sapaan akrab anggota DPR RI dari Dapil Jateng 1 itu, sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Semarang, termasuk ke-471 ini.
Presiden RI Joko Widodo telah meneken PP Nomor 19/2018 tentang Pemberian THR Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.
Kebijakan yang dituangkan dengan PP THR itu dinilai sejumlah pihak terlalu politis yang dikaitkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019, di samping memicu pembengkakan anggaran.
Ari mengatakan selama pemerintah memiliki anggaran yang cukup untuk pemberian THR tersebut, termasuk pemberian THR kepada pensiunan yang diberikan pada tahun ini, sebenarnya tidak masalah.
"Kalau ada anggarannya, ya, boleh-boleh saja siapapun presidennya. Sekarang ini kebetulan presidennya Pak Jokowi, jadi kena tuduhan. Tetapi, selama ada dana, ada anggaran, silakan saja. Sah-sah saja," ungkapnya.
Anggota Komisi VI DPR RI itu memaklumi jika ada pihak yang menilai penerbitan PP THR itu terlalu politis, dan sebagainya, tetapi kebijakan itu murni untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dan tidak ada kepentingan politik.
"Lawan politik pasti ngomong begitu, presidennya ganti juga ngomong sama lagi, biasa. Tetapi, sekali lagi tidak ada kepentingan politik. Murni untuk memberikan tambahan demi meningkatkan konsumsi masyarakat," katanya.
"Untuk pemberian THR sebelum-sebelumnya sama juga kan. Saya kira, keputusan pemerintah saja," katanya, usai membuka gelaran lomba burung berkicau "Juara (Juliari Batubara) Cup" di Semarang, Minggu.
Lomba burung berkicau "Juara Cup" merupakan even tahunan yang diprakarsai Ari, sapaan akrab anggota DPR RI dari Dapil Jateng 1 itu, sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Semarang, termasuk ke-471 ini.
Presiden RI Joko Widodo telah meneken PP Nomor 19/2018 tentang Pemberian THR Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.
Kebijakan yang dituangkan dengan PP THR itu dinilai sejumlah pihak terlalu politis yang dikaitkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019, di samping memicu pembengkakan anggaran.
Ari mengatakan selama pemerintah memiliki anggaran yang cukup untuk pemberian THR tersebut, termasuk pemberian THR kepada pensiunan yang diberikan pada tahun ini, sebenarnya tidak masalah.
"Kalau ada anggarannya, ya, boleh-boleh saja siapapun presidennya. Sekarang ini kebetulan presidennya Pak Jokowi, jadi kena tuduhan. Tetapi, selama ada dana, ada anggaran, silakan saja. Sah-sah saja," ungkapnya.
Anggota Komisi VI DPR RI itu memaklumi jika ada pihak yang menilai penerbitan PP THR itu terlalu politis, dan sebagainya, tetapi kebijakan itu murni untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dan tidak ada kepentingan politik.
"Lawan politik pasti ngomong begitu, presidennya ganti juga ngomong sama lagi, biasa. Tetapi, sekali lagi tidak ada kepentingan politik. Murni untuk memberikan tambahan demi meningkatkan konsumsi masyarakat," katanya.